Bupati H Yopi Arianto bersama rombongan meninjau langsung pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Desa Buluh Rampai Kecamatan Siberida. Foto Humas Inhu

INHU – Bupati Indragiri Hulu, H Yopi Arianto, SE kembali turun gunung meninjau setiap sudut wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya. Seperti biasa, bupati yang baru saja pulang dari menunaikan ibadah haji di tanah suci ini, menjelajah negeri dengan motor kegemarannya. Tidak ada protokoler resmi, semua masyarakat bebas membaur bersama bupati.

Dalam agenda kali ini, Bupati H Yopi Arianto bersama rombongan meninjau langsung pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Desa Buluh Rampai Kecamatan Siberida.

Tidak hanya melihat kondisi bangunan dari luar, bupati juga memeriksa hingga ke dalam guna memastikan kualitas rumah layak huni tersebut. Bupati terlhat beberapa kali berdialog dengan warga setempat, termasuk penerima rumah layak huni.

Pada agenda berbeda, Bupati H Yopi juga melakukan kunjungan ke Kecamatan Rakit Kulim. Di daerah ini, bupati menjadi inspektur upacara Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 49 sekaligus menyerahkan bantuan 2 unit mobil ambulance untuk Desa Kilan dan Lubuk Kandis serta 2 unit mesin handtractor.(*)

Guna mendukung program menuju Riau sehat, pemerintah propinsi melalui Dinas Kesehatan Propinsi Riau mengaku siap memberikan dukungan penuh untuk pembangunan RSUD Pekanbaru. Apalagi, keberadaan RSUD Arifin Achmad Pekanbaru idealnya memang harus dibantu mengingat peningkatan jumlah pasien.

TINGKAT pertambahan penduduk yang cukup tinggi menuntut pelayanan medis yang optimal. Pelayanan tidak hanya dalam bentuk tenaga medis, namun juga menyangkut fasilitas serta sarana prasarana pendukung kesehatan itu sendiri. Saat ini RSUD Arifin Achmad yang dibangun Pemerintah Propinsi Riau di Kota Pekanbaru sudah menjadi rumah sakit rujukan provinsi. Ini jelas berdampak pada peningkatan jumlah pasien dan beban pelayanan.

RSUD Arifin Achmad diharapkan tidak menjadi Puskesmas Raksasa karena juga melayani penyakit-penyakit ringan. Dengan pertimbangan itu, keberadaan rumah sakit daerah masih sangat diperlukan di Kota Pekanbaru. Menyangkut eksistensi rumah sakit swasta yang cukup menjamur sebagai salah satu alternatif, setakad ini masyarakat masih terbentur biaya yang cukup tinggi. “Tidak semua masyarakat bisa ke rumah sakit swasta. Untuk itu, peran rumah sakit pemerintah harus dioptimalkan. Ini yang harus menjadi perhatian bersama, sehingga kita mendukung Pemko Pekanbaru yang akan membangun rumah sakit,” ungkap Gubernur Riau, HM Rusli Zainal melalui Kepala Dinas Kesehatan Riau beberapa waktu lalu.

Disamping memberikan perhatian tinggi bagi kesehatan secara umum, Pemerintah Ptropinsi Riau juga memberikan porsi perhatian yang tidak sedikit untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak. Saat ini Pemerintah Provinsi Riau sangat intens menggalakkan kesehatan ibu dan anak hingga pelosok daerah dan menjadikannya sebagai salah satu program prioritas menuju Riau Sehat.

Wakil Gubernur Riau, H R Mambang Mit kala menghadiri acara sosialisasi bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Linda Amalia Sari Gumelar baru-baru ini Hotel Aryaduta Pekanbaru mengatakan, saat ini angka kematian ibu dan anak di Riau masih tinggi. Karena itu, demi prioritas kesehatan ibu dan anak, Pemprov Riau bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Riau melakukan kampanye hidup sehat khususnya untuk ibu dan anak. ” Harapan kita angka kematian ibu saat ini bisa ditekan sehingga Riau tidak termasuk provinsi yang memiliki angka kematian ibu yang tinggi di Indonesia,” ujar Mambang Mit.

Dijelaskan Mambang Mit, salah satu faktor yang berpengaruh dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas adalah status kesehatan masyarakat terutama status gizi dalam keluarga adalah perempuan. Dimana kualitas SDM dewasa sangat tergantung pada pertumbuhan dan perkembangan sejak dalam kandungan, bayi, anak dan remaja. Untuk mendapatkan status gizi keluarga yang baik diperlukan pengetahuan, kemampuan dan perilaku gizi yang baik dan benar bagi setiap anggota keluarga. Perilaku gizi yang baik dan benar adalah perilaku untuk mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan, baik macam maupun kualitasnya.

Sementara Ketua TP PKK Provinsi Riau, Dra Hj Septina Primawati Rusli MM mengatakan sebagai unit terkecil dari masyarakat, keluarga merupakan cermin kekuatan masyarakat, bangsa dan negara. Kekuatan bangsa dan negara terletak pada ketahanan keluarga. ” Terkait hal ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sebuah keluarga. Di antaranya melalui gerakan KB nasional,” sebut isteri Gubernur Riau ini.

Menurut Septina, ketahanan, kesejahteraan dan kualitas keluarga dengan jumlah anak sedikit akan lebih mudah ditingkatkan dibandingkan keluarga yang jumlah anaknya banyak. Dan semakin sulit lagi apabila keluarga yang banyak anak itu tergolong keluarga miskin.

Sehat secara umum biasa didefenisikan berkaitan dengan kesehatan jasmani. Pengkajian lebih dalam mengenai sehat, sebenarnya bisa dikenakan kepada beberapa kondisi. Merujuk pada defenisi WHO pada tahun 1975, sehat diartikan sebagai suatu kondisi yang terbebas dari segala jenis penyakit baik fisik, mental, maupun sosial.

