Menjawab wartawan persyaratan apa yang belum terpenuhi untuk pengurusan IMB itu, Walikota Firdaus MT terkesan enggan bicara secara terbuka. Tapi pihaknya menegaskan siap untuk membahas rencana pembangunan Ritos itu dengan Pemprov Riau dan perusahaan pengembang. “ Kita tetap terbuka dan kami sifatnya menunggu. Tidak mungkin Pemko yang mendatangi mereka,” sebut H Firdaus MT.

PT Bangun Megah Mandiri Propertindo (PT BMMP) selaku pengembang Riau Town Square And Convention Centre (Ritos) awalnya harus membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Pemko Pekanbaru sebesar Rp8 miliar. Namun belakangan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BPK RI menyatakan proyek tersebut bebas retribusi.

Proyek di kawasan Bandar Serai Purna MTQ seluas 3,5 hektar ini senilai Rp1,1 triliun. Anggaran ini murni menggunakan dana investor, dengan sistim Bangun Guna Serah (BGS) .Pemprov Riau akan menerima keuntungan dari perusahaan sebesar Rp70 miliar selama 30 tahun. Pada tahun 31, barulah bangunan tersebut diserahkan kepemilikannya kepada Pemprov.

Pihak pengembang berencana akan membangun pusat bisnis seperti Mall Carefour, hotel setinggi 16 lantai dan galeri. Selain itu, juga ada sport center yang terdiri venues bowling, squash dan kolam renang.(ari)

Padahal pihak Pemerintah Propinsi Riau bersama perusahaan pengembang PT BMMP telah melengkapi segala persyaratan perizinan untuk terbitnya IMB.

Kepala Biro Perlengkapan Setdaprov Riau, Ir Abdi Haro, MP saat dimintai komentarnya terkait lambannya pengeluaran IMB dari pihak Pemko di Pekanbaru juga mengaku kebingunan. “ Kita juga tidak habis pikir melihat lambannya kinerja pemerintah kota Pekanbaru untuk mengeluarkan IMB kepada pengembang tersebut,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (2/11).

Menurut Abdi Haro, pihaknya sudah melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. “ Segala persyaratan untuk pengurusan IMB sudah kita buat dan kita serahkan kepada pemko. Mulai dari Amdal Lingkungan dari BLH, PL Banjir, Amdal Lalin Dishub Kota, persetujuan pihak Kecamatan, dan Izin ketinggian dari Dishub Riau. Namun hingga kini IMB juga belum diturunkan pihak pemko Pekanbaru. Ini yang menjadi catatan bagi kami,” ungkap Abdi.

Menurut Abdi Haro, jika Ritos bisa segera beroperasi tentunya akan memberikan kontribusi besar dari sisi pendapatan daerah. Mulai dari pengelolaan parkir, reklame dan pajak hiburan hotel, makanan dan minuman serta lainnya. ” Namun jangankan beroperasi, pembangunannya saja terhambat masalah regulasi. Ini tidak hanya menghambat investasi, namun juga berdampak pada potensi pendapatan daerah,” sebut Abdi Haro.(ari)

RIAU Expo 2013 yang digelar untuk kesekian kalinya dalam rangka menyemarakkan HUT Propinsi Riau ke 56 ternyata mendapat respon yang sangat luar biasa dari kalangan investor. Kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya diikuti peserta dari Riau saja, namun juga dari Jawa Barat, Gorontalo, Sumatera Utara, Semarang, Depok dan Ponorogo. Malah beberapa perwakilan Negara tetangga juga mengirimkan utusannya, seperti Johor Baru dan Malaka.

Ada juga Badan Koordinasi Penanaman Modal, kemudian Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Bank Rakyat Indonesia (BRI), BRI Syariah, Bank Riau Kepri dan pelaku usaha dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). ” Semakin banyak pengunjung yang datang ke Riau Expo, maka semakin ramai pula yang melakukan transaksi. Kegiatan tahun ini diikuti dua ratusan peserta pameran, dimana 150 peserta dari kalangan pemerintahan dan selebihnya dari sejumlah provinsi dan wilayah di Indonesia,” Kepala BPMPD Riau, Adizar di Pekanbaru beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, kegiatan promosi melalui Riau Expo 2013 itu menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan Riau sebagai pusat perekonomian dan budaya di Asia Tenggara. “ Riau Expo merupakan magnet investasi di daerah,” ujarnya.

Pembukaan Riau Expo 2013 lalu juga dihadiri Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Azar Lubis, Ketua DPRD Riau Johar Firdaus dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Riau. Acara tersebut dihadiri ratusan masyarakat Kota Pekanbaru.

Sementara Wagubri, HR Mambang Mit menyebutkan digelarnya Riau Expo 2013 diharapkan bisa menggairahkan dunia usaha untuk meningkatkan aktivitas bisnis dan investasi di Provinsi Riau. Selain itu para pelaku usaha juga bisa memanfaatkan event ini untuk melakukan interaksi bisnis langsung dengan para peserta. ” Riau Expo 2013 sebagai salah satu ajang promosi daerah untuk mengundang investasi ke Riau,” ungkap Wakil Gubernur Riau HR. Mambang Mit.

Hal yang sama juga disampaikan Diputi Pengawasan dan Pengendalian, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Azar Lubis, dalam sambutannya mengatakan bahwa Riau merupakan daerah yang sangat penting dan potensial bagi Indonesia dengan kekayaan sumber daya alamnya dan merupakan tujuan investasi di Indonesia. ” Dengan terselenggaranya Riau Expo ini, kegiatan investasi di Riau bisa lebih ditingkatkan lagi,” sebutnya.

Tambahnya, Provinsi Riau mempunyai pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi dengan inflansi yang sangat rendah, sehingga akan meningkatkan investasi di Riau ” Potensi ini sangat besar dan diperlukan kerja keras kita bersama,” ungkapnya.

