Hadir dalam pembukaan acara itu, sejumlah Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, para Kepala Bagian Setdakab, Camat dan puluhan peserta yang berasal dari tingkat Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

Melalui kegiatan pembekalan dan pelatihan yang ditaja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti ini, Bupati mengharapkan, kedepannya instansi terkait melalui petugas yang bekerja di lapangan, dapat terus memantau validasi data menyangkut kondisi yang berkembang ditengah masyarakat. “ Lakukan penyesuaian data terhadap penduduk yang telah meninggal dunia, yang pindah dan lainnya. Saya mengharapkan melalui kegiatan pelatihan ini dapat mendorong terciptanya basis data yang sama oleh seluruh instansi yang menjadi acuan pembuatan rencana program pembangunan,” ungkapnya.

Tidak hanya menyangkut kepentingan rencana pembangunan, lanjut Bupati Irwan, validasi data antara instansi dan lembaga terkait juga akan memberikan jaminan bagi terjaganya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. “Masalah data juga sering kali menjadi pemicu konflik dalam proses Pilkada atau Pemilu. Oleh karena itu, validasi data harus terus menjadi perhatian,” harap Bupati Irwan.(and)

SELATPANJANG- Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs. Irwan, M.Si menyatakan rencananya akan membangun waduk raksasa di Hulu Sungai Perumbi Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

Hal ini dalam upaya penyediaan air bersih bagi masyarakat, karena sumur-sumur warga telah tercemar air laut. Irwan memaklumi kesulitan warganya mendapatkan air bersih. Namun ia mengajak masyarakat untuk bersabar, karena program waduk raksasa ini untuk jangkan panjang. ” Kita menghadapi kendala kondisi alam untuk penyediaan air bersih dalam jangka panjang karena tasik-tasik yang ada tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan air jangka panjang. Sementara air tanah atau sumur bor memiliki risiko rembesan air laut dan membuat permukaan tanah turun. Ini juga tidak bisa menjadi solusi memenuhi kebutuhan air jangka panjang,” ungkap Bupati Irwan, Rabu (11/9) menyikapi upaya Pemkab dalam menyediakan sarana air bersih untuk masyarakat kepada sejumlah Wartawan.

Menurutnya, penyediaan sumur bor dan penyediaan bak penampungan air hujan (PAH) setiap tahun dilakukan namun hanya untuk mengatasi masalah penyediaan air bersih jangka pendek. Hingga tahun 2013 ini sudah ribuan bak PAH diberikan kepada warga dan sudah ratusan sumur bor digali. Sementara pengolahan air laut menjadi air bersih dengan melibatkan investor swasta banyak terkendala aturan yang lebih tinggi dan baru sedikit mengatasi masalah air di perkotaan. ” Kita tentu tidak mungkin selamanya bergantung pada air hujan. Untuk itulah kita membuat kajian yang benar-benar mendalam dengan melibatkan perguruan tinggi dan Pemerintah Provinsi guna mengatasi masalah air bersih ini. Salah satunya adalah kajian membangun waduk dengan membuat dam di hulu Sungai Perumbi,” jelasnya.

Pembangunan dam  ini jelas Irwan, tidak bisa cepat misalnya hanya dalam waktu setahun. Menurutnya, selain pengerjaannya butuh proses, kajian pembuatan dam itu juga butuh waktu. Dengan demikian waduk yang dibangun benar-benar bisa memenuhi kebutuhan air dalam jangka panjang.  ” Di masa depan kebutuahn air akan semakin meningkat seiring pertambahan penduduk dan meningkatnya kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Jadi kita harus pikirkan waduk air bersih yang dibangun bisa memenuhi kebutuhan yang meningkat tersebut,” tegas dia.

Orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu juga menegaskan, pembangunan infrastruktur publik tidak boleh dilaksanakan tanpa kajian karena diyakini hasilnya tidak baik. Selain itu dikhawatirkan kurang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itulah proyek infrastruktur publik harus memiliki detail enggineering desing (DED).

Pembangunan dam Perumbi juga diperkirakan membutuhkan dana tidak sedikit. Untuk itu,  Meranti harus bekerja keras mendapatkan kucuran dana APBN dan APBD Provinsi. Jika hanya mengandalkan APBD Meranti tentu tidak akanh mencukupi dan akan lama selesainya sehingga  bisa mengganggu pembiayaan program pembangunan lainnya seperti program pembangunan jalan, jembatan, pendidikan, listrik, dan kesehatan. Pembangunan insfrastruktur publik tidak mungkin dilakukan secara parsial.

Dicontohkan dia,  dalam satu tahun anggaran hanya jalan dan jembatan saja. Selain harus mengikuti aturan  undang-undang dalam penyusunan APBD, kebutuhan masyarakat juga sangat kompleks. ” Pemkab Meranti tidak bisa sendiri membangun ini. Dukungan dan doa masyarkat sangat dibutuhkan. Masyarakat bisa membantu, salah satunya dengan memberikan kemudahan dalam hal penyediaan tanah bila ternyata infrastruktur publik yang dibangun itu terkena tanahnya,” tandas Bupati Irwan.(and)

Dalam kuliah umum tersebut, Irwan memaparkan pengalamannya dalam memimpin Meranti. Kata dia keberhasilan Pemkab Kepulauan  Meranti kurun tiga tahun  dalam  menggenjot APBD Meranti, telah meraih penghargaan investmen Award, Achievment Award dan  WTP  (Wajar Tanpa Penngecualian) dalam  kemampuan mengelola anggaran pembangunan. “ Menjadi perhatian serius berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah daerah dan pusat. Kalangan akedemisi  juga menilai keberhasilan  Pemkab Meranti dalam  mengelola tata pemerintahan, merupakan sebuah prestasi yang pantas untuk dijadikan bahan studi perbandingan,” kata Bupati Irwan.