Namun seiring bergeraknya dinamika masyarakat, WHO pun mengartikan kesehatan dalam definisi terbarunya yaitu meliputi empat aspek sehat, yakni aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Pengartian baru tentang sehat tersebut lebih luas dan dinamis lagi, bahwa sehat tidak hanya dari aspek fisik, mental maupun sosial, tetapi juga berkaitan dengan ekonomi. Manusia sehat haruslah produktif, mempunyai penghasilan dan menghasilkan sesuatu secara ekonomi.(*)

Bagus Santoso

Anggota DPRD Riau

POLITISI PAN Riau, Bagus Santoso meminta Pemerintah Provinsi Riau lebih jeli dalam  menyikapi persoalan kesehatan. Menurutnya, kesehatan  adalah faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. ” Kesehatan itu kan faktor alamiah yang di miliki seseorang. Tentunya sangat penting masyarakat itu mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Apabila mereka sakit, tentu harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, apalagi bagi masyarakat yang kurang mampu. Tidak boleh ada alasan mereka tidak bisa mendapatkan pelayanan yang baik karena keterbatasan financial,” tegas Bagus saat  menanggapi adanya keluhan dari masyarakat terhadap  Pelayanan Kesehatan yang ada di Rumah sakit.

Jika pelayanan dan kualitas rumah sakit tidak baik, menurut Bagus masyarakat yang tidak mampu akan sulit mendapatkan fasilitas kesehatan. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan Pemerintah Provinsi guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Diantaranya menyangkut jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)  yang pastinya akan berpengaruh pada pelayanan kesehatan. “ Untuk itu  diperlukan ketersediaan tenaga medis yang ideal serta sarana prasarana pendukung lainnya,” ungkapnya.

Selain itu menurutnya juga diperlukan regulasi yang jelas dalam Peraturan Daerah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana kesehatan. ” Jika pasien setiap hari bisa mencapai seribu orang, sementara kamar yang tersedia dan tenaga medis sedikit dan obat dibatasi, tentunya kasihan masyarakat. Makanya harus dibuat regulasi atau peraturan daerah yang jelas untuk mengatur hal tersebut agar masyarakat benar-benar diprioritaskan.” jelasnya.

Hanya saja, kendati mungkin masih ditemukan sejumlah kelemahan dalam pelayanan kesehatan, namun Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau menyatakan bahwa Riau berada pada urutan terendah di Indonesia dalam hal kematian bayi dan ibu saat melahirkan di rumah sakit. Salah satu program yang diterapkan Pemerintah Provinsi Riau adalah membebaskan biaya berobat bagi pasien miskin di Puskesmas dan RSUD Arifin Achmad. ” Gubernur Riau sudah mencanangkan berobat gratis bagi pasien miskin. Provinsi Riau sudah duluan mencanangkan berobat gratis bagi pasien miskin sebelum Gubernur Jakarta Jokowi menerapkan berobat gratis bagi masyarakat miskin,” terang Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, Prof H Tengku Dahril MSc Dahril beberapa waktu lalu.

Dahril menyebutkan, anggaran untuk kesehatan di Provinsi Riau sangat luar biasa yakni 6 hingga 10 persen dari APBD Riau. Dalam arti kata, pemerintah daerah sangat komitmen dengan kesehatan di Riau. ” Kendala kita saat ini masih banyak daerah terisolir yang belum tersentuh oleh kesehatan. Dengan ada sistem informasi teknologi kita akan mendorong kesehatan,” ucap Dahril. (*)

Ketua Panitia Dr. Khairul Natsir SpOG yang didampingi oleh dr. H. Corrie EP CHt koordinator sie pengabdian menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan yakni sempena HUT IDI Ke-63 dan Hari Kesehatan sekaligus sempena Hari Kunjungan  Pustaka. Sedikitnya 5000-an masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gratis dari IDI yang melibatkan 163 dokter umum dan 40 dokter spesialis yang siap melayani keluhan  Mata, THT, Syaraf, Penyakit Dalam, Bedah, Anak, Kandungan, Rehabititasi Medik, Jantung, serta Kulit dan lainnya. ” Tahun depan akan lebih kita ditingkatkan lagi, dan kita berharap dukungan penuh dari pemerintah untuk membantu. IDI bukan hanya sekedar memberikan tempat, tapi juga kemudahan seperti tambahan obat-obatan,” ujar Chairul.

Sementara Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi  (BPAD) Riau, Chairul Riski MS MP juga turut mengucapkan apresiasi kepada IDI Kota Pekanbaru atas terselenggaranya kegiatan pengobatan massal yang secara tidak langsung ikut mendongkrak kunjungan ke pustaka sekaligus wadah sosialisasi kepada masyarakat menjadikan pustaka sebagai tempat wisata keluarga. “Jika sebelumnya kunjungan ke pustaka mencapai 1000 orang perhari, kini terus meningkat sehingga fungsi pustaka sebagai media pencerdasan masyarakat dapat berjalan,” ujarnya lagi.

Ditambahkan Riski, BPAD Riau dalam rangka gerakan sejuta hibah buku juga menerima buku buku dari anggota IDI untuk menambah koleksi pustaka yang saat ini sudah mencapai 700.000 ribu buku.

Pada sisi lain, 163 dokter yang ikut memberikan pelayanan gratis sekaligus tercatat sebagai record MURI karena merupakan yang pertama di Indonesia. Dalam kegaiatan itu juga digelar seminar ilmiah yang diikuti oleh 400 orang dokter dengan tema ‘Emergency Update’.(*)

Pulau Jemur terletak lebih kurang 45 mil dari Ibukota Kabupaten Rokan Hilir Bagansiapiapi, dan 45 mil dari Negara Tetangga yakni, Malaysia, dan Provinsi Sumatera Utara merupakan Provinsi yang terdekat dari Pulau Jemur. Pulau Jemur sebenarnya merupakan gugusan pulau-pulau yang terdiri dari beberapa buah pulau antara lain, Pulau Tekong Emas, Pulau Tekong Simbang, Pulau Labuhan Bilik serta pulau-pulau kecil Lainnya. Pulau Jemur memiliki Pemandangan dan Panorama alam yang indah dan amat kaya dengan hasil lautnya. Disamping itu Pulau Jemur dihuni oleh Spesies Penyu, dimana pada musim tertentu penyu-penyu itu naik ke pantai untuk bertelur. Satwa langka ini dapat bertelur sebanyak 100 sampai 150 butir setiap ekornya.