Sejak beberapa tahun terakhir, Riau gencar berpromosi ke Eropa, seperti Belanda dan Norwegia menawarkan peluang investasi. Bahkan, beberapa waktu lalu Pemprov Riau pernah bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri mengadakan Riau Investment forum 2011 Exploring investment opportunities in Riau Province yang dihadiri 16  duta Besar dan 17 perwakilan Kedutaan Besar dari beberapa negara di  Indonesia. Di antaranya Dubes Spanyol, Mexico, Ekuador, Singapura,  Australia, Swiss, Philipina, dan Yordania.

Tidak hanya itu, Pemprov Riau juga pernah menggelar presentasi peluang investasi di Riau bertajuk Making Riau Your Home For Investment di Hotel Menara Peninsula, Jakarta yang dihadiri calon investor dari negara sahabat Malaysia, Singapura, Hongkong, Jepang, Jerman, dan lain-lain. Keseluruhan upaya yang dilakukan itu, bertujuan bagaimana menjadikan Riau sebagai pusat ekonomi Asia Tenggara. ” Dengan diselenggarakannya berbagai kegiatan promosi, termasuk Riau Expo ini tentunya kita berharap dapat memberikan efek bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Riau, sehingga menjadikan Riau sebagai pusat ekonomi di kawasan barat Indonesia dan bahkan Asia Tenggara,” ungkap Wagubri, HR Mambang Mit.(advetorial)

GUBERNUR Riau, HM Rusli Zainal mengatakan Riau Expo menjadi salah satu sarana bagi daerah mempromosikan potensi yang dimilikinya. Rusli berharap ajang promosi ini memiliki daya pikat bagi sektor swasta yang ingin mengembangkan infrastruktur kewilayahan Riau. Menurutnya, infrastruktur menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam mengembangkan industri hulu menjadi hilir.

Riau Expo sendiri telah menjadi agenda promosi tahunan bagi Propinsi Riau. Kegiatan yang didukung pihak ketiga tanpa penggunaan uang rakyat itu diyakini memiliki manfaat besar. Diantaranya dalam rangka peningkatan iklim investasi yang berkaitkelindan dengan pertumbuhan ekonomi. Juga tidak dapat dipungkiri, tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Riau dalam beberapa tahun belakangan ini juga tidak terlepas dari suburnya investasi. “ Riau Expo mampu meningkatkan iklim investasi di Riau. Melalui kegiatan ini, orang jadi lebih banyak mengetahui produk yang dihasilkan pengusaha di Riau,” ungkap Wakil Gubernur, HR Mambang Mit usai menutup secara resmi Riau Ekpo 2013 di Bandar Seni Raja Ali Haji beberapa waktu lalu.

Melihat dampak positif dari pelaksanaan Riau Ekpo, Wagubri HR Mambang Mit mengaku memberi dukungan penuh dan berharap kegiatan serupa bisa dilakukan secara berkesinambungan.

Jauh hari sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri memiliki keyakinan bahwa Pemerintah Provinsi Riau akan mampu mewujudkan Negeri Lancang Kuning sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu di Asia Tenggara pada tahun 2020 nanti. Namun dengan syarat, mesti didukung kerja keras dan komitmen tinggi dari seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, Pemprov Riau juga harus mampu mengurangi tingkat pengangguran, menggalakkan program pengentasan kemiskinan, menggali potensi ekonomi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. “ Tidak hanya itu, Pemprov Riau harus bisa menjaga iklim investasi yang kondusif sehingga banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modal ke Riau,” ungkap Mendagri, Gamawan Fauzi melalui Kapusdatin Komtel Kemendagri saat video comference dengan Gubernur Riau, HM Rusli Zainal.

Gubernur Riau, HM Rusli Zainal sendiri pada kesempatan itu mengaku tidak akan puas dengan hasil yang sudah dicapai saat ini. Menurutnya beberapa sektor di Riau sudah cukup maju, terutama terkait potensi SDA dan industri di Riau. Ke depan hal yang sudah dilaksanakan akan dievaluasi untuk mendapatkan langkah selanjutnya dan perbaikan dalam beberapa hal yang dinilai penting. Terutama terkait koordinasi bersama dengan pemerintah pusat terkait budget dan informasi kebijakan. ‘’Semuanya memang bisa tercapai, tapi tidak mungkin hanya saya sendiri. Jadi untuk itu semua elemen masyarakat harus mampu bekerja sama dengan pemerintah untuk kemajuan Riau dan mewujudkan visi Riau 2020 akan datang,’’ terangnya.

Pada kesempatan berbeda, Visi Riau 2020 ternyata juga didukung oleh Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional, Yus’an. Hal ini diungkapkannya saat membuka Riau Expo awal Agustus tiga tahun yang lalu di Pekanbaru. “ Dengan berbagai potensi sumber daya alam serta posisi strategisnya yang terletak di jalur terpadat dunia, Selat Malaka, Riau bisa mewujudkan mimpi menjadi pusat perekonomian dan budaya di kawasan Asia Tenggara,” jelasnya.(advetorial)

Walikota Dumai, H Khairul Anwar saat latihan menembak.

DUMAI – Walikota Dumai, H Khairul Anwar mulai gerah dengan makin menjamurnya tempat hiburan karaoke. Pihaknya menginstruksikan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai agar menghentikan penerbitan izin usaha serupa. ” Saya sudah perintahkan instansi terkait untuk tidak lagi menerbitkan izin karaoke di Dumai. Kita banyak mendapat masukan, tempat hiburan itu sudah banyak yang disalahfungsikan,” tegas Walikota, H Khairul Anwar. Rabu (30/10/13).

Walikota juga memerintahkan Satpol PP agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam menegakkan Perda serta menindak tegas segala bentuk potensi pelanggaran yang dilakukan tempat-tempat hiburan. ” Mengenai adanya tempat karaoke yang tidak mengantongi izin, saya sudah perintahkan Satpol PP untuk menutupnya. Tidak perlu ada penambahan tempat karaoke lagi, ini sudah cukup,” tambah walikota.

