BENGKALIS -

Ternyata tidak hanya Kabupaten Bengkalis yang mengenakan busana Melayu pada pembukaan Festival Reog Nasional di Ponorogo, namun daerah lain dari Sumatera yakni Kabupaten Jabong Barat Jambi juga mengusung nuansa Melayu di tengah-tengah nuansa Ponorogo, Jawa Timur.

Dalam pertemuan yang diselimuti suasana kekeluarga itu, Wabup Suayatno berbagi cerita tentang keragaman suku dan budaya di Kabupaten Bengkalis. Dimana Pemkab Bengkalis memberikan ruang selebar-lebarnya kepada komunitas etnis untuk berekspresi dan mengembangkan seni budaya tanah leluhurnya di bawah panji Budaya Melayu.

Mendengar pemaparan itu, Bupati Ponorogo Amin mengaku salut dan memberikan apiresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berupaya memelihara dan melestarikan khasanah budaya yang ada, termasuk budaya Jawa.

Dari festival Reog Nasional di Ponorogo dapat diperoleh pelajaran berharga tentang pengelolaan seni budaya suatu daerah. Keberadaan seni dan budaya yang dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah dan sekaligus meningkat perekonomian masyarakat setem. pat

Tampil di Malam Kedua

Sementara itu, peserta kesenian Reog Kabupaten Bengkalis sebanyak 15 pemain tampil unjuk kebolehan di pentas utama pada malam kedua, Rabu (30/10) malam.

Pada penampilan itu, peserta Kabupaten Bengkalis berupaya tampil maksimal untuk menunjukan kepada masyarakat Ponorogo bahwa di Negeri Melayu terdapat warok-warok dan jathil-jathil yang mampu berbicara di ajang Festival Reog Ponorogo.

Rombongan reog Kabupaten Bengkalis mengusung tema bercerita tentang aksi perampokan yang menimpa pasukan Ponorogo di Hutan Ludoyo. Saat itu, pasukan ini membawa barang antaran belanja untuk meminang putri Songgo Langit dari putri kerajaan Kediri. Ternyata di tengah perjalanan tepatnya, pasukan Ponorogo di hadang oleh Singo Barung, sehingga terjadi pertempuran sengit antar mereka. (d’ril/rls)

Ini salah satu pesan yang disampaikan Ketua Panwaslu Kabupaten Bengkalis Sujarno SH dalam Rakor dan Evaluasi bersama anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) se Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan Sabtu-Ahad (26-27/10) kemarin di Bengkalis.

Selain ketua dan anggota Panwaslu Bengkalis, ketua dan anggota Panwascam se Kabupaten Bengkalis, rakor dan evaluasi tersebut turut dihadiri Kepala Sekretariat Panwaslu Bengkalis Anasrul.

Dikatakan Sujarno, pentingnya semua anggota lembaga pengawas Pemilu untuk tetap menjaga kekompakan dan merapatkan barisan di internal lembaga pengawas sendiri, baik dari lembaga pengawas di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa/kelurahan (Pengawas Pemilu Lapangan, red), merupakan modal dan kekuatan yang besar bagi menjalankan tugas-tugas kepengawasan yang diemban, agar berjalan dengan maksimal. ” Memang kita akui jika anggaran yang tersedia merupakan salah satu faktor pendukung bagi melakukan pengawasan. Namun hendaknya minimnya anggaran tidak dijadikan sebagai alasan bagi kita untuk tidak melakukan pengawasan. Hanya saja dirasakan jika keterbatasan anggaran sedikit banyak tentu berdampak terhadap tugas-tugas pengawasan yang dilakukan,” kata Sujarno.

Khusus mengenai kegiatan Rakor dan Evaluasi yang dilakukan pihaknya bersama seluruh anggota Panwascam se Kabupaten Bengkalis tersebut, khususnya berkaitan pelaksanaan Pilgubri putaran pertama dan sejumlah tahapan pelaksanaan Pileg 2014, salah satu tujuannya adalah untuk menghimpun berbagai kelemahan, hambatan serta tantangan yang ditemui selama melakukan pengawasan. Disamping itu juga dalam rangka menyusun sejumlah langkah-langkah strategis pengawasan, baik menghadapi Pilgubri putaran kedua maupun Pileg 2014 yang hingga saat ini sejumlah tahapannya tengah berjalan. ” Dalam Rakor dan Evaluasi ini, kita harapkan antara Panwaslu kabupaten dan rekan-rekan Panwascam dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih maksimal dan intens nantinya, terutama menyangkut tugas-tugas dan tanggungjawab kita selaku lembaga pengawas pemilu. Apalagi menghadapi Pilgubri putaran kedua dan Pileg 2014 yang akan datang, maka sudah tentu suhu dan gejolak politik akan semakin tinggi dan memerlukan pengawasan yang maksimal bagi menekan terjadinya berbagai pelanggaran Pemilu,” imbuhnya lagi.