Selain itu Pulau Jemur juga terdapat beberapa potensi wisata lain diantaranya adalah Goa Jepang, Menara Suar, bekas tapak kaki manusia, perigi tulang, sisa-sisa pertahanan Jepang, batu Panglima Layar, Taman Laut, dan pantai berpasir kuning emas.

Bila dilihat dari potensi, letak dan posisi Pulau Jemur sangat cocok di kembangkan menjadi kawasan Resort, dimana berbagai kegiatan wisata sangat banyak untuk dapat dikembangkan di Pulau Jemur ini, diantaranya, berselancar, menyelam, dayung dan sebagainya.

DESA RANTAU BAIS

Kampung yang termasuk dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ini memiliki rumah-rumah tua yang berasitekturkan melayu tradisional dengan mempunyai sekitar 400 KK. Kampung Rantau Bais memiliki pepohonan yang rindang, daerahnya yang hijau tanpa disentuh berbagai macam bentuk polusi udara ditambah dengan anggukan pohon kelapa, membuat kita nyaman tinggal di kampung Rantau Bais. Kampung yang berhadapan dengan Pulau Tilan ini, dibatasi oleh Sungai Rokan. Kampung Rantau Bais mempunyai adat istiadat yang masih alami tanpa disentuh oleh budaya asing yang membuat kita untuk sejenak melamun seakan-akan kita berada pada zaman dahulu kala.

Dengan memiliki air sungai Rokan yang tenang, membuat berbagai bentuk kegiatan masyarakat kampung Rantau Bais di sungai Rokan seperti tidak ada putusnya, ada yang mandi, menjala ikan, menjaring ikan, berenang, mencuci dan lain-lainnya. Yang menjadi nilai tambah bagi kampung Rantau Bais, ketika sore datang kita dapat menikmati pemandangan alam di tepi sungai Rokan dengan berbagai macam ternak di seberang. Bila dilihat dari potensi yang ada, kampung Rantau Bais sangat cocok dijadikan menjadi kampung wisata. Jika orang mau melihat adat istiadat dan budaya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, mereka cukup datang di Kampung Rantau Bais.

PULAU TILAN

Dengan menempuh jarak + 20 km dari Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih, kita akan sampai di Desa Rantau Bais. Pulau Tilan terletak di seberang Desa Rantau Bais yang dibelah oleh sungai Rokan. Bila ingin ke Pulau Tilan, kita harus memakai sampan sekitar 10 menit. Bibir pantainya yang putih, panorama alamnya yang indah merupakan potensi pariwisata yang sangat besar. Antara Desa Rantau Bais dengan Pulau Tilan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dalam pengembangan dan pembangunan Pariwisata. Pulau Tilan mempunyai pantai yang sangat indah di sepanjang aliran sungai Rokan dan sangat berpotensi untuk pengembangan wisata air, argo wisata, wisata alam. Diantaranya taman pancingan, bumi perkemahan, perkebunan, pengembalaan ternak dan lain sebagainya.

DANAU NAPANGGA

Danau Napangga yang mempunyai luas sekitar 500 ha ini, memiliki pesona alam yang sangat indah. Air danaunya yang tenang, membuat kita geram untuk menceburkan diri. Lokasi danau Napangga ini terletak 70 km dari Ujung Tanjung di Kecamatan Tanah Putih. Tepatnya di hulu sungai Batang Kumuh desa Tanjung Medan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera Utara. Danau Napangga memiliki keunikan tersendiri karena menurut legenda danau ini merupakan tempat persinggahan Raja pada zaman dahulu dan danau ini terdapat sumber ikan arwana.

Jalan menuju lokasi Danau Napangga hampir semua sudah diaspal, sehingga sangat memudahkan kita untuk datang ke Danau Napangga. Bila dilihat dari potensi yang ada, Danau Napangga ini sangat cocok dikembangkan menjadi kawasan wisata air, dengan di bangunnya kotek-kotek di bibir danau. Bermacam-macam wisata air akan dapat dikembangkan di Danau Napangga ini, seperti mendayung, parasailing, sky air, memancing dan menyelam.

BONO SUNGAI ROKAN

Bono merupakan gelombang yang sangat besar, dengan menyatunya gelombang laut, kemudian gelombang tersebut menghempaskan ke muara sungai Rokan serta melintas menyisir bibir sungai Rokan. Bila kita lihat, Bono mempunyai potensi yang amat besar, dengan menjadikan bono sebagai wisata Adventure. Permainan dengan Bono merupakan spesialisasi wisata, bagi sebagian orang yang suka tantangan pasti memilih berwisata dengan Bono, karena Bono merupakan jenis wisata minat khusus.

UPACARA BAKAR TONGKANG

Pada tanggal 16 bulan 5 penanggalan imlek, di Bagansiapiapi setiap tahunnya dilaksanakan upacara tradisional masyarakat keturunan Tiong Hoa yang disebut Go Ge Lak, atau yang lazim di kenal di kalangan masyarakat Melayu dengan upacara Bakar Tongkang.

Upacara Bakar Tongkang ini adalah upacara pemujaan terhadap dewa laut atau dewa Kie Ong Ya yang menguasai lautan. Dimana setiap tanggal 16 bulan 5 penanggalan imlek adalah merupakan hari ulang tahun dewa Kie Ong Ya, sehingga upacara itu disebut dengan Go Ge Cap Lak.

ROKAN Hilir sebagai kabupaten yang tengah dan terus berbenah memberikan perhatian khusus di bidang kepariwisataan kendati jumlah arus kunjungan wisatawan masih belum signifikan. Pemerintah daerah terus mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung seperti perencanaan dan pengembangan pelabuhan laut bagansiapiapi, Panipahan dan Sinaboi yang dipersiapkan sebagai pintu gerbang pendaratan penumpangan antar laut terdekat di negara tetangga Malaysia seperti Port Klang dan Port Dikson, dan lain sebagainya.