Kuliah umum bertemakan “Peningkatan kompetensi aparatur pelaksana teknis kebijakan guna mempercepat penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih”, Irwan membagi pengalamannya kepada mahasiswa selama tiga tahun memimpin Meranti. “ Tidak semua ilmu pemerintahan yang  kita dapat di bangku perkuliahan bisa diterapkan. Ibarat bermain musik, kita harus mampu berinprovisasi untuk menyiasati keadaan agar seluruh audien bisa menikmati irama music yang kita mainkan. Jadi, tidak segampang yang dibayangkan tapi butuh kearifan, kejelian membaca situasi sehingga kita tidak terjebak dan terbebani dengan tugas-tugas rutin sebagai seorang pemipmin” ungkap Bupati.

Dalam bangku studi lanjut Bupati, memang banyak teori-teori kepemimpinan yang dijadikan bahan rujukan. Namun, saat berhadapan langsung dengan masyarakat, tidak semua teori-teori kepemimpinan itu bisa diterapkan langsung. Dinamika sosial masyarakat, cultur budaya, kualitas SDM dan kondisi geografis menjadi persoalan utama yang menyebabkan teori-terori kepeminmpinan yang didapat di bangku studi sulit untuk diterapkan. “ Kalau teori-terori kepempinan tersebut diterapkan secara otoriter, jelas akan menimbulkan benturan-benturan yang akhirnya melahirkan konflik dinamika sosial yang bisa mengganggu stabilitas pengelolaan pemerintahan,” ujarnya.

Untuk itu, sebagai pemimpin kata Irwan, harus berani melakukan inprovisasi, melakukan pola-pola komunikasi yang intens dengan seluruh stake holder. Apalagi, untuk menerapkan kebijakan pemerintahan yang good  and clean government. “ Ini butuh dukungan dan sinergi semua lini, baik di lingkunan eksekutif, legislative, yudikatif  maupun komponen  masyarakat itu sendiri. Disinilah kejelian seorang pemimpin harus bisa membaca situasi.  Apalagi dengan struktur masyarakat yang  heterogen dengan kualitas SDM yang rendah,” ujarnya.

Selain memaparkan pengalamannya selama memimpin Meranti, dalam kuliah umum yang dihadiri oleh seluruh civitas akademika IPND Jatinangor tersebut, Bupati Irwan sempat dihujani berbagai pertanyaan seputar strateginya dalam membangun Meranti kedepan. Semua pertanyaan tersebut mampu  dijawab dengan lugas dan mendapat aplus dari civitas akademika IPND yang  larut dalam kuliah  umum tersebut.

Dalam kuliah umum tersebut, Irwan sempat disebut sebagai Bupati yang visioner dengan penerapan kebijakan yang pro bussines dan pro rakyat.(and)

Salah satu langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut, Mahasiswa Kukerta UR menggelar Seminar penyuluhan Koprasi dan UKM Se-Kecamatan Tebing Tinggi untuk memberi pemahaman sistematis dalam menjalankan Koprasi kelompok Nelayan dan Petani dengan mendatangkan permateri dari Kabid Koprasi Disprindagkop-UKM,  Drs. H. Alifian, MM.

Menurut salah satu Mahasiswa Kukerta UR yang ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana, Edi Prasetyo didampingi Erwin David Sianipar, dijumpai wartawan mengatakan, kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Camat Tebing Tinggi Barat, Mulyadi, tersebut berlansung selama satu hari dengan mengedepankan materi sistematis pengelolaan koprasi dan pemahaman UU baru tentang Koprasi.

Setelah digelarkannya Seminar penyuluhan Koprasi dan UKM diharapkan bisa membantu masyarakat petani dan nelayan dalam menjalankan koprasinya sehingga para petani dan nelayan secara umum yang berada dilingkungan tebing tinggi barat bisa merasakan manfaat dari keberadaan koprasi. “ Dari informasi kita himpun, selama ini dari 28 Koprasi yang telah berdiri dibeberapa desa di Kecamatan tersebut, hanya 7 Koperasi yang pro aktif dalam menjalankan kegiatannya” tutur Edi Prasetyo.

Disamping itu, menurut Edi Prasetyo, jika keseluruhan koprasi yang berada dikecamatan tersebut bisa berjalan sesuai dengan pran dan fungsinya sebagai langkah meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan sebagaimana semestinya, itu sudah menjadi suatu kebanggan bagi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Terlebih lagi dari informasi, bahwa Kecamatan Tebing Tinggi Barat pada tahun 2017 mendatang diarahkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai tuan Rumah Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan (PEDA-KTNA) Se-Provinsi Riau. “Disitu peran serta Koprasi dalam membantu persiapan pemerintah untuk menyambut kegiatan tingkat provinsi itu juga dipandang sangat penting,” tandasnya.(and)

Selaku Kepala Daerah, dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu juga mengingatkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Riau merupakan momen penting bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, yang merupakan bagian dari masyarakat Riau, dalam menentukan pemimpin Provinsi Riau kedepan. “ Untuk itu saya himbau seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih untuk berbondong-bondong datang mencoblos ke TPS. Gunakanlah hak pilih anda. Pilihlah calon sesuai akal sehat, bahwa calon tersebut kita harapkan benar-benar mampu menakhodai Provinsi Riau ini kearah yang lebih baik,” himbaunya, dihadapan ribuan masyarakat yang turut menghadiri halal bil halal Pemkab Meranti itu.