Secara terpisah, anggota Panwaslu Bengkalis Marzuli Ridwan menyebut, khusus menghadapi Pileg 2014 mendatang,  tugas yang diemban Panwaslu Bengkalis beserta semua jajarannya bukanlah mudah dan tentu menjadi tantangan berat bagi pihaknya. Untuk itu dia mengharapkan agar pemerintah daerah dan semua elemen masyarakat di daerah ini untuk dapat bersama-sama aktif dalam mengawasi pesta demokrasi agar berjalan sesuai aturan. ” Bagi rekan-rekan Panwaslu di semua tingkatan, juga dihimbau untuk tetap solid dan terus berkoordinasi dengan lembaga penyelenggara Pemilu bagi melahirkan Pemilu yang Jujur dan adil,” tukasnya singkat.(def)

Kejari Bengkalis bersaing dengan 5 kejari lainnya yakni Kejari Sidoarjo, Kejari Situbondo, Kejari Pangkal Pinang, Kejari Kayu Agung, Kejari Sangata, Kejari Palopo dan Kejari Pangkep. “ Alhamdulillah, kita juga tidak menyangka bisa berhasil masuk dalam nominasi 8 besar secara nasional dari ratusan kejari yang ada di Indonesia,” ungkap Kepala Kejari Bengkalis Mukhlis melalui Kepala Seksi Intel Furkon Syah Lubis kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (23/10/13).

Menurut Furkon, salah satu item terpilihnya Kejari Bengkalis masuk dalam nominasi hingga mencapai 8 besar itu, diantaranya adalah keberhasilan dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana khusus seperti korupsi dan penanganan perkara tindak pidana umum. “ Terpilihnya Kejari Bengkalis salah satu itemnya adalah seperti keberhasilan pengungkapan tindak pidana khusus. Diposisi Pidsus di urutan ketujuh se-Indonesia dan pidana umum berada di urutan kedua belas. Tidak hanya itu, penilaiannya juga pada tertib administrasi serta fasilitas kantor,” katanya lagi.

Untuk lolos ke tingkat 3 besar, Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) RI akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) karya atau melakukan penilaian selama 2 hari di Kejari Bengkalis. “ Sesuai jadwal mulai Jum’at dan Sabtu lusa kita menerima kunjungan sidak karya Tim Kejagung RI untuk dinilai sebagai bahan apakah masuk nominasi terbaik tiga,” ujar tutup Furkon.(ril)

Demikian diungkapkan Kepala Bagian Humas Setda Bengkalis, Andris Wasono, melalui rilis yang disampikan kepada wartawan, Kamis (17/10).

Para tenaga honorer yang masuk dalam kategori II bisa melihat langsung pengumuman di kantor SKPD, kantor camat, RSUD Bengkalis maupun Kecamatan Mandau. Sebelum dilakukan tes TKD dan TKB, para peserta ujian terlebih dahulu harus mengambil kartu peserta ujian CPNS pada tanggal 28 Oktober hingga 01 November 2013 di Badan Kepegawaian Bengkalis (BKD).

Pengambilan kartu ujian tidak boleh diwakilkan, dengan membawa persyaratan surat keputusan (SK) tiga tahun terakhir (dari tahun 2011, 2012 dan 2013) yang dilegalisir kepala sekolah, kepala SKPD satu lembar. Kemudian, peserta membawa phaspoto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar. Di belakang phaspoto ditulis nama, tempat, tanggal, lahir, kelompok tugas, kelompok pendidikan dan nomor urut listing (sesuai pengumuman).

Lebih lanjut Andris menjelaskan, bagi tenaga honorer kategori II yang berhalangan saat mengambil kartu ujian karena alasan sakit, dapat diwakilkan dengan membawa surat kuasa ditandagangi di atas materai. Melampirkan surat keterangan sakit dari dokter, fotokopi KTP kedua belah pihak. “ Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka kartu perserta ujian CPNS tidak dapat diberikan, tenaga honorer tersebut dianggap berhenti atau mengundurkan diri, sehingga tidak berhak mengikuti tes CPNS,” ungkap Andris.

Andris mengungkapkan, apabila terdapat nama tenaga honorer yang meninggal dunia, mengundurkan diri, berhenti diangkat menjadi PNS  atau ditemukan data ganda. Maka warga bisa melaporkan kepada Bupati Bengkalis melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis.

Saat pelaksanaan tes, peserta harus mengenakan kemeja warna putih dan celana/rok panjang berwarna hitam atau gelap. Kemudian peserta membawa kelengkapan pensil 2 B, papan alas tulis dan kartu ujian CPNS.

Adapun materi tes meliputi, materi TKD terdiri tes wawasan kebangsaan, tes intelegensi umum dan tes karakteristik pribadi.  Kemudian materi TKB berupa pengetahuan substansi yang berkaitan profesi tenaga honorer. Seperti bidang kependidikan bagi tenaga guru, bidang kesehatan, bdaing administrasi umum bagi tenaga teknis dan tenaga administrasi dan penyuluh.(def)