Beberapa kota dan tempat-tempat menarik di Kabupaten Rokan Hilir terus berbenah untuk dijadikan tujuan yang menarik bagi wisatawan seperti kota nelayan Panipahan, Pulau Halang dan Sinaboi serta bandar lama Bagansiapiappi. Selain itu juga dikembangkan kawasan baru pengembangan kota Bagansiapiapi di Batu 6 Bagansiapiapi.

Di lokasi ini telah dibangun pusat pemerintah dengan arsitektur bernuansa kubah pada setiap bangunannya dengan menghadap muara sungai Rokan. Adapula kota-kota dengan latar belakang agrowisata seperti Bagan Batu, Pujud, Sedinginan, Kubu dan Tanah Putih menyuguhkan unsur budaya sebagai ciri wilayahnya.

Selain itu, juga terdapat situs peninggalan sejarah serta berbagai objek wisata lainnya yang menyuguhkan keindahan pantai, taman laut serta habitat penyu langka, objek wisata alam Danau Laut Napangga dengan habitat Ikan Arwana serta Komunitas suku aslinya.

Untuk wisata petualangan, beberapa lokasi menyajikan nuansa tersendiri bagi pengunjung, seperti menyaksikan dan bermain dengan gelombang bono di sungai Rokan. Kemudian menyusuri pedalaman hutan tropis Kabupaten Rokan Hilir, melihat habitat buaya di Pedamaran dan lain sebagainya.

Di tepian Sungai Rokan, tidak jauh dari Kawasan Batu Enam, juga telah dibangun Taman Wisata Budaya dan Water Boom. Patung Dewi Kwan Im dari material kuningan dengan tinggi mencapai puluhan meter direncanakan akan berdiri menghiasi tepian Sungai Rokan dengan posisi menghadap ke arah laut. Patung Dewi Kwan Im, meski belum berada di Bagansiapiapi, merupakan hasil sumbangan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Patung Dewi Kwan Im akan menjadi simbol keharmonisan kerukunan umat beragama di Bagansiapiapi khususnya dan Rokan Hilir umumnya. Selain itu, keberadaan Patung Dewi Kwan Im dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk meningkatkan sektor pariwisata di negeri berjuluk “Negeri Seribu Kubah” ini

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir meyakini dengan keikutsertaaan pihak swasta dalam menggeluti sektor ini, bisnis kepariwisataan di Kabupaten Rokan Hilir akan maju dan akan menjadi salah satu sektor primadona di kemudian hari. Untuk wisata budaya, primadonanya adalah “Ritual Bakar Tongkang” yang merupakan acara tradisional masyarakat Tionghoa di Bagansiapiapi.

Dari sektor pariwisata, iven Ritual Bakar Tongkang telah menjadi ikon dan andalan pariwisata Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau yang mampu menyedot puluhan ribuan wisatawan dalam dan luar negeri setiap tahun. Ritual Bakar Tongkang bertujuan untuk mengenang para leluhur orang Tionghoa dalam menemukan Bagansiapiapi dan sebagai wujud syukur kepada Dewa Kie Ong Ya. Ritual Bakar Tongkang diadakan setiap tanggal 16 bulan kelima penanggalan Lunar (Imlek) setiap tahunnya, yang dalam bahasa Hokkian disebut “Go Cap Lak”.

Orang-orang yang datang ke kota Bagansiapiapi pada acara berlangsung tidak hanya berasal dari desa-desa atau nelayan di sekitar bagansiapiapi, melainkan juga datang dari kota-kota besar di Indonesia seperti Medan, Pekanbaru, Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya. Bahkan banyak pula yang datang dari manca Negara seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Taiwan. Bila dilihat dari potensi yang ada, maka upacara bakar tongkang ini mempunyai potensi yang sangat besar, upacara bakar tongkang ini sangat cocok dikembangkan dan dikemas menjadi suatu event wisata andalan bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.(*)

upati Inhu, H Yopi Arianto salam komando bersama Brigjend. TNI Prihadi Agus Irianto.Foto Humas Inhu

INHU – Bupati Indragiri Hulu, H Yopi Arianto menyambut langsung kedatangan Komandan Korem (Danrem) 031 Wirabima Pekanbaru Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto, Rabu (6/11).

Momentum itu dimanfaatkan bupati untuk menyampaikan berbagai hal terkait dengan kondisi wilayah yang dipimpinnya. Termasuk persoalan PT Tunggal Perkasa Plantation (TPP) yang saat ini bermasalah dengan masyarakat.

Turut mendampingi bupati yakni, Wakil Ketua DPRD Inhu H. Zaharman Kaz, Sekda Inhu HR Erisman, sejumlah pejabat Inhu, tokoh masyarakat dan undangan lainnya di Gedung Patio Pertamina Kecamatan Lirik. Kedatangan Danrem juga diisi dengan menyampaikan berbagai hal terkait dengan kondisi Inhu saat ini.

Bupati Inhu Yopi Arianto dalam sambutannya menjelaskan Pemkab Inhu sampai dengan keluarnya perpanjangan izin HGU PT TPP tidak pernah menandatangani satu pun surat dan dokumen terkait perpanjangan tersebut. Sehingga perpanjangan HGU PT TPP tidak melalui persetujuan dan izin Pemkab Inhu.

Hal yang sama juga diungkapkan Sekda Inhu HR Erisman yang menyebutkan saat ini masyarakat sudah melakukan gugatan ke PTUN terhadap surat izin perpanjangan izin HGU PT. TPP tersebut dan juga melaporkannya ke Mahkamah Konstitusi.“ Seharusnya saat ini areal PT. TPP tersebut di status quo kan mengingat sedang dalam sengketa. Tapi tak juga dilaksanakan sehingga muncul permasalahan saat ini di lapangan yang sama-sama sudah kita ketahui,” jelas Sekda.