Terakhir dikatakan Walikota H Khairul Anwar, pihaknya akan memantau langsung kinerja bawahannya dan akan memberi sanksi jika tidak mengindahkan perintah dan tugas. “ Apalagi kalau sampai ada yang coba-coba bermain atau malah membeking tempat hiburan tidak berizin,” tegas Walikota, H Khairul Anwar.(isa)

PEKANBARU –

Anugerah UMKM Award 2013 terdiri dari 3 kategori, yakni usaha kecil jasa dan perdagangan, usaha kecil produksi dan usaha mikro. Penilaian dilakukan secara independen oleh 3 juri yang ditunjuk. Tahap pertama, dari 248 debitur pelaku UMKM akan dipilih 60 UKM untuk maju pada tahap berikutnya. Kemudian dari 60 UKM itu diseleksi kembali hingga menyisakan 18UKM yang berhak maju di babak final yang rencananya digelar pada tanggal 8 November 2013 mendatang di Grand Central Hotel Pekanbaru. “ Kegiatan itu nantinya juga dibarengi pencabutan undian Sinar Tebar Milyar. Sedangkan hadiah juara I sebesar Rp 10 juta, juara II Rp 7,5 juta dan Juara III Rp5 juta. Sedangkan Harapan I Rp 4 juta dan Harapan II Rp 3 juta. Masing-masing penerima award juga akan mendapatkan plakat dan sertifikat,” terang Afrial.(rls)

PEMERINTAH Kabupaten Rokan Hilir merancang membangun sebuah kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan agrobisnis dan industri untuk menumbuhkembangkan potensi serta melihat kondisi kebutuhan di masa mendatang. Salah satu kawasan yang menjadi pilihan adalah Kecamatan Sinoboi. Potensi sebagai daerah agrobisnis dan industri di Sinaboi juga sudah menjadi pilihan Bupati Rokan Hilir, H Annas Ma’amun.

Bupati Rokan Hilir, H Annas Maamun optimis dan berkeyakinan Kecamatan Sinaboi yang saat ini belum tergarap maksimal bakal berkembang pesat. Beragam potensi yang ada di daerah itu layak jual. Terutama untuk kawasan agrobisnis maupun industri. Saat ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mulai melakukan pembenahan secara perlahan. Terutama menyangkut sarana prasarana maupun infrastruktur pendukung yang dibutuhkan. “ Kita sangat menyadari bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi secara perlahan-lahan. Salah satu yakni dengan terus berupaya membuka jaringan transportasi. Daerah ini akan menggeliat menjadi kawasan agrobisnis atau industri,” ungkap Bupati Rokan Hilir, H Annas Maamun.

Pembangunan infrastruktur, menurut H Annas Maamun merupakan pilihan yang harus dilaksanakan secepatnya. Hal ini beralasan, karena pembangunan infrastruktur seperti jalan dan sarana prasarana pendukung lainnya merupakan salah satu sektor yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan suatu wilayah. “ Terkait dengan fungsinya sebagai promoting sector dan servicing sector, jalan atau transportasi memegang peranan signifikan sebagai urat nadi perekonomian yang dapat mengerakan berbagai potensi daerah. “ Seperti daerah pesisir yang secara langsung akan dilalui oleh Jembatan Padamaran antara lain Kecamatan Bangko, Pasirlimau Kapas, Sinaboi dan Kecamatan Kubu serta beberapa kecamatan lain di wilayah pesisir,” sebut H Annas Maamun.

Kecamatan Sinaboi terletak di pesisir paling timur Kabupaten Rokan Hilir. Daerah ini berbatasan dengan Kota Dumai. Sarana prasarana jalan, baik dari Dumai-Sinaboi-Bangko akan segera dilanjutkan proses pembangunannya. “ Pembangunan jembatan dan jalan di Hilir Sungai Rokan tersebut merupakan bagian dari upaya membuka keterisoliran suatu daerah, mempercepat pembangunan dan dapat meningkatan perekonomian masyarakat. Makanya kita optimis salah satu kecamatan di Rohil itu akan jadi sektor agrobisnis atau kawasan industri,” tambah H Annas Maamun.

Upaya merancang kawasan agrobisnis dan industri itu terinspirasi oleh Kota Dumai yang sejauh ini telah dipadati oleh beragam industry, khususnya perminyakan yang terbukti mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Rencana pembangunan kawasan di Sinaboi telah berangsur dimulai. Hal itu ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Bupati Rokan Hilir H Annas Ma’amun belum lama. “ Dumai bisa mengapa Rokan Hilir tidak. Untuk itu saat ini kita tengah berupaya untuk terus mengembangkan potensi daerah khususnya di Sinaboi,” sebutnya.

Untuk menjadikan Sinaboi sebagai kawasan agrobisnis dan industri, berbagai fasilitas sarana dan prasarana pendukungnya telah disiapkan, salah satunya yakni ketersediaan dermaga pelabuhan. Disamping itu instansi terkait juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan setempat agar dapat menyiapkan luasan lahan yang memadai. “ Dengan adanya dermaga pelabuhan, kemudian didukung dengan jalan Sinaboi yang terhubung dengan Kota Dumai serta rencana pembangunan Bandara di Telukbano, maka Kabupaten Rokan Hilir akan tampil sebagai daerah maju,” ungkap H Annas Maamun. setidaknya sejajar dengan Kota Dumai,” tuturnya. (isa)

PENTINGNYA peranan pangan dalam pembangunan maupun peradaban menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Bupati H Annas Maamun dan Wakil Bupati H Suyatno tidak pernah berhenti melakukan inovasi. Targetnya yakni menciptakan managemen pangan guna mendukung pembangunan. “Riau dan khususnya Rokan Hilir memiliki sumber daya alam yang kaya dan sumber pangan yang besar. Tidak sepantasnyalah masuk ke dalam daerah yang lemah pangannya, karena kita memiliki tanah yang begitu subur dan kaya jika dikelola dengan sungguh-sungguh demi kepentingan bersama dan berkelanjutan,” ungkap Bupati Rokan Hilir, H Annas Maamun.