Dedi saat ditemui sedang berada di pantai Selabaru mengaku dalam sebulan minimal satu kali dirinya berkunjung ke sini. Terutama pada hari-hari libur, seperti libur hari-hari besar, maka kesempatan untuk rereshing ke pantai Selatbaru jarang ia sia-siakan. Kalau pada hari-hari libur biasa, menurut pria yang aktif di sejumlah organisasi ini, fasilitas yang ada seperti gazebo mungkin masih memadai. Namun, pada hari-hari libur apalagi kalau ada acara tertentu di pantai Selatbaru, maka bisa dipastikan warga akan kesulitan untuk mencari tempat bermalas-masalan. “ Kemudian anak-anak atau siapapun yang habis bermain-main di pantai akan kesulitan untuk mandi, karena fasilitas untuk mandi sudah rusak,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan anggota DPRD Bengkalis asal Bantan, Sofyan. Menurut pria yang saat ini tercatat sebagai ketua Komisi IV tersebut, berbagai fasilitas untuk mendukung keberadaan pantai Selatbaru memang sudah selayaknya dibangun. Masyarakat yang menungjungi pantai Selatbaru menurut Sofyan bukan hanya sekedar ingin melihat view pantai, melainkan juga menikmati suasana pantai. ” Saya kira selain gazebo, tempat untuk mandi atau bilas, perlu juga dibuat taman agar keindahan pantai Selatbaru semakin terasa,” ujar Sofyan.

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Bengkalis, H Eduar saat dikonfirmasi mengaku maklum dengan adanya saran tersebut. Diakui, saat ini beberapa sarana di pantai Selatbaru seperti gazebo masih minim. Termasuk juga tempat pemandian umum yang dulu sudah dibangun tapi sekarang sudah rusak dan kurang layak untuk dipergunakan.

Tahun ini secara bertahap pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap gazebo yang mengalami kerusakan dan juga melakukan penambahan gazebo baru. Sementara untuk pemandian umum sudah direncanakan akan dibangun pada tahun 2014 mendatang. ” Pantai Selatbaru akan kita benahi secara bertahap. Tidak hanya penambahan gazebo, taman juga akan kita buat. Kemudian kafe-kafe akan kita bangun jauh di belakang pantai. Tidak seperti sekarang, kafe terlalu dekat dengan pantai sehingga warga kurang bebas menyaksikan view Pantai Selatbaru,” ujar Eduar.(ril)

Dalam acara tersebut juga dihadiri Camat Bukit Batu M. Fadlul Wajdi beserta istri. Ketua IKMR Kecamatan Bukit Batu Hasan Basri disela acara tersebut mengatakan bahwa setiap tahunnya IKMR Bukit Batu dalam menyambut Idul Adha melaksnakan pemotongan hewan Qurban. Peserta berasal dari keluarga IKMR yang berada diwilayah Kecamatan Bukit Batu. ‘ ‘Untuk tahun ini kita memotong 6 ekor sapi, selain dibagikan kepada sanak saudara kita juga kepada  masyarakat tempatan dan hal ini dilakukan untuk memupuk rasa kesaudaraan terhadap masyarakat yang ada,” kata  Hasan.

Selain itu kegiatan ini dilaksnakan atas kesadaran warga IKMR yang ada di Kecamatan Bukit Batu untuk saling bahu-membahu dalam melaksanakan pemotongan hewan kurban dan bagi setiap warga IKMR yang ingin mendaftar sebagai peserta pada tahun berikutnya akan didata kembali oleh petugas yang telah ditunjuk. ” Jadi sistim yang kita buat ada terbagi dua yakni dengan pembayaran sekaligus maupun dengan dicicil setiap bulannya,” jelas Hasan.

Ditambahakannya juga untuk tahun ini penanggung jawab baik dari pendataan maupun menyebaran kupon hingga pelaksanaan diserahkan sepenuhnya ke Ikatan Pemuda Minang Riau (IPMR), hal ini dilakukan karena IPMR sudah terbentuk dan dilantik beberapa waktu yang lalu. ” Jadi untuk pelaksanaan kegiatan sudah kita serahkan ke IPMR dan Alhamdulillah berjalan dengan lancar,” ujar Hasan. (d’ril)

Wakil Sekretaris Komisi II DPRD Bengkalis bidang pembangunan Muhammad Tarmizi, mengungkapkan bahwa sampai dengan bulan Oktober 2013 ini, yang merupakan triwulan keempat atau penghujung tahun anggaran masih ada proyek fisik yang belum mulai dikerjakan rekanan pemenang lelang. Kondisi cukup ironis, karena selalu terjadi berulang-ulang setiap tahun anggaran berjalan, dimana anatar unit layanan pengadaan (ULP) dan dinas tekhnis tidak singkron soal jadwal pelaksanaan lelang.

” Melihat situasi yang terjadi sekarang, pesimis rasanya kalau realisasi proyek fisik tahun 2013 ini akan selesai sesuai target atau minimal 90 persen. Malah saya perkirakan pengerjaan proyek tahun ini hanya akan mencapai 70 persen paling tinggi, dikarenakan keterlambatan pelelangan hingga terbitnya SPMK di beberapa SKPD,” tegas Tarmizi, Rabu (2/10).

Politisi PPP itu juga menyebut beberapa SKPD yang sering mengalami keterlambatan. Diantaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan, Dinas Tata Kota dan Dinas Perhubungan. Untuk itu ia meminta kepada kepala daerah, yang untuk mengawasi proses pembangunan yang terjadi, jangan hanay menerima laporan diatas kertas tentang progres di SKPD.