Menyikapi apa yang sudah disampaikan Pemkab Inhu dan juga Wakil Ketua DPRD Inhu, Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI Prihadi Agus menyatakan bahwa TNI tetap netral dalam menyikapi permasalahan PT TPP dan masyarakat. Serta untuk pengamanan di lapangan TNI siap melaksanakan sepanjang diminta oleh pihak Kepolisian. “ Jadi kita netral dan berada ditengah-tengah, tidak ada keberpihakan kepada salah satu pihak. Kalau memang diminta bantuan pengamanan kita siap untuk turun kelapangan,” ungkap Danrem.(*)

Tun Datuk Seri Utama Mohd Khalil Bin Yakoob yang dipertua Negeri Melaka memberikan ucapan selamat kepada Wagubri, HR Mambang Mit. Foto Humas Pemprov

MALAKA – Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit menerima anugerah Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) ke -14 dari Ketua Menteri Malaka, Datuk Seri Ir H Idris Bin H Haron, Senin (28/10) di Hotel Hatten Malaka.

Pemberian anugerah itu juga dihadiri Tuan yang terutama yang di-pertua Negeri Melaka Tun Datuk Seri Utama Mohd Khalil Bin Yakob, Presiden DMDI Datuk Seri H.Mohd Ali Bin Mohd Rustam, Ketua DMDI Provinsi Riau Emrizal Pakis dan sejumlah pejabat lainnya.

Wagubri mengatakan Konvensyen DMDI ke-14 ini merupakan kegiatan yang sangat positif untuk memperat tali silaturahmi antar anggota-anggota DMDI di dunia. “ Semoga hasil konvensyen ini dapat menghasilkan program-program yang bermanfaat untuk keamanan dan kesejehteraan umat melayu dan umat islam,” ungkap Wagubri, HR Mambang Mit usai menerima penghargaan.

Sementara Ketua DMDI Provinsi Riau, H Emrizal Pakis yang juga menjabat sebagai Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan kegiatan Konvensyen DMDI ke-14 ini terdiri dari biro-biro seperti Biro Ekonomi, Bioteknologi, Sains, Teknology dan Inovasi, Biro Wanita, Biro Pelancongan, Biro Sosial-Budaya, Biro Belia, Biro Teknologi Maklumat Komunikasi, Biro Dakwah, Biro Sukan dan Biro Pendidikan. “ Setiap Biro ini membuat laporan kegiatan 2013 dan program-program kegiatan tahun 2014. Program tersebut diantaranya guna mengangkat Kesejahteraan Umat Melayu dan Umat Islam didunia,” ujarnya.

Pada hari kedua kegiatan yang dilaksanakan, Wagubri HR Mambang Mit juga didaulat menjadi nrasumber dalam diskusi panel DMDI ke-14 yang mengambil tema “ Menangani Isu Jerebu di Kalangan Negara-negara Anggota DMDI, Selasa (29/10).

Kegiatan yang dihadiri Presiden DMDI, Datuk Seri H Mohd Ali dan pejabat dari Menteri Sumber Asli dan Sekitar Negara Malaysia tersebut membahas factor pemicu kebakaran hutan lahan dan gambut serta upaya penanganan yang dilakukan selama ini.

Forum diskusi yang dilaksanakan menghasilkan sejumlah program penanggulangan masalah jerebu (kabut asap,red) melalui pencegahan pada musim kemarau yang diperkirakan mulai awal tahun hingga pertengahan tahun.(rls)

Ketua BK3S Riau, Hj Septina Primawati Rusli memberikan plakat kepada Sekdaprov Riau, H Zaini Ismail usai pembukaan Jambore KAT Tahun 2013 di Gedung Daerah. Foto Humas Pemprov

PEKANBARU – Sekretaris Daerah Provinsi Riau, H Zaini Ismail membuka secara resmi Jambore Komunitas Daerah Terpencil ( KAT) se-Provinsi Riau Tahun 2013 di Gedung Daerah Propinsi Riau.

Pelaksanaan Jambore KAT yang diikuti 144 orang perwakilan masyarakat adat dari beberapa kabupaten/kota di Riau itu bagian dari wujud perhatian Pemprov Riau terhadap daerah terpencil dan masyarakat yang hidup di sekitarnya. “ Harkat dan martabat masyarakat terpencil perlu diangkat agar bisa menyamai masyarakat lainnya. Dianataranya dengan memberikan perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan mereka. Kita juga sudah menyalurkan dana untuk membantu masyarakat terpencil yang ada di Riau ini,” ungkap Sekdaprov Riau, H Zaini Ismail dihadapan undangan yang hadir.

Sementara Ketua Umum BK3S  Septina Primawati Rusli MM pada kesempatan yang sama menjelaskan salah  satu sasaran yang diharapkan melalui kegiatan yang dilaksanakan yakni memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat Komunitas Adat Terpencil, terutama dalam masalah kesejahteraan. Kemudian pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya. ” Ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang sama pada tahun lalu, dimana saat itu kita mengumpulkan para tokoh KAT. Kita berharap kegiatan ini dapat lebih mengakrabkan dan memudahkan penyaluran aspirasi untuk mendukung kesejahteraan rakyat, terutama KAT ini,” kata Septina.

Jambore KAT diikuti oleh enam suku terpencil di Riau, yakni suku Bonai, Talang Mamak, Akit, Suku Rimba, Petalangan dan Suku Laut (Duanu, red) yang tersebar di sembilan kabupaten/kota se Riau.

Selama kegiatan Jambore KAT berlangsung, peserta juga mengunjungi Pustaka Soeman HS dan diterima langsung Kepala Badan Pustaka dan Arsip Daerah, H Chairul Riski. Peserta mendapat penjelasan seputar Pustaka Daerah. Selain itu rombongan yang didampingi istri Gubri, Hj Septina Primawati Rusli juga melakukan pertemuan silaturrahmi dengan DPRD Riau. Mereka menyampaikan langsung persalan-persoalan yang dihadapi di daerah terpencil.(*)

PENTINGNYA peranan pangan dalam pembangunan maupun peradaban menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Bupati H Annas Maamun dan Wakil Bupati H Suyatno tidak pernah berhenti melakukan inovasi. Targetnya yakni menciptakan managemen pangan guna mendukung pembangunan. “Riau dan khususnya Rokan Hilir memiliki sumber daya alam yang kaya dan sumber pangan yang besar. Tidak sepantasnyalah masuk ke dalam daerah yang lemah pangannya, karena kita memiliki tanah yang begitu subur dan kaya jika dikelola dengan sungguh-sungguh demi kepentingan bersama dan berkelanjutan,” ungkap Bupati Rokan Hilir, H Annas Maamun.