Menurut H Annas Maamun, tidak sedikit Negara dan peradaban suatu bangsa hancur ataupun tampil menjadi bangsa yang kuat karena peran dan manajemen pangannya. Untuk itu dibutuhkan semangat memulai mengedepankan program pembangunan pertanian yang tepat sasaran dan mampu mengatasi kerawanan-kerawanan dimasa mendatang. “ Semua lapisan masyarakat dan pemerintah bertanggungjawab terhadap kemajuan pembangunan pertanian agar mampu menghasilkan produksi yang optimal dan kokoh dalam menyangga sendi-sendi kehidupan bangsa dengan pemenuhan pangan actual,” ungkap H Annas Maamun.

Menurut Bupati Rokan Hilir ini, hal yang terpenting adalah bagaimana mengelola bidang pertanian menjadi bidang yang mampu diolah menjadi sumber energi yang optimal dalam pemenuhan hajat hidup orang banyak. Salah satunya memberikan dukungan terhadap teknologi pertanian yang baik serta pembangunan infrastruktur yang menunjang produktivitas pertanian.

Penghargaan itu diterima langsung oleh Direktur Kredit dan Syariah, Afrial Abdullah didampingi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri, Eka Afriadi, Pimpinan Divisi Operasional, Andi Mulya, dan Staf Direksi, Syahrul.

Turut hadir pada ajang bergengsi yang diselenggarakan oleh KNKG, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, OJK, Direktorat Jendral Pajak, Kementrian BUMN dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tersebut yakni Menteri BUMN Dahlan Iskan, Gubernur BI Agus Martowardoyo, Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri dan Ketua OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Muliaman D Hadad.

Ketua penyelenggara ARA 2012 yang juga Pelaksana Tugas Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Nuraida mengungkapkan tema yang diangkat pada tahun ini yakni “ Transparansi Informasi Sebagai Upaya Strategis untuk mencapai pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan”. Ajang ini diikuti oleh 234 perusahan yang tercatat sebagai peserta. “ Keikutsertaan perusahaan dalam ARA 2012 merupakan wujud penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang sering disebut GCG. Kami yakin, hal ini menjadi referensi dalam meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap perusahaan.” ungkap Nuraida.

Usai menerima penghargaan Direktur Kredit dan Syariah, Afrial Abdullah mengatakan bahwa penghargaan yang diperoleh Bank Riau Kepri di ajang ARA 2012 ini merupakan yang kali pertama kendati sudah tiga kali mengikuti agenda yang sama sejak 2010 lalu. “ Dengan mengusung tema Annual Report tahun buku 2012: Bank Riau Kepri, Tangguh dan Teruji, kita memaparkan secara transparan kondisi perusahaan di tahun 2012. Alhamdulillah, prestasi yang diraih Bank Riau Kepri merupakan wujud atas kinerja keras dan teamwork seluruh jajaran di Bank Riau Kepri untuk menjadi lebih baik. Kami sangat bersyukur atas penghargaan yang didapatkan, karena ini bentuk penilaian positif terhadap kinerja Bank Riau Kepri selama ini,” tuturnya.

Lebih lanjut disampaikannya, penghargaan yang diraih juga menjadi pemicu semangat bagi seluruh jajaran di Bank Riau Kepri untuk lebih baik lagi dan menambah kepercayaan masyarakat bahwa Bank Riau Kepri telah dikelola secara transparan dengan mengikuti prinsip-prinsip GCG dalam operasionalnya. ” Atas nama pengurus Bank Riau Kepri, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada nasabah dan seluruh masyarakat Riau dan Kepri yang telah mempercayakan pengelolaan keuangannya kepada Bank Riau Kepri,” ungkap Afrial.(rls)

Kepala Badan Pusat Statistik Riau, Mawardi Arsyad mengatakan konstruksi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada periode April-Juni 2013 di Provinsi Riau. Sektor ini tumbuh 3,74% selama kuartal II/2013 dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. ” Pertumbuhan terjadi di tujuh sektor lapangan usaha. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada sektor bangunan sebesar 3,74%, sedangkan sektor pengagkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan terendah sebesar 0,99%,” ujar Mawardi Arsyad sebagaimana dirilis bisnis.com.

Pihaknya menambahkan kontribusi sektor bangunan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Riau juga mengalami pertumbuhan sebesar 15,53% q-to-q. Pada kuartal II tahun ini kontribusi sektor tersebut mencapai Rp9,21 triliun.

Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian, pertanian, serta industri pengolahan masih menjadi tulang punggung utama PDRB Riau. Kontribusi ketiga sektor tersebut mencapai 71,95% dari total PDRB Riau sebesar 127,42 triliun. ” Selama Januari-Juni ketiga sektor tersebut menjadi leading sector pada struktur ekonomi dengan migas. Namun, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan serta sektor pertambangan dan penggalian mengalami sedikit pengurangan kontribusi,” terangnya.

Besarnya kontribusi kedua sektor tersebut membuat ekonomi Riau di kuartal II/2013 dengan migas hanya mampu tumbuh tipis 2,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tanpa migas tumbuh di level 7,04%.

Pada sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau juga mencatat nilai ekspor Riau pada Juli 2013 mencapai US$1,3 miliar, turun 13,26% dari posisi Juni yang sebesar US$1,5 miliar. Angka US$1,3 miliar itu terdiri dari ekspor migas sebesar US$422,29 juta dan ekspor nonmigas sebesar US$883,54 juta.

