Berita Riau Online

NYANYIAN tentang jual beli jabatan dalam penempatan pejabat Kota Dumai di awal kepemimpinan pasangan Khairul Anwar dan Agus Widayat (KUAT) terus menggema. Meski telah dilaporkan ke Polres Dumai dan diteruskan ke Polda Riau, kasus tersebut kini juga disampaikan kepada DPRD Kota Dumai.

Sang pelapor adalah Dicki Rinaldi, salah seorang tim sukses KUAT saat Pemilukada lalu. Didampingi sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemuka masyarakat Dumai, dia secara blak-blakan membeberkan berbagai bukti atas dugaan jual beli jabatan, yang menyeret keterlibatan Wali Kota Dumai Khairul Anwar, beserta tim suksesnya yang lain, termasuk salah seorang anggota DPRD Dumai.

“Saya sendiri telah melakukkan penyelidikan terhadap dugaan grafitikasi jual beli jabatan yang dilakukan wali kota dan seorang oknum anggota dewan ATG dan seorang tim sukses, lengkap dengan beberapa transaksi yang nominalnya mencapai Rp 400 juta,” kata Dicki ke hadapan Ketua DPRD Dumai Zainal Effendi dan Wakil Ketua H Zainal Abidin, serta sejumlah anggota dewan, seperti Amrizal, Helmi, Jhonfikar, yang digelar di ruang rapat Cempaka, Gedung DPRD Dumai, Jalan Perwira, Bagan Besar, beberapa waktu lalu.

Dicky juga mempresentasikan berbagai temuanya dengan menggunakan proyektor di tengah-tengah forum hearing. Ia juga menyampaikan materi kasus sebagaimana surat yang dikirimkan kepada Polda Riau, yaitu laporan 19 Mei 2011 terkait gratifikasi terhadap Wali Kota Dumai dan Penggelapan fee perusahaan atas Direktur Utama PT Pembangunan Dumai (BUMD) senilai Rp 4 Miliar. Laporan kedua tanggal 15 Juni 2011 tentang indikasi jual beli jabatan di lingkungan Pemko Dumai.

Persis seperti isi surat yang dikirimkan kepada Kapolda Riau, Dicky pun memaparkan itu semua secara runut. Diantaranya penjelasan kasus jual beli jabatan yang melibatkan sejumlah nama (pejabat eksekutif) dengan si penerima, yaitu para “kroni” Khairul. Seperti dugaan aliran dana dari calon sekertaris daerah (mengikuti bursa sekda) kepada oknum anggota dewan dari partai pengusung Khairul. Nilai transaksi dari transfer rekening Bank itu sekitar Rp 55 juta.

Di lembaran lain, Dicky memperlihatkan bukti Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) rumah berlokasi di Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai. Diduga, rumah tersebut adalah milik seorang pejabat yang diberikan kepada Khairul demi meloloskan jabatannya. Terkait penggelapan fee izin import Rp 4 Miliar, yang menyeret Dirut PT Pembangunan Dumai, Dicky pun memperlihatkan sejumlah bukti, seperti adanya surat penting dari Bea Cukai.

Tak kurang dari dua jam, Mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Gubernur Riau periode 2008-2009 lalu itu, membeberkan bukti-bukti yang diarahkan ke Khairul Anwar. Namun, dari apa yang disampaikanya, seluruh bukti tidak menunjukan adanya aliran uang ke rekening Khairul. Transaksi rekening justru mengatasnamakan orang-orang terdekat Khairul. “Laporan kami sudah ditanggapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pekan lalu, saya sudah dipanggil Kejati Riau. Sementera beberapa kasus sudah dalam proses penyelidikan di Polres Dumai,” ujar Dicky sebelum mengakhiri presentasinya.

Dijelaskan dirinya lagi, dalam laporan ke Polres, ia menyampaikan juga bahwa Khairul Anwar membangun pagar rumah miliknya di kawasan pantai Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai yang diduga memakai anggaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai.

Menanggapi laporan Dicky tersebut, Ketua DPRD Zainal Effendi berpendapat, pihaknya selaku lembaga wakil rakyat siap menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan. Namun, dalam laporan ini, tetap memilah-milah persoalan dan mengedepankan tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai fungsi pengawasan kinerja pemerintah. “Kita tetap harus memilah-milah persoalan mana yang bisa masuk dalam ranah fungsi sebagai lembaga legislatif, dan mana urusan hukum. Sebab, tidak mungkin kita mengurusi yang namanya persoalan hukum karena sudah ada instansi terkait yang lebih berwenang,” sebut Zainal, seraya berjanji akan memanggil SKPD yang diduga terlibat.

