DUMAI (riaupeople) – Wakil ketua DPRD Kota Dumai, H Zainal Abidin meminta pihak eksekutif agar bertindak cepat dalam menyikapi persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Termasuk masalah kerusakan jalan yang akhirnya memicu aksi pemblokiran. “ Menyangkut hal-hal teknis yang lebih paham itu eksekutif. Seharusnya pemblokiran tidak perlu terjadi jika solusinya dipikirkan sejak dini. Kita meminta Pemko Dumai, dalam hal ini walikota agar lebih tanggaplah,” ujar H Zainal Abidin kepada riaupeople.com melalui sambungan telpon seluler, Senin (14/11/11).
Dikatakan Ketua DPD PAN Kota Dumai ini, dampak dari pemblokiran berimbas pada banyak hal. Selain bisa mengganggu aktivitas dan produksi perusahaan, secara tidak langsung juga berdampak pada ekonomi masyarakat. Tidak kalah pentingnya, citra Kota Dumai bisa rusak dimata investor karena tidak mampu memberikan jaminan terhadap kenyamanan investasi. “ Untuk persoalan ini kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang melakukan pemblokiran. Apa yang mereka lakukan itu karena hak-hak mereka juga terabaikan. Pada sisi lain, pemblokiran jalan juga mengganggu produksi perusahaan. Makanya, pemerintah harus segera mencarikan solusi terbaik,” sebut H Zainal Abidin.
Menurut Zainal Abidin, komunikasi maupun informasi yang dibangun pemerintah dengan masyarakat tidak boleh terputus. Jika itu bisa dilakukan, maka tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. “ Mengapa ada demo dan pemblokiran, ini tentu karena ada komunikasi yang tersumbat. Ini yang harus diluruskan kembali,” papar Zainal Abidin.
Hanya saja apa yang menjadi harapan Zainal Abidin itu nampaknya sulit diwujudkan. Pasalnya, pihak eksekutif di tingkat Kota Dumai maupun Propinsi Riau sepertinya bukan mencarikan solusi, namun malah sibuk saling buang badan.
Walikota Dumai, H Khairul Anwar sebagaimana diberitakan pekanbaru.tribunnes.com menyebutkan tidak akan menghadiri pertemuan antara Pemko Dumai, Pemprov Riau, dan perusahaan guna membicarakan masalah kerusakan jalan Purnama-Lubuk Gaung itu. Tidak hanya itu, pihaknya juga bersikeras bahwa kerusakan jalan itu bukan tanggungjawab Pemko Dumai karena status jalan itu milik propinsi. ” Sekarang jalan itu milik siapa, provinsi kan, ya tanggungjawab provinsi lah,” kata Khairul.
Menyikapi pernyataan Walikota Dumai itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, Ahmad Ismail malah melontarkan pernyataan yang lebih keras. ” Memang benar jalan provinsi, tapi kan yang ngancurin jalan itu kendaraan perusahaan yang overload,” kata Ahmad.
Dikatakannya, Pemprov Riau mengalami keterbatasan anggaran untuk perbaikan jalan itu. ” Anggaran yang ada hanya untuk perawatan, hanya Rp 1 miliar per tahun, mana cukup kalau Pemprov terus yang memperbaiki jalan itu,” kata Ahmad.
Pada sisi lain, Ketua Forum Solidaritas Pembangunan Kota (Fospek) Dumai, H Armidi menegaskan sikap saling lempar tanggungjawab itu sangat disesalkan sekali. “ Kalau semua buang badan, lalu siapa yang harus perbaiki jalan itu. Kayak anak SD kentut saja, saling tuduh satu dengan lain,” ujar H Armidi sambil tertawa saat dihubungi riaupeople.com, Senin (14/11/11) pagi.(*)