Pada Juli 2013, ekspor migas Riau yang sebesar US$422,29 juta itu turun 18,75% dari posisi Juni yang sebesar US$519,77 juta. Sementara itu, ekspor nonmigas yang sebesar US$883,54 juta itu juga turun 10,36% dari posisi Juni yang sebesar US$985,62 juta.

BPS juga mencatat nilai impor Riau pada Juli 2013 mencapai US$153,33 juta, turun 4,24% dari posisi Juni yang sebesar US$160,12 juta. Angka US$153,33 juta itu terdiri dari impor migas US$46,06 juta dan impor nonmigas US$107,27 juta.

Kontribusi nilai ekspor Riau terhadap nasional pada Juli 2013 sebesar 8,64%. Sementara, kontribusi nilai impor Riau terhadap nasional hanya 0,88%. “ Kontribusi ekspor Riau terhadap nasional masih lebih tinggi daripada impornya,” sebut Mawardi Arsyad.(***)

Gubri, HM Rusli Zainal gencar melobi para investor untuk berinvestasi di Bumi Lancang Kuning. Foto Humas Pemprov

*Pertubuhan Ekonomi di Level Tertinggi

Memasuki usianya yang ke 56 tahun, Propinsi Riau terus berbenah dan menata diri. Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatera. Riau yang menurut Wikipedia berasal dari bahasa Portugis, yakni Rio dengan makna sungai memiliki sejarah panjang di republik ini. Tidak hanya terlibat langsung dalam perjuangan, namun juga menata diri dan menggenjot pembangunan.

TEPAT pada tanggal 9 Agustus 2013, Propinsi Riau memperingati hari jadi ke 56. Peringatan yang ditandai dengan Sidang Paripurna DPRD Propinsi Riau itu mendedah banyak persoalan, termasuk sejumlah keberhasilan yang telah ditorehkan. Diantaranya menyangkut pertumbuhan ekonomi yang berada pada level tertinggi di republik ini. Tanpa Migas, pertumbuhan ekonomi tercatat meningkat sebesar 7,55 persen atau melebihi persentase secara nasional sebesar 5-6 persen per tahun. Tidak hanya membanggakan, pencapaian itu jelas membuat Riau makin berkilau.

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Riau dalam beberapa tahun terakhir ini dipengaruhi oleh iklim investasi yang kondusif yang berasal dari penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Nilai kumulatif investasi PMDN mulai 2008 hingga 2012, yakni sebesar Rp1,97 triliun, Rp3,39 triliun, Rp1,04 triliun, Rp7,46 triliun, dan Rp5,45 triliun. Untuk 2013 hingga bulan Juni sudah mencapai 2,135 triliun rupiah.

Sedangkan investasi PMA pada tahun 2008 sebesar 724 juta dolar AS; pada tahun 2009 sebesar 251,60 juta dolar AS; pada tahun 2010 sebesar 86,63 juta dolar AS. Berikutnya, pada tahun 2011 tercatat sebesar 212,34 juta dolar AS dan pada tahun 2012 sebesar 1.152,85 juta dolar AS. Untuk 2013 hingga bulan Juni sudah mencapai US$ 721,54 juta.

Mencermati pentingnya peranan investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Riau, maka Pemerintah Propinsi Riau terus menggencarkan berbagai kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. “ Kita membentuk Kantor Pelayanan Terpadu, Tim Koordinasi Pemantapan Iklim Investasi, dan Complaint Board. Selain itu juga pemberian penghargaan bagi kabupaten dan kota yang menciptakan iklim invetasi yang kondusif, kemudian memberikan penghargaan kepada para investor lokal yang melakukan pengembangan usaha secara signifikan serta penghargaan untuk mereka-mereka yang melakukan berbagai promosi, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” ungkap Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit di Pekanbaru.

Lebih lanjut disampaikan Wagubri, HR Mambang Mit Riau merupakan provinsi yang cukup aman untuk berinvestasi. Karena letak Riau cukup geografis yang berada di koridor Sumatera dan berdekatan dengan jalur perdagangan internasional Selat Melaka. ” Riau sangat aman dan nyaman dibandingkan dengan keadaan provinsi lain. Tidak ada tsunami dan gempa bumi di Riau. Tidak ada gunung meletus. Kemudian masyarakatnya cukup harmonis, tidak terjadi gejolak antar agama, suku dan konflik lainnya,” ujar Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit usai membuka Seminar Sehari Review dan Percepatan Pembangunan Riau yang digelar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan Bank Indonesia Perwakilan Riau, beberapa waktu lalu.

Ditambah lagi dengan Sumber Daya Alam di Riau yang cukup berlimpah. Selain Migas ada  komiditi unggulan lain dari sektor perkebunan. “ Dengan kondisi seperti ini, Riau boleh dikatakan sangat tepat sebagai daerah investasi, sehingga banyak investor yang melirik daerah ini untuk menanamkan modalny,” paparnya..

Sementara Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKPM RI, Azar Lubis mengatakan iklim investasi di Riau terus memperlihatkan perkembangan positif. Provinsi Riau merupakan salah satu tujuan dunia investasi. Karena itu pula Riau ada di posisi tiga besar nasional untuk tingkat investasi setelah Jawa Timur dan DKI Jakarta. ” Riau termasuk regional champion untuk investasi. Kami tidak pernah ragu dengan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam pengembangan investasi,” ujar Azar Lubis pada pembukaan Riau Expo di Purna MTQ Pekanbaru beberapa waktu lalu.

