Berita Riau Online

MERANTI (riaupeople) – Sikap PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) yang dinilai arogan dan kerap melanggar kesepakatan sangat disesalkan. Saat ini perusahaan yang bergerak di bidang bubur kertas itu tetap beroperasi membangun kanal dengan alat berat di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menyikapi hal ini, Komite Pimpinan Daerah (KPD) Serikat Tani Riau (STR) Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti mengaku kecewa. Rencananya dalam waktu dekat ini mereka akan mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi. “ Kita ingin melakukan uji materil terhadap keabsahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 327/Menhut-II/2009 yang saat ini dijadikan dasar hukum oleh PT RAPP untuk memporak-porandakan hutan alam dan lahan masyarakat Pulau Padang,” ungkap Sekretaris STR Meranti, Sutarno melalui pesan singkatnya, Sabtu (1/10/11).

Dikatakan Sutarno, selama ini masyarakat selalu disodorkan landasan hukum itu saat mempertanyakan aktifitas PT RAPP di Pulau Padang. Padahal menurutnya, SK Menhut itu secara otomatis mentah karena bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. “ Dalam Undang Undang yang mengatur tentang pembentukan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 pasal 7 ayat 1-4 dijelaskan tentang jenis dan hirarki undang-undang, dimana peraturan menteri dan seluruh produk kementerian tidak termasuk di dalamnya. Undang Undang inilah yang akan kita gugat nantinya dan secara otomatis SK Menhut nomor 327/Menhut-II/2009 tidak sah secara hukum,” papar Sutarno.

Sementara Humas PT RAPP, Salomon belum berhasil dikonfirmasi terkait rencana STR yang akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. (nto)