Bupati Irwan juga mengatakan, dirinya sangat mengharapkan jangan ada golongan tanpa pilihan alias golongan putih (Golput) di Kabupaten Kepulauan Meranti. “Bagi saya, golput itu adalah kelompok yang pesimis. Padahal dalam kehidupan ini kita dianjurkan untuk terus optimis sembari terus berharap kepada Allah SWT,” ucapnya.

Acara halal bil halal Pemkab bersama masyarakat Kepulauan Meranti Selasa malam kemarin berlangsung cukup meriah dan sukses. Ketua Panitia, Ramlan Abdullah, mengatakan tidak kurang 40 unit stand tampil dalam kegiatan tersebut, antara lain terdiri dari jajaran Dinas, Badan dan Kantor dilingkungan Pemkab, termasuk stand PKK, KPU, LAMR, Paguyuban, Perbankkan dan perusahaan swasta lainnya.(and)

Aktivis Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Meranti, Andi Saputra menyayangkan lambatnya diumumkan formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di wilayah Kepulauan Meranti.

Menurutnya, jika formasi penerimaan CPNS tersebut di umumkan pada minggu kedua September 2013 nanti , tentunya akan memperkecil kesempatan bagi anak luar kota Selatpanjang untuk  bisa mengikuti tes penerimanan CPNS di Meranti. “ Karena pada umumnya anak-anak desa di Kecamatan Merbau, Pulau Merbau, Sungai Tohor, dan Kecamatan Rangsang, ini sebagain besar belum mengetahui adanya wancana penerimana CPNS tersebut, meskipun sudah beberapa kali dipublikasikan melalui media cetak, namun untuk daerah perdesaan media cetak itu langka, minat baca masyarakat juga masih rendah, sehingga sulit untuk mendapatkan informasi yang benar-benar valid,” sebutnya.

Aktifis mahasiswa itu berharap,  pihak BKPP Kabupaten Kepulauan Meranti dapat segera mengumumkan formasi penerimaan CPNS tersebut, sehingga bagi anak perdesaan juga punya kesempatan yang sama dalam mengikuti tes CPNS tahun 2013 ini.(ali)

Demikian dikatakan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs. Irwan, M.Si usai menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan APBD tahun 2012 dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten  Kepulauan Meranti, Selasa (3/9/13) sore kemarin.

Menurut Irwan pada tahun 2014 ini, besaran alokasi anggaran belanja publik sebesar 60% dari total APBD. Sedangkan untuk alokasi anggaran belanja rutin, diperkirakan akan tetap berkisar dalam angka 40%. ” Jadi untuk tahun 2014 mendatang, kita tetap konsisten memperbesar alokasi belanja publik dari belanja rutin. Porsi alokasi anggaran belanja publik sebesar 60% dan belanja rutin 40%. Kita harapkan dengan kebijakan ini, bisa memaksimalkan percepatan pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok pedesaan nantinya”, ujar Irwan.

Sebagai daerah yang sedang giat-giatnya membangun lanjutnya, Meranti memang harus memperbesar alokasi anggaran belanja publik. Dengan kekuatan alokasi anggaran yang lebih besar, masing-masing satker diharapkan mampu memaksimalkan peluang ini untuk menyusun program-program yang benar-benar pro rakyat. Konsekuensi dari komitmen ini, kegiatan-kegiatan yang bersifat serimonial dan tidak memberikan dampak langsung terhadap upaya memperkuat mobilisasi pertumbuhan ekonomi masyarakat harus di tekan. Penerapan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Meranti dalam melakukan efesiensi penggunaan anggaran agar benar-benar tepat pada sasaran dan menyentuh pada akar kebutuhan masyarakat.

Namun dampak akhir dari penerapan kebijakan ini, diharapkan mampu memberikan multifel efek terhadap dinamika sosial dan ekonomi ditengah-tengah masyarakat. Dan yang lebih penting lagi, secara bertahap dengan penerapan kebijakan ini pembenahan infrastruktur di berbagai pelosok pedesaan bisa berjalan maksimal. “Pertumbuhan ekonomi Meranti yang terus meningkat, ternyata memberikan dampak yang sangat luas terhadap pertisipasi masyarakat,” bebernya.

Ini diluar dugaan, masyarakat semakin reaktif menuntut agar pemerintah lebih sigap dalam menggesa percepatan pembangunan. Dan suka tidak suka, ini harus dijawab dengan konsekuensi memberikan porsi pembiayana pembangunan belanja publik yang lebih porposional. Untuk itu, masing-masing satker harus sigap dan siap dalam menyikapi dinamika sosial ini. Soalnya, kalau tetap santai  bukan tidak mungkin mayarakat akan memberikan rapor jelek pada Pemkab, tegas Bupati.