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Propinsi Riau ini juga dibenarkan Kepala Kantor PT Jamsostek (Persero) Wilayah Sumbar Riau, Rizani Usman yang mengklaim pertumbuhan ekonomi di Riau merupakan pertumbuhan paling besar ke tiga di Tanah Air, yakni bertumbuh 8 persen. Hal itu jugalah yang mendasari PT Jamsostek (Persero) untuk mendirikan Kantor Wilayah Sumbar Riau pada 1 Mei 2013. ” Kantor wilayah ini akan strategis, dengan kerjasama pemerintah di daerah masing-masing, pertumbuhan ekonomi Riau diharap akan lebih tumbuh. Karena saat ini Riau merupakan pertumbuhan ekonomi yang baik yakni 8 persen, itu nomor 3 tertinggi lho di Indonesia. Seiring ini saya pastikan pertumbuhan Jamsostek juga akan ikut bertambuh,” ujar  Rizani usai jumpa pers pertengahan tahun 2013 lalu.

Rizani Usman lebih lanjut memaparkan Riau termasuk daerah tujuan investasi yang menjanjikan. Ini tidak terlepas dari potensi yang dimiliki dengan beragam peluang investasi. “ Dengan adanya Kanwil Sumbar Riau PT Jamsostek, ke depannya setiap perusahaan besar yang menjadi target investasi tersebut bisa lebih fokus untuk melindungi para pekerjanya.

Dampak dari membaiknya pertumbuhan ekonomi yakni menurunnya angka pengangguran di Propinsi Riau. Kalau sebelumnya pada tahun 2012 angka pengangguran mencapai 5,7 persen, maka hingga Februari 2013 berhasil ditekan menjadi 4,13 persen. Penduduk miskin juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2012 sekitar 8,05 persen, hingga bulan Maret 2013 turun menjadi 7,7 persen.(***)

Dalam aksi demonstrasi yang digelar di Gedung DPRD Riau, Selasa (1/10/13) kemarin, HMI cabang Pekanbaru meminta wakil rakyat agar menjalankan fungsi kontrolnya, termasuk untuk persoalan lingkungan. Selama ini wakil rakyat terkesan kurang peka dalam menyikapi kondisi hutan di Riau yang makin memprihatinkan. “ Ke mana anggota dewan kita, wakil rakyat di gedung ini, lihatlah kondisi hutan kita saat ini bapak, ibu anggota dewan,” kata Ali Mahmuda, Koordinator Lapangan saat menyampaikan orasinya di gedung DPRD Riau.

Menurut massa HMI, ketidakberpihakan para pemimpin di Riau terhadap lingkungan sangat disayangkan. Termasuk Dinas Kehutanan selaku stake holder yang paling bertanggungjawab. “ Sudah bukan rahasia lagi banyak kongkalingkong dalam kasus kehutanan ini. Buktinya, tidak sedikit kepala daerah di Riau yang terjerat hukum. Kepala Dinas Kehutanan Riau kita nilai tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik,” ungkap massa HMI.

Atas ketidakmampuannya itu, HMI cabang Pekanbaru meminta agar Kepala Dinas Kehutanan Riau dicopot dari jabatannya. Selain itu mereka juga meminta agar dilakukan audit ulang terhadap perizinan yang dikantongi pihak perusahaan karena disinyalir diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar. “ Periksa dan cabut izin perusahaan yang melanggar aturan hukum dan perundang-undangan. HMI akan mengawal proses ini sampai RAPP hengkang dari Bumi Lancang Kuning,” tegas Ali Mahmuda.

Ketua Komisi B DPRD Riau, Rusli Ahmad dihadapan demonstran menyampaikan kewenangan pengawasan yang ada di legislative terbatas. Selain itu kapasitas yang dimiliki bukan untuk mengeksekusi. “ Kewenangan kita terbatas juga, tapi kita tidak diam begitu saja. Kita sudah mendesak Dinas Kehutanan Propinsi Riau agar tidak menerbitkan izin bagi perusahaan-perusahaan yang dalam operasionalnya merugikan masyarakat dan lingkungan,” sebut Rusli Ahmad.

Sorotan terhadap aktivitas PT RAPP bukan hanya baru kali ini saja. Pada November 2011 lalu, hasil Eksaminasi Publik Jikalahari bersama Indonesian Corruption Watch (ICW)  di Jakarta menyebutkan bahwa fakta hukum terlihat dengan jelas saat Kapolda Riau, Brigjen Pol Sutjiptadi melakukan penyidikan ke lokasi berdasarkan laporan masyarakat sipil. Sejak 9 Februari 2007, Polisi menyegel kayu yang diduga hasil pembalakan liar, termasuk gunungan kayu milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dan PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP).

Disebutkan juga, sepanjang Januari 2007-Agustus 2008, Polda Riau berhasil menyita barang bukti berupa kayu dan alat berat untuk menggunduli hutan alam.  Rincian barang buktiya: 515.612 meter kubik kayu gelondongan, 2. 351.159 batang kayu olahan, 3. 9.403 lembar kayu gergajian, 17.584 keping kayu dan 369 ton kayu. Alat; 3 Unit Tugboat, 3 Unit Tongkang, 48 unit kapal, 59 perahu klotok, 2 unit speedboat, 185 unit truk, 23 unit sepeda motor, 175 unit alat berat, 137 unit mesin dan 10. 100 lebih gergaji mesin. Hanya saja belakangan kasus itu di-SP3-kan dan Polri dinilai telah melakukan cacat prosedural dan telah melanggar aturan internal Polri serta KUHAP.

PT RAPP sendiri termasuk dalam daftar 14 perusahaan yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. 13 perusahaan lainnya sebagaimana dilansir JPIK yakni PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Kembang Selaras, PT Citra Sumber Sejahtera, PT Bukit Betabuh Sei Indah, PT Anugerah Bumi Sejahtera, PT Madukuro, PT Nusa Prima Manunggal, PT Suntara Gaja Pati, PT Rimba Mandau Lestari, PT Arara Abadi, PT Wana Rokan Bonai Perkasa, PT Bina Duta Laksana dan PT Inhil Hutan Pratama.