Menurut H Annas Maamun, tidak sedikit Negara dan peradaban suatu bangsa hancur ataupun tampil menjadi bangsa yang kuat karena peran dan manajemen pangannya. Untuk itu dibutuhkan semangat memulai mengedepankan program pembangunan pertanian yang tepat sasaran dan mampu mengatasi kerawanan-kerawanan dimasa mendatang. “ Semua lapisan masyarakat dan pemerintah bertanggungjawab terhadap kemajuan pembangunan pertanian agar mampu menghasilkan produksi yang optimal dan kokoh dalam menyangga sendi-sendi kehidupan bangsa dengan pemenuhan pangan actual,” ungkap H Annas Maamun.

Menurut Bupati Rokan Hilir ini, hal yang terpenting adalah bagaimana mengelola bidang pertanian menjadi bidang yang mampu diolah menjadi sumber energi yang optimal dalam pemenuhan hajat hidup orang banyak. Salah satunya memberikan dukungan terhadap teknologi pertanian yang baik serta pembangunan infrastruktur yang menunjang produktivitas pertanian.

Permasalahannya masih menerapkan sistem tadah hujan. Alhasil, kegiatan pertanian di Kecamatan Batuhampar hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun. Guna menjawab permasalahan tersebut, Kecamatan Batuhampar mencoba memanfaatkan potensi yang ada. Salah satunya memanfaatkan dan mengoptimalkan lahan-lahan tidur untuk kegiatan pertanian. Alhasil, hampir semua lahan-lahan yang tertidur di sejumlah daerah telah dioptimalkan menjadi lahan pertanian tanaman pangan.

Melalui berbagai perogram dan kegiatan usaha tani yang telah dilakukan, maka secara bertahap umumnya telah terjadi peningkatan luas lahan dan produksi dari berbagai komoditas. Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan yaitu beras, palawija, dan holtikultura.

Peningkatan produksi perkebunan lainya melalui intefikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi tanaman pangan. Pada tahun 2012 luas lahan di Kabupatan Rokan Hilir tercatat 888.159 ha. Lahan yang digunakan untuk pekarangan 106.493 ha ( 11,995), tegal/kebun/ladang HUMA 57.245 ha (6,45%), kolam/tebat/empang 146 ha (0,02%), Lahan untuk tanaman kayu-kayuan 21.361 ha (2,41%), perkebunan 324.297 ha (36,51%), sawah 55.695 ha (6,27%), rawa-rawa yang tidak diusahakan 132.436 ha ( 8,66%) digunakan untuk lain-lain.

Lebih dari 55 persen perekonomian Kabupaten Rokan Hilir bersumber dari sektor pertanian, sehingga pembangunan bidang ekonomi dititikberatkan pada sektor pertanian guna mendorong dan menopang sektor industri dan sektor perdagangan serta sektor-sektor lainnya.

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan yaitu beras, palawija dan hortikultura. Peningkatan produksi perkebunan lainnya melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan. Pada tahun 2008 luas lahan di Kabupaten Rokan Hilir tercatat 888.159 ha. Lahan yang digunakan untuk hutan negara 92.370 ha (10,40 persen), perkebunan 382.655 ha (43,08 persen), tegal /kebun/ladang/huma 57.626 ha (6,45 persen), pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya 19.697 ha (2,22 persen), rawa-rawa yang tidak diusahakan 50.929 (5,73 persen) tanaman kayu-kayuan 102.368 ha (11,53 persen), lahan yang sementara tidak diusahakan 22.196 ha (2,50 persen), sawah 62.659 ha (7,05 persen), padang rumput 197 ha (0,02 persen), kolam/empang seluas 110 ha (0,01 persen) dan sisanya seluas 97.714 ha (11 persen) digunakan untuk lain-lain.

Selama periode 2008 luas panen tanaman padi adalah 43.144 hektar (ha), yang terdiri dari padi sawah 43.104 ha dan padi ladang 40 ha.

Sedangkan produksinya 147.696 ton yang terdiri dari padi sawah 146.533 ton dan padi ladang 1.163 ton. Sedangkan luas panen tanaman pangan lainnya hanya 3,10 persen dari total luas panen tanaman pangan yaitu 46.249 ha dengan produksi 154.266 ton. Luas panen tanaman sayur sayuran adalah 706 ha dengan produksi 38.383 ton, sedangkan produksi tanaman buah-buahan sebesar 3,126,8 ton.

Pembangunan sector pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan yaitu, beras, palawija, dan horticultural. Peningkatan produksi perkebuanan lainnya melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi lahan perkebunan. (Sumber : Rokan Hilir Dalam Angka 2010, hal 117 ).

Sejalan dengan semangat membangun ketahanan pangan, pencapaian-pencapaian yang ditorehkan menjadi pemacu semangat untuk menghasilkan yang lebih baik kedepan. Hal itu dengan tidak melupakan pembangunan lahan perkebunan beragam komoditi lainnya.

Pada tahun 2012 luas lahan perkebunan adalah 280.473.70 ha dengan produksi 692.040.57 ton, yang terdiri dari 26.065,18 ton karet, 5.834,00 ton kelapa, 659.924,00 ton kelapa sawit, 3,99 ton kopi, 124,60 ton cokelat, dan 88,00 ton pinang.

Perkebunan mempunyai kedudukan yang penting di dalam pengembangan pertanian baik di tingkat nasional maupun regional. Tanaman perkebunan yang merupakan tanaman perdagangan yang cukup potensial di daerah ini ialah kelapa sawit, karet dan kelapa.
Pada tahun 2008 luas areal perkebunan adalah 240.849 ha dengan produksi 4.380.834,05 ton, yang terdiri dari 4.273.223 ton kelapa sawit, 84.712,30 ton karet, 22.858,30 ton kelapa, 1,20 ton kopi an 39,25 ton kakao.(isa)

Hadir dalam pembukaan acara itu, sejumlah Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, para Kepala Bagian Setdakab, Camat dan puluhan peserta yang berasal dari tingkat Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

Melalui kegiatan pembekalan dan pelatihan yang ditaja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti ini, Bupati mengharapkan, kedepannya instansi terkait melalui petugas yang bekerja di lapangan, dapat terus memantau validasi data menyangkut kondisi yang berkembang ditengah masyarakat. “ Lakukan penyesuaian data terhadap penduduk yang telah meninggal dunia, yang pindah dan lainnya. Saya mengharapkan melalui kegiatan pelatihan ini dapat mendorong terciptanya basis data yang sama oleh seluruh instansi yang menjadi acuan pembuatan rencana program pembangunan,” ungkapnya.