Pada bagian lain, orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu juga mengatakan bahwa sikap masyarakat yang reaktif juga berdampak positif bagi pemkab Meranti dalam menggesa percepatan pembangunan. Dari hasil evaluasi alokasi pernyertaan anggaran pada program PNPM, dalam setiap tahunnya mammpu menghasilkan serapan penggunana anggaran yang sangat positif. Tidak hanya dari sisi kuantitas pekerjaan, tapi juga dari kualitas pengerjaan program dilapangan. Dari sejumlah proyek PNPM, hasil pengerjaan dilapangan cukup bagus. Ini membuktikan bahwa masyakat benar-benar serius menginginkan hasil pembangunan yang berkualitas. “ Untuk itu, Pemkab Kepulauan Meranti berkomitmen dengan pemerintah pusat untuk shering anggaran program PNPM,”  kata bupati.

Intinya kata dia, Pemkab meminta agar pusat memperbesar alokasi anggaran PNPM sebesar Rp. 50 Miliar Rupiah ditahun 2014 dan Pemkab Meranti akan mengalokasikan penyertaan anggaran untuk PNPM dari APBD sebesar Rp. 50 Miliar Rupiah  juga. Namun dari konfirmasi terakhir, Pemeritnah Pusat mengalokasikan anggaran PNPM untuk Meranti di tahun 2014 ini sebesar Rp. 20 Miliar untuk 10 desa.

“Terus terang kita agak kecewa, namun ini sudah cukup bagus. Sesuai dengan komitmen, untuh tahun 2014 mendatang kita akan alokasikan penyertaan anggaran PNPM sebesar Rp. 20 Miliar Rupiah. Kita berharap dengan kebijakan ini, akan mampu memaksimalkan peran masyarakat dalam menggesa percepatan pembangunan hingga di  pelosok pedesaan,” tandas Bupati Irwan.(and)

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syamsuar Ramli menyampaikan secara keseluruhan total bahan bakar Minyak (BBM) yang dibutuhkan Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 1.988 Kiloliter, dari total sekitar 800 KL yang didapatkan saat ini. “ Kita menghitung kekurangan tersebut berdasarkan kebutuhan ril tiap hari seperti kendaraan roda dua, roda empat, dan transportasi air seperti speedboat baik milik swasta maupun operasional pemerintah,” ungkap Syamsuar.

Menurut Syamsuar, Disperindag tidak bisa menetapkan harga jual, karena HET bersubsidi telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Bila Pemkab menetapkan harga eceran tersendiri di wilayah Meranti, maka sangat bertentangan ketetapan Pemerintah Pusat.

Disperindag mengaku aktif mengawasi penyaluran minyak ke masyarakat, akan tetapi mereka kesulitan karena dihadapkan dengan berbagai kendala. Bahkan, ketika dilakukan razia, para pengecer malah tidak ditemukan dilapangan.

Salah satu pengelola AMPS dikesempatan itu juga menyebutkan bahwa mereka menjual bensin per drum (225 liter) Rp.1,3 juta kepada pengecer. Minyak habis tersalur paling lambat selama empat hari.

Dalam kesempatan itu, Ketua YLPK, Mulyono menilai persoalan penyaluran BBM terjadi karena APMS tidak mengecer secara langsung melainkan melalui pengecer. Padahal, sesuai ketentuan dari Pertamina bahwa APMS tidak dibenarkan menjualkan kepihak ketiga (pengecer). “ Kita tidak mau menyalahkan pihak manapun dalam hal ini, namun diinginkan adalah bagaimana sistem penyaluran BBM di Meranti harus diubah dan ditata kelola secara transparan, terutama pihak AMPS yang ada diwilayah ini. Sehingga kondisi minyak di Meranti lancar dan harga jual ke masyarakat pun stabil,”  pinta Mulyono.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Basiran, SE,MM selaku pihak penengah dalam kesempatan itu juga ingin mengetahui bagaimana tata kelola BBM selama ini. Sehingga melalui RDP itu, mereka meminta agar ada input, saran, maupun solusi yang tepat dalam mengatasi persoalan yang terjadi.

Pihaknya berkeinginan agar persoalan terkait BBM di Kepulauan Meranti bisa ditertibkan. Mulai dari penyaluran, harga, hingga hal terkait lainnya berjalan dengan lancar sesuai ketentuan yang berlaku. “ Kami saran dan tegaskan agar persoalan BBM di Meranti ini berlangsung aman. Tidak ada kata lain, harus dilakukan penertiban,” tegas Basiran yang didampingi anggota, Edy Mashudi, Ruby Handoko, dan Suci Winarsih.

Hadir di RPD tersebut, sebanyak 5 pihak APMS, Kadisperindagkop dan UKM didampingi sejumlah staf, dan sejumlah LSM lainnya.(and)

Kapolres kepulauan Meranti, Zahwani Pandra Arsyad SH MSi foto bersama disela kunjungan kerjanya. Foto Ali

MERANTI – Kapolres Kabupaten Kepulauan Meranti AKBP Zahwani Pandra Arsyad,SH,MSi melakukukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kecamatan Merbau. Kunjungan kerja sekaligus merupakan silaturrahmi yang dilakukan Kapolres Kepulauan Meranti kali pertama ini mengambil tempat di Aula Kantor Camat Merbau pada Rabu (28/8).