Tidak hanya itu, Perusahaan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang didirikan Sukanto Tanoto dan bergerak dibidang pulp dan kertas tersebut juga ditengarai menggunakan bahan baku kayu ilegal untuk kebutuhan operasionalnya. Salah satunya melalui pembelian kayu tanpa dokumen yang jelas kepada perusahaan penyuplai bahan baku.

Mencuatnya dugaan ini berawal dari informasi yang menyebutkan bahwa PT RAPP telah membeli dan mengangkut kayu SO yang merupakan stok dari tebangan RKT tahun 2011/2012 salah satu perusahaan yang beroperasi di Rupat Kabupaten Bengkalis dan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Kayu alam yang sebelumnya berada di TPK (Tempat Penumpukan Kayu) dan TPN (Tempat Penebangan) salah satu perusahaan itu tidak terlihat lagi beberapa waktu belakangan ini.

Pembelian dan pengangkutan kayu alam oleh perusahaan yang tergabung dalam APRIL Group (Asia Pasific Resources International Limited) itu memunculkan pertanyaan besar. Pasalnya, kayu SO milik salah satu perusahaan yang dibeli oleh RAPP itu merupakan jaminan atas tunggakan pembayaran nilai tegakan ke negara sebesar kurang lebih Rp200 milyar.

Sementara Humas PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Salomo Sihotang saat dikonfirmasi wartawan beberapa waktu lalu membantah tudingan pembelian kayu illegal oleh perusahaannya. “ Sebagai perusahaan yang mengantongi sertifikat verifikasi legalitas kayu, semua bahan baku yang dipergunakan RAPP dalam proses produksi sudah memiliki dokumen dan legalitas sesuai aturan yang berlaku,” ungkap Salomo melalui pesan singkat yang dikirimkannya.(isa)

Melalui surat tertanggal 30 September 2013 dengan nomor : 019/UM/58.18, Wagubri menyebut bahwa PT PLN Wilayah I Riau-Kepulauan Riau telah melakukan 2 sampai dengan 3 kali pemadaman listrik setiap hari secara bergiliran dalam kurun waktu 2-3 jam. “ Hal ini menyebabkan kekecewaan dan kerugian masyarakat di Provinsi Riau,” tulis Wagubri.

Oleh karena itu, Wagubri mendesak pihak PLN agar mencarikan solusi terkait masalah tersebut. Wagubri berharap, kasus byar pet ini tidak berkepanjangan, karena bisa saja menyulut aksi anarkhis di tengah masyarakat. “Harus segera ada solusi,” desak Wagubri lagi.

Surat teguran tersebut juga ditembuskan kepada Menteri BUMN, Menteri ESDM dan Dirut PT PLN Pusat di Jakarta.

Seperti diketahui, saat ini terjadi byar pet yang luar biasa di Provinsi Riau akibat turunnya debit air di PLTA Koto Panjang. Sementara turbin di PLTA Singkarak juga mengalami kerusakan, sehingga PLN tidak mampu menyuplai listrik ke masyarakat. Kasus ini telah memicu kekecewaan masyarakat, bahkan mahasiswa juga sudah mulai turun ke jalan.(rls)

Tanaman karet telah lama dikenal di Indonesia termasuk di Kabupaten Rokan Hulu dan berkembang luas di masya­rakat dalam bentuk kebun karet campuran atau agroforest karet. Agroforest karet memiliki nilai lebih dari sisi keanekaragaman jenis tanaman (agrobiodiversity), karena tingginya keragaman spesies tanaman selain karet.

Rubber Agroforestry System (RAS), adalah teknologi yang mengintroduksikan bahan tanam karet klonal ke dalam agroforest karet. Teknologi RAS mampu mengakomodasi dan memberikan keleluasaan kepada petani untuk memperkaya kebunnya dengan memilih tanaman sela yang tumbuh dan ditanam di antara karet.

RAS 1, salah satu tipe dari teknologi RAS yang setara dengan hutan karet rakyat dengan pengelolaan yang minimal dan penggunaan karet klonal terbukti mampu mempertahankan keanekaragaman jenis tanaman bila dibandingkan dengan monokultur. Perkayaan jenis tanaman di dalam sistem RAS sangat penting artinya bagi petani karena mampu memberikan nilai lebih dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dilihat dari sisi agrobiodiversity, perkaya­an jenis tanaman ini sangat penting perannya dalam menjaga kelestarian spesies-spesies tanaman tertentu.

Dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan  petani di Daerah Rokan Hulu, Bupati H Achmad berjanji akan membuat kebijakan terkait harga dasar komoditi karet dan komoditi kelapa sawit pada warga petani kebun di Rohul.

Demikian diungkapkan Bupati Achmad terhadap sejumlah wartawan baru-baru ini di pasir pengarayan. Dikatakannya, kita akan membuat kebijakan dengan  harga hasil kebun masyarakat, khususnya harga komoditi karet dan dan termasuk harga komoditi kelapa sawit hasil
produksi kebun masyarakat. “ Nantinya kita akan membahas bersama bersama pengusaha karet yang dijual petani supaya harganya tidak terlalu anjlok, sehingga tidak merugikan masyarakat petani kebun,” tegas Bupati Achmad.

Dan untuk menetralkan harga karet di Rohul, Pemkab Rohul akan mengambil kebijakan untuk mengambil alih pembelian karet, apabila harga karet melewati harga dasar, dan hal itu dilakukan pemerintah supaya petani kebun lebih diuntungkan.

Terkait pelaksanaan pembahasan mengenai hal tersebut, Bupati Achmad menyebutkan Pemkab akan membahas langsung dengan para pedagang dan asosiasi karet dalam waktu dekat ini. dan hal tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakap, terutama terhadap petani karet di Rohul.

Dengan adanya komitmen Pemkab ini khususnya untuk produksi karet petani di Rohul, supaya ke kedepanya harga karet karet petani bisa terus stabil, sehingga dengan hala tersebut dapat sebagai pemicu untuk peningkatan ekonomi rakyat,” terangnya(Adv/Humas).