Tidak hanya menyangkut kepentingan rencana pembangunan, lanjut Bupati Irwan, validasi data antara instansi dan lembaga terkait juga akan memberikan jaminan bagi terjaganya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. “Masalah data juga sering kali menjadi pemicu konflik dalam proses Pilkada atau Pemilu. Oleh karena itu, validasi data harus terus menjadi perhatian,” harap Bupati Irwan.(and)

Dedi saat ditemui sedang berada di pantai Selabaru mengaku dalam sebulan minimal satu kali dirinya berkunjung ke sini. Terutama pada hari-hari libur, seperti libur hari-hari besar, maka kesempatan untuk rereshing ke pantai Selatbaru jarang ia sia-siakan. Kalau pada hari-hari libur biasa, menurut pria yang aktif di sejumlah organisasi ini, fasilitas yang ada seperti gazebo mungkin masih memadai. Namun, pada hari-hari libur apalagi kalau ada acara tertentu di pantai Selatbaru, maka bisa dipastikan warga akan kesulitan untuk mencari tempat bermalas-masalan. “ Kemudian anak-anak atau siapapun yang habis bermain-main di pantai akan kesulitan untuk mandi, karena fasilitas untuk mandi sudah rusak,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan anggota DPRD Bengkalis asal Bantan, Sofyan. Menurut pria yang saat ini tercatat sebagai ketua Komisi IV tersebut, berbagai fasilitas untuk mendukung keberadaan pantai Selatbaru memang sudah selayaknya dibangun. Masyarakat yang menungjungi pantai Selatbaru menurut Sofyan bukan hanya sekedar ingin melihat view pantai, melainkan juga menikmati suasana pantai. ” Saya kira selain gazebo, tempat untuk mandi atau bilas, perlu juga dibuat taman agar keindahan pantai Selatbaru semakin terasa,” ujar Sofyan.

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Bengkalis, H Eduar saat dikonfirmasi mengaku maklum dengan adanya saran tersebut. Diakui, saat ini beberapa sarana di pantai Selatbaru seperti gazebo masih minim. Termasuk juga tempat pemandian umum yang dulu sudah dibangun tapi sekarang sudah rusak dan kurang layak untuk dipergunakan.

Tahun ini secara bertahap pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap gazebo yang mengalami kerusakan dan juga melakukan penambahan gazebo baru. Sementara untuk pemandian umum sudah direncanakan akan dibangun pada tahun 2014 mendatang. ” Pantai Selatbaru akan kita benahi secara bertahap. Tidak hanya penambahan gazebo, taman juga akan kita buat. Kemudian kafe-kafe akan kita bangun jauh di belakang pantai. Tidak seperti sekarang, kafe terlalu dekat dengan pantai sehingga warga kurang bebas menyaksikan view Pantai Selatbaru,” ujar Eduar.(ril)

Menurut Zulfa, TPA menjadi salah satu pusat penilaian oleh tim Adipura oleh karena itu TPA tersebut akan segera dilengkapi dengan berbagai peralatan pendukung. “ TPA yang dibangun melalui dana APBN di Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai akan segera difungsikan. Proyek senilai Rp6 milyar itu akan segera difungsikan setelah memiliki alat pengolah sampah (kompossing) dan alat pendukung lainnya,” sebutnya.

Untuk pengadaan alat kompossing,lebih lanjut dikatakannya tahun ini pihaknya akan mencoba menganggarkannya melalui dana APBD Kota Dumai.  “ Setelah memiliki Kompossing TPA tersebut akan segera difungsikan,” ungkapnya.

Setelah TPA tersebut difungsikan, TPS system open dumping di kelurahan bagan besar akan ditutup, dan semua proses pembuangan sampah akan dipusatkan di TPA Mekar Sari yang telah menggunakan sistem sanitary renfil  “ Walikota belum lama ini sudah melihat hasil pekerjaan TPA Sanitary renfil di Kilometer 12 Bukit timah,” tegasnya

Zulfa berharap pembangunan TPA Sanitary Renfil  dapat mewujudkan Visi Dumai sebagai kota yang Bersih, Semarak, Rukun dan Indah (Berseri) disamping untuk menghadapi Adipura 2014. “ System Sanitary Renfil merupakan TPS yang ramah lingkungan, sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah. Dimana disebutkan semua TPS yang sistem pengolahan sampahnya masih menggunakan open dumping harus direvitalisasi menjadi Sanitary Renfil agar ramah lingkungan,” paparnya.(sar)

Bupati Rohul Drs H Achmad M.Si menyampaikan untuk menindaklanjuti program nasional, maka penyeimbangan pendidikan umum 50 persen dan pendidikan agama 50 persen. “ Selama ini pendidikan agama porsinya lebih sedikit, maka melalui MoU tersebut, kedepannya pendidikan agama dimulai Madrasah Diniyah Takmiliyah Wusto (MDTW) untuk tingkat SLTP dan kedepannya ditingkatkan melalui Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya (PDTU) tingkat SLTA. Melalui MoU tersebut, forsi pendidikan umum dan agama berimbang 50-50, pendidikan umum dilaksanakan begitu juga pendidikan agama,” ujarnya.

Sedmentara Kadisdikpora Rohul, HM Zen M.Pd usai melakukan MoU dengan Kakan Kemenag menyatakan adanya program PDTA dan PDTW untuk sekolah agama di tingkat SLTP dan SLTA, maka secara bersama-sama pihaknya melakukan program tersebut dengan Kemenag Rohul. “ Pelaksanaan PDTA dan PDTW dilaksanakan dalam satu sekolah, sehingga targetnya antara pendidikan umum dan agama bisa seimbang,” ujarnya.

