BENGKALIS (riaupeople) – Kendati digadang-gadangkan sebagai daerah nomor dua terkaya di Indonesia, namun Kabupaten Bengkalis ternyata miskin Pendapatan Asli Daerah. Menggelembungnya APBD Negeri Junjungan selama ini terkesan hanya mengandalkan kucuran dari Dana Bagi Hasil (DBH).
Menurut data yang dihimpun, realisasi PAD pada tahun 2010 tercatat hanya sebesar 0,4 persen atau sebesar Rp111 Miliar dari total APBD yang mencapai Rp2,2 Triliun lebih. Artinya, sumber keuangan terbesar bukan hasil kerja keras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, melainkan hanya bersandar pada suntikan APBD dari pusat. Seperti dana perimbangan bagi hasil pajak sebesar Rp251 Miliar lebih dan bagi hasil bukan pajak (SDA) sebesar Rp2,068 Triliun, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 10 Miliar.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bengkalis Azmi R Fatwa mengatakan, minimnya PAD yang dihasilkan oleh Pemkab Bengkalis dipicu rendahnya kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing. Kreatifitas pimpinan SKPD dalam memaksimalkan
potensi yang ada masih diragukan. ” Dinas tekhnis menangani penerimaan serta potensi daerah, masih nihil untuk memberikan kontribusi guna menambah penerimaan daerah. Seharusnya SKPD memperhatikan hal ini dan meningkatkan pelayanan publik,” kata Azmi.
Sementara, Anggota DPRD Bengkalis H Salfian Daliandi menyebut sebenarnya PAD yang dihasilkan Pemkab Bengkalis dari tahun ke tahun bukannya tidak ada. Namun peningkatan itu
tidak signifikan. ” Memang masih banyak yang harus kita gali. Saya kira sumber masukan untuk daerah masih banyak, kalau kita mau menggalinya secara maksimal,” sebutnya, Selasa, (22/11/11).
Salfian mengatakan, saat ini Eksekutif dan Legislatif tengah menggodok beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan pungutan-pungutan retribusi untuk menggenjot PAD Kabupaten Bengkalis. ” Untuk memungut retribusi, tentu kita harus menyiapkan beberapa Perda, sehingga kita tidak bertentangan dengan aturan. Artinya retribusi yang dipunggut pemerintah tidak illegal,” urainya.
Disinggung soal kurangnya kreatifitas dan kinerja SKPD dalam menggenjot PAD, Salfian menilai Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD harus gesit menggela sumber masukan untuk daerah. ” Pemda jangan sampai terlena dengan besarnya dana bagi hasil kita dari pusat,” tutupnya.(*)