Hadir dalam Kunker tersebut, Kanit Intelkamnya IPTU Edi Purnomo dan Heru Santoso. Kapolsek Merbau AKP Ali Buzar, dan jajaran Polsek Merbau, Danramil Merbau yang diwakili Pelda Pardiman.

Sementara dari pemerintah Kecamatan Merbau dihadiri langsung oleh Camat Merbau Wan Abdul Malik,S.Pdi yang didampingi Sekcamnya Fahmuriadi,S.Pd, kasi terantib Kecamatan Merbau Indatm,Ama,Pd, Syagani,SH, dan beberapa orang stafnya. Selain itu, turut hadir UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Merbau Syafruddin,S,Hum, UPTD Perhubungan Kecamatan Merbau Abdul Munir,SH, KUA Kecamatan Merbau H Junaidi,S,Ag, Lurah Teluk Belitung Kamsiatun,S.Hum, dan Sembilan orang Kades se Kecamatan Merbau, Ketua LAMR Kecamatan Merbau A.Gafar, Ketua KNPI Kecamatan Merbau Edy Musriadi,SE dan komponen lainnya.

Kapolres Kabupaten Kepulauan Meranti Zahwani Pandra Arsyad,SH.MSi dalam sambutannya mengatakan, Sebagai daerah yang baru mulai membangun, faktor keamanan merupakan hal yang sangat esensial. Jika keamanan terjamin, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti akan dapat berjalan dengan lancar.

Menurut Kapolres Kepulauan Meranti itu, daearah yang pertama kali dikunjungnya, katanya, adalah Kecamatan Merbau, “ini kali pertama saya kunjungan kerja”, selama saya dilantik sebagai Kapolres Kepualan Meranti, ucap Kapolres Meranti.

Kapolres Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditugaskan 17 Agustus 2013 itu menuturkan, untuk membangun sesuatu daerah itu sangat perlu dengan kenyamanan dan dukungan semua pihak, “mari kita sama berbaur saling mengenformasikan demi terciptanya suwasana yang aman dan kondusif, pinta Kapolres Meranti.

Dalam kesempatan serupa, Kapolres yang dikenal peramah itu, sempat menyampaikan salam dari Kapolda Riau Brigjen Pol Drs Condro Kirino MM,MHum, dalam salamnya agar dapat menjaga faktor keamanan secara bersama, karena faktor keamanan , katanya, merupakan dapat mendukung pembangunan wilayah secara baik, sebut Kapolres Meranti berharap.

Dirinya mengajak, mari kita berganding tangan untuk menjaga daerah Kepulauan Meranti ini, kedepan lebih terjaga keamanannya, ciptakan daerah yang aman, karena, hidup secara bersama dan damai itu patut kita banggakan, katanya.

Kepada jajaran bawahannya, Kapolres Kepulauan Meranti mengingatkan agar dapat menjalinkan hubungan yang baik bersama masyarakat. Terkait Pilgubri Riau 2013, yang tidak lama akan berlangsung, Kapolres menghimbau masyarakat dapat sama-sama turut mensukseskan Pilgubri Riau yang akan dilaksanakan pada 4 September 2013 mendatang. “ Jaga ketertiban dan kenyamanan daerah,” ucap Kapolres Kepulauan Meranti Pandra.

Setelah makan siang di kediaman rumah dinas Camat Merbau dan beramah tamah bersama Camat Merbau dan tokoh masyarakat, Kapolres juga mengunjungi Kantor Polsek Merbau dan berkeliling di sekitar kota Teluk Belitung Kecamatan Merabu.(ali)

Ia mengakui dalam seminggu belakangan ini pengurus kartu Pencaker/kartu kuning naik secara drastis, terlebih dalam tiga hari belakangan ini yang mencapai 200 orang setiap harinya. ” Dari data tiga hari belakangan ini pengurus kartu Pencaker mencapai 200 orang lebih. memang secara umum yang mengajukan untuk mengurus kartu tersebut adalah anak-anak Meranti yang ingin mengikukuti tes CPNS,” katanya.

Disebutkannya, bahwa dari total yang mengurus kartu kuning tersebut tidak semuanya yang berniat untuk mengikuti tes CPNS, namun tetap saja didominasi oleh yang berkeinginan untuk tes CPNS.

Lebih jauh untuk mengantisipasi lonjakan pengurus pencaker/kartu kuning, pihak Disosnaker sendiri sudah menugaskan sebanyak 10 orang. Sehingga pelayanan kepengurusan tetap berjalan maksimal. ” Jika memang terus meningkat kita akan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Apalagi, jelang dibukanya formasi CPNS nantinya, tentunya membutuhkan pelayanan yang terbaik,” terangnya.

Salah satu pengurus kartu pencari kerja, Juwita (27) warga Kecamatan Tasik Putri Puyu mengaku bahwa walaupun belum diumumkannya formasi CPNS di Meranti, namun ia sudah mulai melengkapi syarat untuk mengikuti tes CPNS nantinya. “Kalau nunggu nanti, sudah ramai dan mengantri. Sekarang aja sudah ngantri ngurus kartu kuning ini,” ujar lulusan salah satu AKPER di Medan itu kepada wartawan.

