22.11.2011 | Reporter : Defri Yanto | Posted in
Meranti,
Politik
MERANTI (riaupeople) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti akan memanggil hearing Dinas Pekerjaan Umum Meranti terkait rendahnya realisasi pekerjaan proyek yang didanai APBD Meranti TA 2011. Menurut agendanya, pemanggilan hearing itu akan dilakukan, Rabu (23/11/11) besok.
Ketua Komisi II yang membidangi masalah Pembangunan, Rubi Handoko saat dihubungi, Selasa (22/11/11) mengakui pihaknya telah menjadwalkan pelaksanaan hearing pada Rabu malam. Pemanggilan hearing ini terkait berbagai temuan maupun laporan masyarakat yang menyayangkan masih banyaknya temuan pekerjaan proyek fisik yang tidak maksimal. “ Berdasarkan hasil sidak yang kita lakukan dalam minggu-minggu ini ke sejumlah wilayah, banyak pengerjaan proyek fisik yang bermasalah. Pengerjaanya juga tidak sesuai target waktu yang sudah berjalan. Ditambah lagi adanya pekerjaan proyek yang masih belum kunjung di kerjakan oleh rekanan, Untuk mengetahui penyebab persoalan tersebut, kayaknya kami harus meminta keterangan dari dinas terkait khususnya Dinas Pekerjaan Umum,” papar Rubi.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini lebih lanjut mengatakan hearing juga bertujuan untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab utama hingga pelaksanaan pembangunan tidak maksimal. Disamping itu dewan juga akan meminta Dinas Pekerjaan Umum melalui konsultan pengawas serta masyarakat untuk pengoptimalkan pengawasan pembangunan di wilayahnya.
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemda Meranti, Ir Ariadi Syafrudin mengaku telah mendapat surat undangan hearing. “ Memang betul, kami mendapatkan surat panggilan hearing Rabu malam dengan Anggota Komisi II,” ungkapnya.
Terkait adanya sejumlah pekerjaan proyek fisik yang pengerjaanya belum maksimal maupun masih adanya pekerjaan itu yang belum di kerjakan, dikatakan Kadis PU pihaknya berdasarkan evaluasi yang dilakukan beberapa hari yang lalu memang menemukan ada beberapa persoalan. “ Ada rekanan kontraktor setelah mendapatkan pekerjaan ternyata di lapangan mereka tidak terlihat melakukan pekerjaanya. Selain itu juga ada kontraktor yang setengah-setengah mengerjakan pekerjaanya. Mereka hanya menimbun material di lokasi pekerjaan. Bahkan aktifitas pekerja tidak maksimal atau bahkan tidak ada. Disamping itu juga ada kontraktor yang tidak mengetahui secara persis lokasi yang akan mereka kerjakan, atau tidak mengetahui jalur untuk memasukan bahan. Persoalan ini juga tak luput dari adanya kenaikan harga material yang selama ini masih di pasok dari kabupaten Tanjung Balai Karimum,” paparnya.(*)