Tarmizi lebih jauh mencontohkan, perbaikan jalan Bantan yang sudah tiga tahun ini rusak parah sampai sekarang tak kunjung selesai diperbaiki. Padahal setiap tahunnya,selalu dianggarkan dana untuk perbaikan atau peningkatan sarana jalan di Dinas PU, tetapi hasilnya tetap tidak maksimal, masyarakat selalu mengeluh soal buruknya kualitas jalan di kampung mereka. ” Selain di Dinas PU, masih ada beberapa SKPD lagi yang kita nilai lamban melaksanakan proses pekerjaan, seperti Dinas Pendidikan. Harapan kita ada perbaikan terhadap kinerja ULP dan SKPD, serta terbangunnya komunikasi antar dua lembaga tersebut, karena dampaknya adalah pembangunan daersah,” kata Tarmizi menambahkan.

Di sisi lain ia juga menyebutkan bahwa keterlambatan proses lelang di ULP, juga diakibatkan kelalaian SKPD yang mengirimkan dokumen lelang ke ULP. Sebaliknya ULP yang melaksanakan pelelangan juga terlalu lama melakukan proses verifikasi administrasi terhadap penawaran, dan kondisi itu diperburuk lagi dengan lamanya terbit Surat Penetapan Pemenang Barang dan Jasa (SPPBJ). ‘ ‘Sampai Oktober ini, kita tahu masih cukup banyak kegiatan fisik yang nihil atau belum direalisasikan. Harus ada perbaikan kinerja menyeluruh terhadap SKPD serta ULP, kalau tidak kejadian seperti ini akan terus terulang,” tutup Tarmizi mengakhiri.(def

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pelaksanaan proyek tersebut tidak selesai 100 persen hingga Desember 2012. Namun pihak kontraktor telah mendapatkan termen (pembayaran) 100 persen.

Kendati persoalan tersebut telah dikupas beberapa kali oleh sejumlah media, sayangnya Direktur PDAM Nova Novianti terkesan mendiamkan. Pemkab Bengkalis diminta segera melakukan koreksi terhadap pelaksanaan penggunaan dana APBD yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat.
Proyek air bersih TA 2012 itu bernilai sangat fantastis, yakni total Rp 19 miliar dan tersebar di 4 kecamatan yang ada di Bengkalis. Yaitu Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil. Proyek itu diawasi oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Andi, yang saat itu menjabat sebagai pegawai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis.

Dari data yang didapat, setelah dilakukan peninjauan dan pemeriksaan dilapangan, ada beberapa kegiatan proyek yang tidak fungsional dan tidak selesai dikerjakan. Diantaranya di Kecamatan Siak Kecil, di kontrak disebutkan adanya pemasangan listrik PLN di lokasi air baku Sungai Dayang, namun hingga hari ini listrik tersebut tidak terpasang, sehingga PDAM masih mengunakan genset.

Di Kecamatan Bukit Batu, adanya pemasangan pipa HDPE PE 100 yang setelah dilihat dan dibandingkan dengan jenis pipa HDPE PE 100 yang benar, ternyata kualitas pipa PE yang diadakan bukan jenis HDPE PE 100. Kemudian pengadaan dan pemasangan Water Meter Induk Elektomagnetik yang ada dilokasi pengolahan air di Dompas telah rusak setelah hanya digunakan beberapa kali. Padahal, seharusnya Water Meter Induk Elektomagnetik ini harganya mahal. ” Water Meter Induk ini baru dipasang dan dihidupkan pada tahun 2013. Pengadaan asesoris jaringan pipa yang nilainya ratusan juta rupiah tidak diadakan oleh pihak kontraktor. Ironisnya, semua peralatan tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan bersama antara pihak PDAM, kontraktor atau PPTK,” kata salah seorang sumber di Bukit Batu.

Kemudian untuk Kecamatan Bengkalis, kegiatan pemasangan Sambungan Rumah (SR) yang seharusnya dikontrak sebanyak 1.451 SR, hanya dipasang sebanyak 1.000 SR. Dari informasi, biaya SR ini terdiri dari, upah Pemasangan Rp 135.000 per SR, biaya Pemasangan Rp 125.000 per SR, uang Jaminan Pelanggan Rp 150.000 per SR dan biaya Administrasi Rp 15.000 per SR. Untuk pemasangan SR ini, Direktur PDAM telah meminta kepada pihak kontraktor dan PPTK untuk memberikan kepada PDAM semua biaya pemasangan SR tersebut. ” Pelaksanaan pemasangan dilakukan pada tahun 2013 yang telah berakhir masa kontrak. Pemasangan Water Meter Induk Elektromagnetik di Cabang Bengkalis sebanyak 6 unit dan hanya terpasang 5 unit. Dan semua Meter Induk yang dipasang tidak berfungsi sama sekali hingga hari ini. Permasalahan lain di Bengkalis juga sama dengan yang di Bukit Batu, dimana semua pengadaan yang dikontrak tidak dilakukan pemeriksaan bersama,” ujar karyawan PDAM Cabang Bengkalis.