Sementara sejumlah anggota dewan sepakat untuk melimpahkan laporan dugaan kasus tersebut ke ranah hukum. Seperti yang disampaikan Helmi, Fraksi PDIP, Sudirman dan Jhonfikar dari Fraksi Putri Tujuh, Zainal Abidin, Fraksi PAN. Menurut mereka, laporan dugaan gratifikasi dan jual beli jabatan tersebut menjadi kewenangan institusi hokum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan. DPRD Dumai sebagai lembaga pengawasan siap mendorong institusi hukum agar kasus ini tidak menimbulkan kekondisifan masyarakat.

“Tetapi jika ada yang berhubungan dengan satuan kerja, seperti jual beli jabatan, itu kan berhubungan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), maka kami dari Komisi I akan memanggil pihak BKD dan Inspektorat untuk mengawasi dan tentunya menindaklanjuti laporan ini,” ujar Ketua Komisi I DPRD Dumai Amrizal, dalam forum tersebut.

Begitu pula anggota Fraksi PDIP, Helmi, yang menyatakan siap mendukung upaya penyelesain hukum terkait laporan indikasi gratifikasi yang menyeret walikota pilihanya itu. “Demi Allah, saya tidak tahu sebelumnya. Dan baru tahu adanya bukti dugaan jual beli jabatan itu sekarang ini. Tetapi sebagai partai pendukung walikota, saya pribadi sepakat dan mendukung, menyerahkan ini ke ranah hokum,” ujar Helmi.

Selain sepakat menyerahkan laporan itu ke proses hukum, anggota legislatif pun siap memanggil Wali Kota Dumai, Khairul Anwar sebagai agenda perimbangan (balance) atas tudingan yang diarahkan Dicky Rinaldi. “Sebagai untuk perimbangan, maka perlu juga DPRD Dumai memanggil wali kota untuk menanggapi laporan indikasi gratifikasi ini,” ujar Jhonfikar menambahkan.

Dicky Dikerjar “Paman Walikota Dumai”

Dicky Rinaldi, pelapor adanya dugaan grafitikasi yang menyeret nama Wali Kota Dumai H Khairul Anwar, dikejar seseorang yang mengaku paman Wako Dumai usai melaporkan kasus dugaan tersebut di DPRD Dumai. Dia menduga hal itu ada indikasi karena ketidaksenangan atas laporan yang dibuatnya.

Drama yang sedikit membahayakan keselamatan Dicky Rinaldi itu terjadi di halaman parkir Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Dumai, Bagan Besar, Jumat (30/9). “Dikau tidak tau siapo Khairul itu, dia itu anak kemanakan aku. Dio itu bukan orang Jakarta, dio itu orang Dumai, kenapo dikau ganggu jugo,” kata seorang pria yang berumuran 50 tersebut kepada Dicky Rinaldy.

Selain itu, pria yang sampai saat ini belum diketahui identitas tersebut oleh media, juga menghampiri Dicky sambil mengatakan bahwa tindakan pelaporan yang dilakukan Dicky tersebut tidak perlu dilakukkannya. “Kenapo dikau lakukan, karena dikau tidak dapat apa yang kau mau, makanya kau lakukan, sabo dulu, semua butuh waktu,” ujar pria tersebut sambil dipegang aparat Kepolisian yang memakai pakaian bebas pada saat itu.

Mendapat perlakuan seperti itu, Dicky kepada sejumlah wartawan mengatakan bahwa dirinya sudah sering kali mendapatnya terror. “Ini sudah risiko saya, dan saya tidak takut dengan adanya ancaman yang datang kepada saya, dari semula sudah saya perhitungkan terhadap risiko ini,” pungkas Dicky.

Wako Dumai No Cument

Bahkan dengan adanya nyanyian yang disampaikan oleh Tim Suksesnya sewatu Pilkada Wako dan Wawako Dumai, terkait kasus dugaan gratifikasi yang saat ini sudah sampai di rumah wakil rakyat, Khairul Anwar pun, dengan santai menanggapi adanya aksi blak-blakan Dicky Rinaldi di Gedung DPRD Dumai tersebut. Khairul mengaku sudah mengetahui sejumlah laporan Dicky atas tudingan gratifikasi yang diarahkan kepadanya. “No coment ajalah. Saya sudah punya laporanya dan akan saya pelajari,” ujar Khairul menyikapi dengan enteng bak tak ada masalah.***

Suhadi-wartawan riaupeople.com