Menyikapi hasil MoU itu, Kakankemenag Rohul, Drs H Ahmad Supardi Hasibuan mengatakan, pihaknya bersama Disdikpora menyingkronkan program tersebut, terkait sistemnya dilaksanakan secara terpadu atau diwaktu luar sekolah umum. “ Kita akan melakukan koordinasi kembali, sistem dan pola pelaksanaan PDTW dan PDTU, sistem tenaga pengajarnya, kita berharap program PDTW dan PDTU bisa tepat sasaran,” pungkas Ahmad Supardi.(apl)

Kepala Badan Pusat Statistik Riau, Mawardi Arsyad mengatakan konstruksi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada periode April-Juni 2013 di Provinsi Riau. Sektor ini tumbuh 3,74% selama kuartal II/2013 dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. ” Pertumbuhan terjadi di tujuh sektor lapangan usaha. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada sektor bangunan sebesar 3,74%, sedangkan sektor pengagkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan terendah sebesar 0,99%,” ujar Mawardi Arsyad sebagaimana dirilis bisnis.com.

Pihaknya menambahkan kontribusi sektor bangunan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Riau juga mengalami pertumbuhan sebesar 15,53% q-to-q. Pada kuartal II tahun ini kontribusi sektor tersebut mencapai Rp9,21 triliun.

Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian, pertanian, serta industri pengolahan masih menjadi tulang punggung utama PDRB Riau. Kontribusi ketiga sektor tersebut mencapai 71,95% dari total PDRB Riau sebesar 127,42 triliun. ” Selama Januari-Juni ketiga sektor tersebut menjadi leading sector pada struktur ekonomi dengan migas. Namun, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan serta sektor pertambangan dan penggalian mengalami sedikit pengurangan kontribusi,” terangnya.

Besarnya kontribusi kedua sektor tersebut membuat ekonomi Riau di kuartal II/2013 dengan migas hanya mampu tumbuh tipis 2,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tanpa migas tumbuh di level 7,04%.

Pada sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau juga mencatat nilai ekspor Riau pada Juli 2013 mencapai US$1,3 miliar, turun 13,26% dari posisi Juni yang sebesar US$1,5 miliar. Angka US$1,3 miliar itu terdiri dari ekspor migas sebesar US$422,29 juta dan ekspor nonmigas sebesar US$883,54 juta.

Pada Juli 2013, ekspor migas Riau yang sebesar US$422,29 juta itu turun 18,75% dari posisi Juni yang sebesar US$519,77 juta. Sementara itu, ekspor nonmigas yang sebesar US$883,54 juta itu juga turun 10,36% dari posisi Juni yang sebesar US$985,62 juta.

BPS juga mencatat nilai impor Riau pada Juli 2013 mencapai US$153,33 juta, turun 4,24% dari posisi Juni yang sebesar US$160,12 juta. Angka US$153,33 juta itu terdiri dari impor migas US$46,06 juta dan impor nonmigas US$107,27 juta.

Kontribusi nilai ekspor Riau terhadap nasional pada Juli 2013 sebesar 8,64%. Sementara, kontribusi nilai impor Riau terhadap nasional hanya 0,88%. “ Kontribusi ekspor Riau terhadap nasional masih lebih tinggi daripada impornya,” sebut Mawardi Arsyad.(***)

Lebih lanjut dikatakannya, dukungan sebagai rujud kepedulian terhadap warga yang menjadi korban penindasan pihak perusahaan PTPN V Amo II.

Pada sisi lain, jadwal pematokan lahan adat warga suku Talang Mamak Desa Talang Sei Parit, Kecamatan Rakitkulim, Inhu yang selama ini dikuasai PTPN V Amo II dimajukan dari yang sudah dijadwalkan tanggal (15/10/13) menjadi tanggal (9/10/13). Dipercepatnya agenda itu karena pada tanggal yang dijadwalkan semula bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Selain itu Batin Irasan bersama batin batin adat suku Talang Mamak yang ada di Inhu juga melaksanakan rapat adat di Rengat.

Demikian dikatakan Kumantan Adat Talang Sei Parit, Siapan dan Dukun Adat, Marusi didampingi tokoh adat perempuan Talang Sei Parit sebagai penghubung komunuikasi , Asri Astuti, SH kepada Posmetro Kamis (3/10).

Dukun adat, Marusi dan Asri Astuti mengaku baru selesai melaksanakan rapat adat, Rabu (2/10) malam di kediaman Batin Irasan, yang dihadiri sejumlah tokoh adat suku Talang Mamak Desa Talang Sei Parit dengan kesepakatan akan memperjuangkan lahan peninggalan nenek datuk mereka terdahulu yang dirampas oleh PTPN V Amo II.

Menurut Marusi, Siapan maupun Asri Astuti, pihaknya bersedia menyerahkan lahan seluas 2.200 Ha itu kepada PTPN V Amo II, dengan harapan warga suku Marginal itu mendapatkan lahan kebun sawit 2 Ha/KK untuk 340 KK atau seluas 680 Ha.

200 Ha lahan KKPA yang dibangunkan PTPN V Amo II atau untuk 100 KK merupakan lahan masyarakat yang tadinya kebun karet warga, dan setelah lahan 2.200 Ha diserahkan ke PTPN V Amo II, perusahaan BUMN ini langsung menyertifikatkan lahan tersebut, sehingga mereka beralibi dibalik SHM HGU yang dimiliki.

Menjawab pertanyaan wartawan, Marusi, Siapan dan Asri Astuti secara bergantian mengatakan, pematokan lahan yang sudah di HGU kan PTPN V Amo II di Afdeling III dan IV merupakan lahan adat suku Talang Mamak Desa Talang Sei Parit, atas dasar perubahan UU No41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang dinyatakan tanah Negara menjadi tanah adat. “ Sampai titik darah penghabisan pun kami tetap mempertahankan tanah leluhur kami itu, karena selama ini kami dibohongi dan ditipu oleh PTPN V Amo II” Kata Asri Astuti dengan nada geram.(sir)