Sementara di Kecamatan Bantan, juga sama, pemasangan SR sebanyak 600 SR telah terpasang, namun sampai saat ini SR tersebut tidak berfungsi. Tetapi anehnya, uang Biaya Penyambungan Rp 125.000 per SR, Uang Jaminan Langganan Rp 150.000 per SR dan Uang Administrasi Rp 15.000 per SR telah diminta oleh Direktur PDAM. Padahal, uang tersebut seharusnya dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda), karena air bersih di Kecamatan Bantan tidak aktif hingga sekarang. Begitu juga pemasangan Water Meter Induk sebanyak 3 unit yang hanya dipasang 2 unit. ” Kondisi proyek telah menelan biaya miliaran rupiah, tetapi kondisinya seperti bangunan yang tidak bernilai sama sekali. Bagaimana seorang direktur PDAM melihat kondisi ini dan hanya membiarkan saja,” ungkap Syafri, Warga Bantan. (def)

l

Herlyan Saleh mendatangai Rutan KPK didampingi Kepala Dinas PU Bengkalis M Nasir dan Jondi Kepala Bapeda Bengkalis sekitar pukul 10.00 WIB.  Ketua DPD PAN Riau ini hanya berada di dalam Rutan sekitar dua puluh menit untuk berbincang-bincang dengan Gubri setelah itu, Herlyan Saleh meninggalkan Rutan KPK. Ketua DPD PAN Riau ini, mengaku dirinya datang ke Rutan untuk bersilaturhami sebagai teman. ” Selain bersilaturhami sebagai sahabat, Tadi Beliau menanyakan tentang bagaimana keadaan Bengkalis,” kata Herlyan Saleh usai menemui Gubri.

Sebelumnya, sejumlah bupati di Riau sudah menjenguk Gubernur Riau HM Rusli Zainal di Rutan KPK, di antaranya Bupati Rokan Hulu Achmad, Bupati Kuansing Sukarmis, Bupati Rokan Hilir Anas Maamun, Bupati Indragiri Hulu Yopi Ariyanto, Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir.

Selain Bupati Bengkalis yang menjenguk Gubri hari ini, sejumlah pejabat Pemprov Riau juga tampak hadir di Rutan KPK. Di antaranya, Kepala BP2T Riau Alimudin, Kepala Biro Humas Setdaprov Riau Fahmi, Kepala Biro Administrasi dan Ekonomi Burhanudin, Kepala Biro Umum Setdaprov Riau Ayun Khan dan sejumlah keluarga dan kerabat.(def)

Kajari Bengkalis, Mukhlis melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Arjuna Meghanada ketika di hubungi wartawan, Senin (30/9) kemarin mengatakan, untuk sementara pemeriksaan terhadap EF terpaksa di tunda karena kondisi kesehatan EF yang kurang baik.

Dijelaskan Arjuna, penetapan EF sebagai tersangka  oleh Kejari Bengkalis telah berlangsung selama seminggu dan telah di jadwalkan untuk segera melakukan pemeriksaan. Namun, berdasarkan surat izin dari pihak dokter yang menangani EF,  pihak kejari terpaksa menunda jadwal pemeriksaan yang telah di tetapkan. “ EF sudah kami tetapkan sebagai tersangka sejak minggu lalu dan hari ini di jadwalkan untuk pemeriksaan. Namun yang bersangkutan berhalangan karena sakit berdasarkan surat izin dokter, jadi kami jadwalkan pemeriksaan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Arjuna.

Namun, ketika di tanya wartawan informasi dokter yang menangani EF, Arjuna kelihatan enggan untuk memberikan informasi hingga kesana. “ Salah satu dokter yang praktek di Jalan Ahmad Yani,” candanya singkat.

Sebelumnya, Ef merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terhadap kegiatan peningkatan Jalan Suka Tani, Dusun Murni, Desa Sepahat, Kecamatan Bukit Batu Rp 1 miliar lebih dan peningkatan Jalan Poros Desa Teluk Rhu-Tanjung Punak di Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 3,6 miliar lebih pada proyek tahun 2012.

Penetapan EF sebagai tersangka merupakan pengembangan penyidikan Kejaksaaan Negeri Bengkalis dari penetapan WY alias Jakek, tersangka sebelumnya yang saat ini telah ditahan oleh pihak Kejari Bengkalis.

Sebelumnya, Ef merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terhadap kegiatan peningkatan Jalan Suka Tani, Dusun Murni, Desa Sepahat, Kecamatan Bukit Batu Rp 1 miliar lebih dan peningkatan Jalan Poros Desa Teluk Rhu-Tanjung Punak di Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 3,6 miliar lebih pada proyek tahun 2012. (def)

Kesempatan ini Kepala Kejari Bengkalis Mukhlis dalam arahannya mengungkapkan, pindah tugas adalah hal biasa demi penyegaran dalam suatu organisasi dan memberikan kesempatan untuk karir yang lebih baik.

“Saya ucapkan terima kasih kepada dua pejabat yang telah mengabdi di Kejari Bengkalis. Kepada pejabat baru saya berharap mampu segera beradaptasi dan bekerjasama. Bangun terus kebersamaan,” ungkapnya.

Setelah pengambilan sumpah dan pelantikan kedua pejabat baru Kejari Bengkalis selanjutnya menandatangani Pakta Integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.(d‘ril)

Pelaksana Tugas (Plt) BPBD-Damkar Bengkalis, Ja’afar Arif menyampaikan Bengkalis mendapatkan bantuan peralatan untuk penanggulangan bencana dari BNPB Pusat yang diserahkan pada Senin (16/9) lalu di kantor BNPB di Jakarta. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan deputi BNPB Pusat yang diterima langsung Ja’afar Arif, untuk kemudian dibawa ke Bengkalis. ‘ ‘Alhamdulillah, Kabupaten Bengkalis masuk dalam salah satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang mendapat perhatian dari BNPB Pusat, dalam hal penanggulangan bencana. Untuk itu, BNPB memberikan bantuan langsung berupa 1 unit mobil operasional rescue (penyelamatan) merk Ford Ranger, dua unit sepeda motor trail Kawasaki KLX serta beberapa tenda darurat berukuran besar,” terang Ja’afar, via seluler dari Jakarta, Rabu (18/9).