Ditambahkanya, penerima bantuan tersebut merupakan hasil dari verifikasi oleh Kemendiknas berdasarkan usulan dan pengajuan dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota maupun Provinsi setempat. Setelah itu disetujui, bantuan yang menggunakan APBN akan disalurkan melalui bank yang sudah ditunjuk berupa tabungan.

Saat ini 142 ribu penerima dalam proses pembuatan buku tabungan, dimana tabungan tersebut memiliki keistimewaan dibandingkan tabungan reguler. Untuk nominal yang diterima sudah diatur dalam juklak dimana murid SD akan menerima Rp425 Ribu, siswa SMP Rp575 ribu serta SMA dan SMK akan menerima Rp700 ribu tiap semesternya. “ Saldo awal bisa dimulai dari Rp 0, begitu juga dengan saldo akhir,” sebut Samsul Bakri.(rls).

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syamsuar Ramli menyampaikan secara keseluruhan total bahan bakar Minyak (BBM) yang dibutuhkan Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 1.988 Kiloliter, dari total sekitar 800 KL yang didapatkan saat ini. “ Kita menghitung kekurangan tersebut berdasarkan kebutuhan ril tiap hari seperti kendaraan roda dua, roda empat, dan transportasi air seperti speedboat baik milik swasta maupun operasional pemerintah,” ungkap Syamsuar.

Menurut Syamsuar, Disperindag tidak bisa menetapkan harga jual, karena HET bersubsidi telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Bila Pemkab menetapkan harga eceran tersendiri di wilayah Meranti, maka sangat bertentangan ketetapan Pemerintah Pusat.

Disperindag mengaku aktif mengawasi penyaluran minyak ke masyarakat, akan tetapi mereka kesulitan karena dihadapkan dengan berbagai kendala. Bahkan, ketika dilakukan razia, para pengecer malah tidak ditemukan dilapangan.

Salah satu pengelola AMPS dikesempatan itu juga menyebutkan bahwa mereka menjual bensin per drum (225 liter) Rp.1,3 juta kepada pengecer. Minyak habis tersalur paling lambat selama empat hari.

Dalam kesempatan itu, Ketua YLPK, Mulyono menilai persoalan penyaluran BBM terjadi karena APMS tidak mengecer secara langsung melainkan melalui pengecer. Padahal, sesuai ketentuan dari Pertamina bahwa APMS tidak dibenarkan menjualkan kepihak ketiga (pengecer). “ Kita tidak mau menyalahkan pihak manapun dalam hal ini, namun diinginkan adalah bagaimana sistem penyaluran BBM di Meranti harus diubah dan ditata kelola secara transparan, terutama pihak AMPS yang ada diwilayah ini. Sehingga kondisi minyak di Meranti lancar dan harga jual ke masyarakat pun stabil,”  pinta Mulyono.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Basiran, SE,MM selaku pihak penengah dalam kesempatan itu juga ingin mengetahui bagaimana tata kelola BBM selama ini. Sehingga melalui RDP itu, mereka meminta agar ada input, saran, maupun solusi yang tepat dalam mengatasi persoalan yang terjadi.

Pihaknya berkeinginan agar persoalan terkait BBM di Kepulauan Meranti bisa ditertibkan. Mulai dari penyaluran, harga, hingga hal terkait lainnya berjalan dengan lancar sesuai ketentuan yang berlaku. “ Kami saran dan tegaskan agar persoalan BBM di Meranti ini berlangsung aman. Tidak ada kata lain, harus dilakukan penertiban,” tegas Basiran yang didampingi anggota, Edy Mashudi, Ruby Handoko, dan Suci Winarsih.

Hadir di RPD tersebut, sebanyak 5 pihak APMS, Kadisperindagkop dan UKM didampingi sejumlah staf, dan sejumlah LSM lainnya.(and)

Terkait hal ini, Kepala Tata Usaha BPN Kanwil Riau Azmul saat ditemui di kantornya belum lama ini mengaku juga tidak mengetahui pasti soal papan proyek di lokasi pengerjaan tersebut. Pihaknya menyarankan media untuk menemui langsung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Syafrina. ” Saya belum tahu soal tidak adanya papan nama proyek itu, tapi coba tanya PPKnya saja yang bernama Syafrina, karena dia yang megetahui soal itu,” ujar Azmul mengelak dari pertanyaan media ini.

Saat dikonfirmasikan kepada Syarina selaku PPK proyek gedung tersebut, dirinya mengakui bahwa pihaknya belum memasang plang nama proyek dilokasi dengan alasan tidak mengetahui adanya ketentuan atau aturan untuk pemasangan plang proyek pada setiap pengerjaan proyek fisik pemerintah. ” Maaf pak, memang benar kita belum memasang papan namanya. Sebab kami belum tahu tentang adanya aturan mengenai papan nama proyek itu harus dibuat dilokasi proyek,” ujar Syarina yang juga merangkap sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan BPN Kanwil ini.

Syafrina berjanji akan berkoordinasi dengan PPTK dan rekanan untuk melakukan pemasangan papan proyek tersebut dengan segera. ” Saya perlu konsultasi dulu kepada mereka tentang hal ini dengan pihak panitia, PPTK dan rekanan. Mudah-mudahan secepatnya kita akan pasang plang proyeknyan” sebutnya dengan meyakinkan.

Ditanya berapa besaran dana proyek serta nama perusahaan yang mengerjakan, Syafrina lagi-lagi mengaku tidak tahu secara pasti. Dia hanya mengatakan nilai pagu proyek dari APBN 2013 itu kurang lebih senilai Rp2 milyar. Sedangkan nilai kontrak kepada rekanan hanya Rp1,6 milyar saja. ” Pagu dana hanya Rp2 milyar lebih, tapi nilai kontraknya Rp1,6 milyar. Sisanya tetap ada di Kas Negara,” jawab Syafrina singkat.(ari)