Sementara itu pengumuman tentang formasi CPNS tahun ini belum dilakukan oleh pihak Badan kepegawaian, Pelatihan dan Pembinaan (BKPP) Kepulauan meranti. Kepala BKPP, Drs Revirianto mengakui belum adanya instruksi dari pusat kepadanya. “Surat prinsip mengenai formasi CPNS belum turun dari kemenpan. Namun jika sudah turun, maka pastinya akan segera kami umumkan segera. Dalam waktu dekat juga kami akan melakukan rapat dengan BKN terkait formasi CPNS tahun ini,” terangnya.(ndi)

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Setdakab Kepulauan Meranti, Erri Suhairi, S.Sos dalam laporannya kepada Bupati menyampaikan, sejauh ini hubungan antara wartawan dan pihaknya selaku perpanjangan tangan Pemkab dalam penyampaian informasi berjalan dengan baik dan lancar. Meski begitu, masih ada pemberitaan di beberapa media yang tidak memberikan kesempatan hak jawab kepada SKPD yang diberitakan. “ Memang masih ada di beberapa pemberitaan, SKPD tidak diberikan hak jawab atau dikonfirmasi terlebih dahulu, ini jelas akan merugikan SKPD tersebut. Semoga dari kegiatan ini bisa mempererat kordinasi dan silaturahmi antara rekan-rekan pers dan juga SKPD di Pemkab Kepulauan Meranti,” kata Eri.

Ia juga mengakui, Bagian Humas yang dipimpinnya masih menghadapi kendala untuk memaksimalkan tugas. Diantaranya, kekurangan personel dan juga terbatasnya anggaran. “ Maka dari itu kami juga meminta kawan-kawan pers bisa memaklumi kondisi tersebut,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs. Irwan, M.Si menegaskan setiap pejabat daerah yang berada dibawahnya untuk bisa terbuka dan transparan dalam memberikan informasi kepada wartawan. Sehingga keterbukaan informasi publik tentang kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dapat diinformasikan kepada masyarakat. “ Para jurnalis atau wartawan merupakan kelompok penyeimbang sebagai pilar demokrasi. Tugasnya untuk memantau dan mengawasi agar proses pembangunan berjalan dengan transparan dan informasinya bisa diketahui oleh masyarakat atau publik. Oleh karena itu pejabat jangan alergi pada wartawan,” kata Irwan.

Dalam kegiatan yang ditaja Bagian Humas Setdakab Kepulauan Meranti itu, Irwan menyebutkan, wartawan memiliki peranan penting dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. “ Keterbukaan informasi publik merupakan bias dari check dan balance antara masyarakat dan pejabat pemerintah selaku pelayan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan,” sebutnya.

Orang nomor satu Kepulauan Meranti itu juga meminta kepada para wartawan yang bertugas untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin. Pejabat dan wartawan sama memiliki fungsi sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku. “ Beritakanlah dengan faktual dan objektif, jangan berangkat dari opini dan persepsi semata agar tidak berbeda dengan fakta yang terjadi. Begitu juga dengan info yang didapat wartawan ditengah-tengah masyarakat, agar bisa disampaikan kepada pemkab atau saya langsung. Karena wartawan langsung berhadapan dengan masyarakat,” ungkapnya.(ali)

Wagubri, HR Mambang Mit membuka pertemuan Forum Kerjasama Pengembangan Kawasan Regional ke-3 di Kabupaten Kepulauan Meranti. Foto HMS Pemprov

MERANTI – Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit menghadiri sekaligus membuka secara resmi pertemuan Forum Kerjasama Pengembangan Kawasan Regional (FKPKR) III yang mengangkat motto “ Siap Bedelau” di Hotel Grand Central Kabupaten Kepulauan Meranti.

Turut hadir dalam pertemuan itu yakni, Bupati Siak Syamsuar, Bupati Bengkalis Herliyan Saleh, Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir Msi, Wakil Bupati Pelalawan H. Marwan serta perwakilan Pemko Dumai.

Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit pada kesempatan itu menyampaikan forum yang dilaksanakan sangat tepat dalam rangka mensinergikan program kegiatan di kawasan pesisir Propinsi Riau. Pertemuan tersebut juga dapat memberikan nilai tambah di kawasan bersangkutan sehingga dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. “ Dengan terjalinnya konektifitas dan koordinasi antar kawasan, fasilitas yang dibangun pada suatu kabupaten dapat dimanfaatkan oleh kabupaten tetangga. Seperti dengan terjalinya kerjasama kesehatan antara Kabupaten Meranti dengan Kabupaten Bengkalis. Ini tentunya sangat bermanfaat sekali,” ujar HR Mambang Mit.

Saat berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, Wagubri HR Mambang MIt juga didaulat untuk melakukan pemancangan tiang pertama pembangunan Jembatan Selat Rangit yang menghubungkan Semukut Kecamatan Pulau Merbau dengan Mekung Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

Pemancangan tiang pertama ditandai dengan penekanan tombol sirine yang dilakukan secara bersamaan oleh Wagubri, HR Mambang Mit dan Bupati Kepulauan Meranti, H Irwan Nasir. Turut menyaksikan penekanan tombol sirene yakni Bupati Siak H. Syamsuar, Bupati Bengkalis Herliyan Saleh, Wakil Bupati Pelalawan H. Marwan, Ketua DPRD Meranti, Plt. Sekda Meranti Iqarudin serta para tokoh masyarakat.

Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir pada kesempatan itu memaparkan pembangunan jembatan sepanjang 1450 Meter itu akan memberikan manfaat besar kepada masyarakat guna memperlancar perjalanan darat dan menggesa peningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Meranti. Pembangunan jembatan diperkirakan selesai dalam 3 tahun dengan estimasi biaya 460 Miliar rupiah, dimana keseluruhan biaya dari APBD Kabupaten Meranti dan Dana Perimbangan Pusat. ” Saat ini dana masih terus diusahakan, mohon bantuan dari gubernur saat ini dan akan datang, selama ini pembangunan jembatan banyak ditopang oleh Pemerintah Pusat,” ujar Bupati Kepulauan Meranti.(*)

Menurut Sandra, proses sudah masuk ditahapan verifikasi terhadap perbaikan berkas daftar bacaleg yang disampaikan itu. Mereka memulai dari tanggal 23 hingga 29 Mei mendatang. “ Proses verifikasi terhadap berkas perbaikan ini sekitar seminggu lamanya. Dan perlu diketahui bahwa tahapan ini merupakan final dari berkas Bacaleg sebelum DCS (daftar calon tetap) masing-masing Parpol,” jelasnya.

Dia juga sempat mengakui kalau didalam proses perbaikan berkas tersebut ditemukan sejumlah berkas Bacaleg yang belum lengkap. Namun, itu menyangkut masalah identitas yang tidak sesuai dengan KTP. Seperti halnya kesalahan nama atau tanggal lahir, yang di ijazah atau KTP tidak sama datanya. “ Sesuai ketentuan yang ada, kita sudah menyampaikan ke Parpol terkait untuk mengurus surat keterangan dari instansi bersangkutan. Baik Disdukcapil, maupun dari sekolah. Hanya itu saja yang perlu mereka penuhi atau dilengkapi,” tutupnya.(pnn/ali)

Hadir dalam diacara tersebut, Kepala Kantor Kesbangpol, Khairul Amri, anggota DPRD Edi Mashudi, Kapolsek Tebingtinggi JJ Hutapea, sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab dan Sekcam, dari Danramil, serta Ketua LAMR H Ridwan Hasan.

Usai mengukuhkan, Sekda mengucapkan selamat atas kepada pengurus FKDM Kepulauan Meranti periode 2013-2015 itu. Mudah-mudahan, katany, dengan adanya wadah ini nantinya dapat menciptakan kondisi daerah yang lebih kondusif dan tertib.

Lanjut Sekda lagi, terbentuk FKDM hendaknya melibatkan berbagai unsur, seperti ormas, OKP, dan lainnya. Apalagi, keberadaanya menjadi semacam agen yang mengemban tugas sangat berat. “ Mari bahu-membahu membantu pemerintah dalam mengatasi dan mengamankan persoalan sosial. Baik hal-hal terkait pembangunan, ekonomi, kondisi sosial, penyakit masyarakat, terorisme, narkoba, maupun dan lainnya,” pesan Sekda.(pnn/ali)

Demikian disampaikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Ny. Nirwana Sari Irwan, SE yang menyebutkan keberadaan dan kelestarian hutan mangrove merupakan kewajiban semua pihak dimana peran serta Pemerintah, masyarakat dan swasta sangat diperlukan untuk berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keberadaan dan kelestarian hutan mangrove khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sirup mangrove ini merupakan salah satu produk sirup berbahan dasar buah tanaman mangrove jenis Pidada (Sonneratia sp) yang dikelola dan diproduksi melalui kajian serta penelitian terhadap buah tanaman sonneratia sp. “ Berangkat dari hal itu, Dekranasda bersama PT. Sematera Riang Lestari telah memproduksi sirup yang dihasilkan dari buah mangrove dimana produksinya diperkenalkan dengan nama Mangrove Lestari,” kata Istri Bupati Meranti itu.

Program ini diselenggarakan sejak tahun 2010 yang merupakan hasil dari kerajinan dan Perkumpulan Masyarakat Peduli Kelestarian Hutan Mangrove (PMPKHM) dan Himpunan Pertanian Terpadu (HPT) Kabupaten Kepulauan Meranti. “ Pihak Perusahaan PT. Sumatera Riang Lestari juga turut berkontribusi dalam pengembangan dan pelestarian hutan mangrove melalui program budidaya dan penanaman mangrove,” bebernya.

Dijelaskannya, secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara 0⁰ 42^’ 30^” – 1⁰ 28^’ 0^” LU, dan 102⁰ 12^’ 0^” – 103⁰ 10^’ 0^” BT, serta terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera, dengan pesisir pantai berbatasan dengan sejumlah Negara tetangga dan termasuk daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triangle). Diantaranya Indonesia – Malaysia – Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam – Tanjung Balai Karimun. “ Oleh sebab itu, sangat dimungkinkan produk khas minuman Sirup Mangrove Lestari ini dapat kita pasarkan ke luar daerah Kepulauan Meranti seperti di daerah Negara tetangga kita. Inovasinya terus kita kembangkan mengingat takaran serta nilai gizi yang terkandung dalam buah mangrove sangat bermanfaat bagi tubuh. Selain itu juga, pengelolaan buat tanaman mangrove menjadi sirup ini juga sebagai kampaye lingkungan untuk melestarikan tanaman mangrove guna menekan laju abrasi pantai yang mulai memprihatinkan di wilayah pantai Kabupaten Kepulauan Meranti,” ucap Nirwana Sari.(pnn/and)

Ketiga terdakwa berhasil dibekuk jajaran Polsek Tebingtinggi di Kampung Saleng Tengah, Desa Wonosari Kecamatan Cibitung-Bekasi. Padatnya masyarakat yang berbondong-bondong ingin melihat langsung kejadian itu membuat Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Selatpanjang ikut membantu pengamanan TKP.