Dikatakan mantan camat Bengkalis tersebut, dengan adanya bantuan dari BNPB itu, maka setidaknya kebutuhan operasional petugas BPBD-Damkar Bengkalis terbantu, karena peralatan yang ada sekarang dinilai masih kurang. Kekurangan peralatan khususnya kendaraan operasional penanggulangan bencana disebabkan kondisi geografis Bengkalis yang terdiri dari pulau dan daratan. ‘ ‘Dengan adanya bantuan dari BNPB pusat ini setidaknya dapat meringankan beban BPBD-Damkar Bengkalis akan kebutuhan kendaraan operasional di lapangan. Nantinya, kendaraan tersebut disiagakan di Bengkalis maupun lokasi-lokasi yang rawan bencana, apakah itu kebakaran lahan dan hutan, banjir, kebakaran rumah atau bencana alam lainnya,” sambung Ja’afar.(d’ril)

PEKANBARU – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau ditengarai keder (takut,red) menghadapi aksi pengrusakan kawasan hutan lindung Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Apalagi oknum yang terlibat diduga mulai wakil rakyat hingga aparat.

Kesan tidak bernyalinya institusi pemerintah itu terlihat dari sikap mereka saat menjawab sejumlah pertanyaan wartawan tentang pengrusakan salah satu paru-paru dunia itu sebagaimana laporan Lembaga Konservasi Flora Fauna Riau (LEKOFFAR).

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau melalui Humas M Zanir, SH saat dikontak via ponselnya kemarin mengaku pihaknya belum mengetahui adanya aktifitas perambahan di kawasan hutan Konservasi GSK-BB. Padahal LEKOFFAR menyebutkan pihaknya sejak jauh hari sudah memberikan laporan secara resmi ke sejumlah institusi, termasuk BKSDA Riau. ” Hingga kini kita belum tahu soal adanya aksi perusakan di kawasan hutan Giam Siak itu, sebab laporan yang masuk dari Kasi pengaman BBKSD sendiri belum ada tentang hal itu,” ujar M Zanir.

Pada kesempatan itu, M Zanir mengaku pihaknya selama ini terus melakukan pemantauan dan perlindungan kawasan hutan koservasi di Riau. Hanya saja pihaknya tidak secara rutin melakukan pemantauan, dengan alasan terbatasnya ketersedian anggaran dan personil. ” Kita tidak bisa melakukan pengawasan dan perlindungan secara rutin dilapangan, karena ketersedian anggaran dan personil sangat terbatas,” katanya.

Uuntuk melakukan pemantauan dan pengawasan hutan lindung di Riau, disampaikan M Zanir pihaknya hanya bisa berharap kepada pemerintah setempat agar ikut andil dalam melakukan pengawasan dan perlindungan hutan. Apalagi letak kawasan hutan lindung berada di wilayah kabupaten-kota masing-masing. “ Menjaga kawasan hutan lindung adalah tanggungjawab bersama, baik pemerintah daerah, pusat dan kalangan masyarakat. Artinya bukan BBKSDA saja, tapi aparat, instansi dan masyarakat punya tanggungjawab yang sama,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Kehutan Kabupaten Siak, Ir Teten Effendi saat dikontak via ponselnya siang kemarin mengaku belum bisa memberikan komentar terkait pengrusakan Cagar Biosfer GSK BB. ” Iya pak, saya belum bisa beri komentar. Saya belum dapat informasi dan belum baca beritanya, tunggu dulu ya pak,” ungkapnya.

Namun setelah ditunggu cukup lama, namun Kadishut Siak tak kunjung memberikan jawaban. Nomor teleponnya yang dihubungi tidak pernah dijawab lagi. Begitu juga dengan pesan singkat yang dikirimkan.

Pada sisi lain, Humas Sinar Mas Group, Nurul Huda saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya juga mengaku tidak tahu tentang adanya aktifitas perambahan hutan. di cagar biosfer GSK-BB. “ Aduh saya belum tahu itu ada aktifitas perambahan hutan Giam Siak, coba cek dululah kebenarannya, karena giam Siak itu luas,” jawab Nurul tanpa beban.

Sedangkan salah seorang oknum anggota DPRD Siak berinisial HT yang diduga turut melakukan perambahan hutan di Kawasan GSK-BB saat dihubungi wartawan Selasa (17/6) kemarin membantah dirinya melakukan aksi perambahan di Kawasan GSK-BB. “ Saya sudah berulang kali menjelaskan persoalan ini kepada wartawan dan LSM itu, bahwa info tersebut tidak benar adanya,” ujar HT singkat seraya mengakhiri percakapnya pada Riau Pesisir, Selasa (17/9).

