Gonjang-ganjing penetapan Sekda Kota Dumai menjadi isu hangat belakangan ini. Apalagi Gubernur Riau, HM Rusli Zainal dikabarkan kecewa dengan sikap Walikota Dumai, H Khairul Anwar yang terkesan telah mempermalukannya. Pasalnya, Walikota Dumai dikabarkan mengganti nama calon Sekda Dumai yang direkomendasikan Gubri ke Kemendagri. Guna mendalami persoalan yang terjadi, berikut petikan wawancara wartawan riaupeople.com, Faisal Sikumbang dengan Ketua DPRD Dumai, Zainal Effendi
Bisa ceritakan maksud kedatangan Anda ke Kemendagri ?
Saya diminta oleh pak gubernur untuk mengcroscek ke Kemendagri. Pak gubernur pesan tolong jaga air muka (wibawa) nya.
Apa persoalannya hingga gubernur meminta Anda untuk melakukan croschek ?
Ini terkait kedatangan walikota ke Kemendagri. Menurut ibu Diah (Sekjen Kemendagri), walikota datang kehadapan beliau untuk mengganti nama yang direkomendasikan oleh pak gubernur.
Lalu bagaimana Kemendagri menyikapi permintaan walikota itu ?
Ibu Diah mengaku saat itu langsung telpon pak gubernur, tapi pak gubernur bilang tidak bisa seperti itu. Saat itu ibu Dyah juga menyampaikan kepada gubernur, yang datang itu walikota.
Lalu bagaimana tanggapan gubernur ?
Pak gubernur minta pending dulu. Terkait hal ini lah saya ditelpon gubernur untuk menyelesaikannya. Pak gubernur juga bilang, walikota apa Walikota Dumai itu. Disampaikan pak gubernur, ada tatanan serta aturan dan dirinya adalah perpanjangantangan pemerintah pusat di daerah.
Apalagi yang disampaikan gubernur kepada Anda ?
Dikatakan pak gubernur, seharusnya bupati atau walikota mengikuti tatanan yang ada. Setelah dari propinsi, baru disampaikan ke pusat. Untuk hasil fit and propertest (calon Sekda Dumai) itu, pak gubernur bukan langsung merekomendasikan ke Kemendagri. Beliau (gubernur) memanggil walikota dulu untuk membicarakan itu. Setelah dapat orangnya, baru pak gubernur merekomendasikan ke Kemendagri
Artinya, sebelum rekomendasi dikirimkan Gubri sudah koordinasi juga dengan walikota ?
Sudah, sudah koordinasi. Saat itu kata pak wali kepada gubernur mana yang terbaiklah. Semua yang dikirimnya (nama calon Sekda) itu orang terbaik baginya dan bisa bekerjasama dengannya. Seharusnya kalau pak wali mau menukar orang lagi, dia harus berkoordinasi kembali dengan pak gubernur
Berapa nama yang direkomendasikan Gubri saat itu ?
Ibarat kita bertanding, yang nomor satu itukan cuma satu orang
Kenapa harus Anda yang dihubungi gubernur ?
Karena nomor yang bisa dihubungi saat itu mungkin telpon saya. Jadi bukan masalah Golkarnya, tapi saya ini kan juga bagian dari pemerintahan. Makanya beliau (Gubri) menanyakan itu dan menyampaikan walikota kok macam itu.
Bagaimana anda menyikapi bantahan walikota yang menyebutkan kedatangannya ke Kemendagri tidak ada kaitan dengan penukaran nama calon Sekda ?
Saya langsung ketemu Ibu Diah dan bukan mendengar cerita orang lain. Selaku corong atau wakil masyarakat Dumai, agar persoalan itu tidak simpang siur maka saya langsung mencari tahu. Dan saya juga diminta pak gubernur untuk menyelesaikan persoalan itu secara baik-baik
Menyikapi bantahan walikota, seolah-olah apa yang Anda sampaikan itu tidak betul, apalagi untuk menguatkan pernyataannya walikota sempat bersumpah
Saya masalah sumpah tidak sumpah saya tidak mau tahulah ya. Tapi yang jelas kedatangan saya ke Kemendagri banyak yang mengetahuinya. Saya tidak perlu bersumpah dalam hal ini. Apa yang dilakukan walikota itu saya cukup kecewa sekali, karena kita punya tatanan.
Kalau yang Anda sampaikan itu benar, berarti walikota bisa dianggap melakukan pembohongan publik
Masalah pembohongan publik anda lah yang tahu (sambil tertawa). Bagi saya, apa yang disampaikan itulah yang sebenarnya. Hanya saja kita tidak bisa terlalu mencampuri urusan ini, paling sesuai fungsi kita hanya sebatas melakukan kontrol agar masyarakat tidak resah. Masalah Sekda saja kok bisa sekian lamanya.
Apakah lambatnya penetapan Sekda definitive ini ada kaitan dengan banyaknya kepentingan lain yang tertumpang
Kalaupun beliau (walikota) ada tekanan di internal (tim sukses), itu selesaikan saja di internal. Inikan masalah kepegawaian dan ada aturan, baik eselon dan lain sebagainya.(***)