Dalam rekonstruksi tersebut, pertama diperagakan ketika tersangka ingin membobol gembok ruko penjualan sembako milik korban. Namun ketika ingin dibobol dengan menggunakan palu, tangan tersangka dipegang oleh korban dan diancam ingin dilaporkan ke Polisi. Rekonstruksi kedua, ketika ketiga tersangka panik, tersangka 1 (awi-red) memutuskan untuk memukul kepala korban dengan menggunakan palu yang digunakan untuk perencanaan memobol ruko milik korban hingga korban terjatuh dengan posisi terlungkup.

Selanjutnya, rekonstruksi ketiga, tersangka Awi langsung mengambil kuci ruko dari tangan korban. Selanjutnya tersangka Awi menyeret korban ke dalam ruko dan menutup pintu ruko milik korban tersebut. Lalu, tersangka menggambil uang milik korban di dalam kantong belakang sebesar Rp. 650.000,-. Namun, ketika melihat kondisi korban seolah-olah masih bergerak dan mengorok, lalu tersangka Awi menggambil lagi palu yang digunakan tadi dan memukul kembali kepala korban tersebut sampai korban terdiam.

Usai memukul, tersangka Awi dan kedua tersangka lainnya mengambil rokok jenis Sempurna, Marlboro, dan Class Mild di dalam ruko milik korban serta memasukkan semua rokok itu kedalam kantong pelastik. Selanjutnya, tersangka 3 (Nawan-red) mengambil Handphone milik korban di dalam laci ruko sebanyak 2 buah. Dan tersangka 2 (Firdaus-red) kemudian mengambil kertas sembahyang cina untuk dikumpulkan lalu dibakar di sebelah korban.

Dengan secara cepat, ketiga korban bergegas keluar ruko dengan membawa hasil curiannya dan menutup kembali ruko korban. Selanjutnya pelaku melarikan diri ke Desa Ketapang Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti pada subuh itu juga.

Menurut keterangan Polsek Tebing Tinggi, Kompol JJ. Hutapea melalui Kanit Reskrimnya, Ipda Suhartono Yakub kepada Riau Pesisir mengatakan, ketiga tersangka telah melanggar Pasal 340, Pasal 338, Pasal 170, Pasal 351 Ayat (3), Pasal 365 KUHP, tentang beberapa pelanggaran seperti penganiayaan, pembuhuhan, dan lain sebagainya. Namun disini nanti kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan kepada ketiga tersangka dengan kasus yang berbeda-beda, tandasnya.

Untuk diketahui, sebagaimana yang diberitakan Riau Pesisir sebelumnya ketiga tersangka tersebut antara lain adalah Awira alias Awi bin Nembol (18), warga Jalan Kuburan Cina Kampungbaru, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Firdaus alias Daus (18), warga Jalan Kuburan Cina Kampungbaru Selatpanjang Selatan dan Rahmat Gunawan alias Nawan (19) warga Desa Terus, Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.(pnn/isa)

Hadir dalam acara penutupan tersebut sejumlah Pembina Pramuka Tebing Tinggi lainnya, Ketua Panitia Pelaksana, Syafrizal yang didampingi Sekretarisnya Agus Ahroruddin, Seluruh panitia dan ratusan peserta Perkemahan Wirakarya Se-Kepulauan Meranti lainnya.

Wakil Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kepulauan Meranti, H. Selamat Marino, S.Pd selaku Pembina Upacara penutupan Perkemahan Wirakarya dalam sambutannya mengatakan, kegiatan yang sudah dilaksanakan 3 hari ini merupakan salah satu kegiatan pelatihan bagi anggota Pramuka yang nantinya dapat menciptakan anggota pramuka yang handal dan dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Kedepannya diharapkan kegiatan perkemahan dapat dilaksanakan lebih meriah dan ramai lagi sehingga Pramuka di Kabupaten Kepulauan Meranti bisa berkembang pesat dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam membantu mempercepat pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selamat Merino yang juga selaku Dewan Pendidikan di Meranti itu menuturkan, dengan terus ditingkatkan kegiatan Pramuka seperti ini diharapkan kepada seluruh anggota pramuka untuk dapat selalu bertindak positif, berfikiran positif, berdidikasi tinggi, selalu profesional dalam bertindak dan berbakti kepada orang tua serta Negeri Bumi Meranti ini. “ Dalam perkemahan Wirakarya kita dituntut untuk berjiwa gotong royong. Artinya apa, kita selaku anggota Pramuka haruslah terus menjunjung tinggi jiwa gotong royong, guna saling membantu antara satu dengan yang lainnya sehingga kedepan dapat terwujudlah generasi yang lebih kompak, akrab dan mengedepankan nilai silaturrahmi di antara sesama,” ucapnya.(pnn/isa)