Sebelumnya Pembina Lembaga Konservasi Flora Fauna Riau (LEKOFFAR), Drs Fachrudin Syarief meminta pemerintah maupun aparat penegak hukum agar menindak tegas siapa saja yang terlibat dalam pengrusakan kawasan hutan lindung Cagar Biosfer Giam siak Kecil Bukit Batu (GSK BB). Akibat pengrusakan yang kabarnya melibatkan oknum aparat keamanan dan anggota dewan, saat ini kondisi kawasan yang menjadi salah satu paru-paru dunia itu memprihatinkan. “ Pemerintah harus berlaku tegas dan tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan dan perundangan yang ada untuk keselamatan kawasan hutan lindung. Kalau masyarakat ditangkap, oknum-oknum itu (aparat maupun anggota dewan,red) juga harus ditangkap,” tegas Fachruddin Syarief melalui sambungan telepon, Selasa (17/9/13).

Fachruddin Syarief sempat menyebut nama oknum anggota DPRD Siak berinisial HT yang diduga ikut terlibat dalam pengrusakan kawasan Cagar Biosfer. Oknum anggota dewan itu dikatakannya turut membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit di areal hutan lindung. “ Halomoan itu menurut informasi yang saya dapat ikut membuka perkebunan sawit disana (Cagar Biosfer,red). Namun darimana dia dapat tanah disana, saya tidak tahu persis. Apakah melalui proses jual beli dengan masyarakat atau bagaimana,” jelas Fachrudin Syarief.

Selain HT, disampaikan Fachrudin Syarief yang juga Pemangku Lembaga Adat Mandau (LAM) ini ada indikasi keterlibatan perusahaan-perusahaan besar dalam pengrusakan kawasan Cagar Biosfer itu. “ Salah satu perusahaan yang terindikasi ikut melakukan pengrusakan kawasan Cagar Biosfer yakni PT Kayang Balai Mandiri yang bekerjasama dengan perusahaan HTI terbesar di Riau yakni PT Arara Abadi,” ungkap Fachruddin Syarief.(ari/isa)

“…Kalau masyarakat ditangkap, oknum-oknum itu (aparat maupun anggota dewan,red) juga harus ditangkap. Jangan ada tebang pilih,”

Drs Fachrudin Syarief

Pembina LEKOFFAR

PEKANBARU – Pembina Lembaga Konservasi Flora Fauna Riau (LEKOFFAR), Drs Fachrudin Syarief meminta pemerintah maupun aparat penegak hukum agar menindak tegas siapa saja yang terlibat dalam pengrusakan kawasan hutan lindung Cagar Biosfer Giam siak Kecil Bukit Batu (GSK BB). Akibat pengrusakan yang kabarnya melibatkan oknum aparat keamanan dan anggota dewan, saat ini kondisi kawasan yang menjadi salah satu paru-paru dunia itu memprihatinkan. “ Pemerintah harus berlaku tegas dan tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan dan perundangan yang ada untuk keselamatan kawasan hutan lindung. Kalau masyarakat ditangkap, oknum-oknum itu (aparat maupun anggota dewan,red) juga harus ditangkap,” tegas Fachruddin Syarief melalui sambungan telepon, Selasa (17/9/13).

Fachruddin Syarief sempat menyebut nama oknum anggota DPRD Siak berinisial HT yang diduga ikut terlibat dalam pengrusakan kawasan Cagar Biosfer. Oknum anggota dewan itu dikatakannya turut membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit di areal hutan lindung. “ Halomoan itu menurut informasi yang saya dapat ikut membuka perkebunan sawit disana (Cagar Biosfer,red). Namun darimana dia dapat tanah disana, saya tidak tahu persis. Apakah melalui proses jual beli dengan masyarakat atau bagaimana,” jelas Fachrudin Syarief.

Selain HT, disampaikan Fachrudin Syarief yang juga Pemangku Lembaga Adat Mandau (LAM) ini ada indikasi keterlibatan perusahaan-perusahaan besar dalam pengrusakan kawasan Cagar Biosfer itu. “ Salah satu perusahaan yang terindikasi ikut melakukan pengrusakan kawasan Cagar Biosfer yakni PT Kayang Balai Mandiri yang bekerjasama dengan perusahaan HTI terbesar di Riau yakni PT Arara Abadi,” ungkap Fachruddin Syarief.

Menurut Facruddin Syarief, kemungkinan keterlibatan banyak pihak dibalik pengrusakan kawasan Cagar Biosfer itu sangat terbuka sekali. Pasalnya, jika hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, tingkat kerusakannya tidak akan separah saat ini. “ Kalau masyarakat kampung, paling mereka hanya mampu mengelola satu atau dua hektar. Tapi karena yang bermain itu pemodal-pemodal besar, lahan yang digarap itu mencapai ratusan hektar. Kalau ada sepuluh pemodal, bayangkan saja bagaimana kerusakan yang terjadi. Belum lagi dengan ancaman punahnya fauna kita. Kita berharap agar pemerintah kabupaten maupun propinsi lebih serius dalam menangani pengrusakan yang terjadi di Cagar Biosfer,” ungkap Fachrudin Syarief.

Berdasarkan pemantauan serta penelusuran yang dilakukan LEKOFFAR, Fachrudin Syarief yang akrab disapa Wak Ifah ini membeberkan kerusakan yang terjadi di dalam areal Cagar Biosfer GSK BB bukan hanya pada kawasan penyangga, namun sudah merambah pada kawasan inti. Cagar Biosfer itu sendiri memiliki tiga zona, takni zona transisi, zona penyangga dan zona inti. “ Pengrusakan yang sangat parah terjadi di sepanjang aliran Sungai Siak Kecil yang berada dalam kawasan Kabupaten Siak. Tepatnya mulai Sungai Kepimpin sampai ke daerah Tasik Betung Titi Alau perbatasan Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis,” ungkap Fachrudin Syarief.

Lebih lanjut disampaikannya, disepanjang kiri kanan sungai, areal yang semula kawasan hutan lindung sudah ditanami pohon kelapa sawit. Selain itu juga ada upaya penguasaan lahan Negara oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab di lokasi tersebut. Hal itu terlihat dari banyaknya plang-plang bertuliskan kepemilikan lahan mengatasnamakan pribadi dengan ukuran ratusan meter. “ Saya pikir, kalau pemerintah tidur atau diam saja, dalam waktu dua tahun ini kawasan Cagar Biosfer bakal punah,” ujar Drs Fachruddin Syarief.

Dampak terburuk lainnya akibat pengrusakan hutan lindung yang dilakukan oknum tidak bertanggungjawab itu menurut Fachruddin Syarief yakni punahnya kawasan cagar biosfer dan mengancam keselamatan masyarakat perkampungan yang berada di sepanjang hilir sungai. Diantaranya perkampungan Lubuk Gaung dan Sepotong yang bakal terendam banjir. “ Saat hujan turun, airnya tidak terbendung dan akan merendam perkampungan yang berada di hilir sungai. Pasalnya kawasan yang selama ini menjadi daerah resapan air sudah dirusak dan beralih fungsi. Air tentunya akan merendam perkampungan yang berada di daerah hilir. Kemudian banyak spesies tumbuhan alam yang terancam punah,” paparnya.

Fachrudin terakhir menyorot kinerja BKSDA Propinsi Riau yang terkesan sangat minim melakukan sosialisasi tentang keberadaan Cagar Biosfer. Ini terlihat dari sulitnya ditemukan plang pemberitahuan mengenai kawasan hutan lindung itu. Padahal itu sangat penting agar masyarakat bisa mengetahui dan memahaminya. “ Kedepan kita berharap BKSDA bisa saling berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan untuk membuat dan memasang plang-plang peringatan itu. Dengan adanya plang peringatan itu, masyarakat yang berada di kawasan Cagar Biosfer maupun orang-orang dari luar yang bertujuan untuk membeli lahan itu bisa berpikir ulang,” saran Fachrudin Syarief.(isa)

Kegiatan yang diselenggarakan atas kerjasama APKASI dengan APEKSI di Hotel New Kuta Bali itu dibuka oleh Ketua Umum APKASI Isran Noor sekira pukul 9.00 WITA. Turut dihadiri Wakil Menteri  ESDM Susilo Siswo Utomo, Wakil Gubernur Bal Ketut Sudi Karta, Ketua Umum APEKSI Vicky Lumentut dan bupati /walikota se Indonesia.

Selain mengikuti Rakornas yang mengusung tema “Gerak Cepat Pembangunan Insfrastruktur Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan” itu, Bupati Bengkalis Ir H Herliyan Saleh beserta bupati/walikota lainnya juga akan turut menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama antara APKASI, APEKSI  Dan Kementrian ESDM, tentang Sosialisasi percepatan Konversi BBM ke Energi Alternatif terbarukan.

Ketua Umum APKASI Isran Noor mengharapkan, agar seluruh kepala dearah yang hadir mendapatkan pengalaman baru dan gambaran utuh pembangunan Infrastruktur secara Nasiaonal. (ril/hms)

Kegiatan berlangsung di aula rapat lantai II Kantor Bupati Bengkalis resmi dan dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Burhanuddin, Kamis (12/9/13).

Dalam arahannya Burhanuddin meminta, agar PNS lebih profesional dalam bekerja. Profesionalisme memilik arti penting dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan pemerintah. “ Terlaksananya kegiatan ini memiliki arti penting terutama bagi peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan saat ini yang menuju kearah good governance. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional,” ujarnya.

Burhanuddin juga berharap PNS harus mampu menumbuhkan gagasan dan ide baru untuk kesempurnaan pengelolaan kepegawaian. “ Sehingga terbina sistem kerja dan mekanisme kerja yang terkoordinir serta gagasan untuk dapat dijadikan masukan dalam penyelenggaraan tugas dimasa mendatang yang penuh dengan persoalan dan masalah baru,” harapnya.(ril)

Dikatakannya lagi, untuk desa lain yang belum masuk, agar secepatnya menyelesaikan segala ketentuan terkait permohonan untuk proses pencairan, mengingat waktu hingga akhir tahun tinggal beberapa bulan lagi. ” Bagi desa yang belum agart segera melengkapi berkas permohonan, apa bila sudah lengkap akan kita proses,” kata Renaldi.

Untuk 34 desa yang telah menyelesaikan proses administrasi tersebut pada umunya dari Kecamatan Mandau dan pinggir. ” Secara pasti saya tidak ingat 34 desa tersebut tetapi pada umumnya dari Mandau dan pinggir,” ungkap Renaldi. (def)