Demikian ungkap Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Cabang Kota Dumai, Ahmad Jony Marzainur kepada wartawan di Dumai.“ Selaku ketua Assosiasi ini saya menuding Pertamina RU II melanggar UU NO 17 / 2008, Pasal 119  huruf f  RPP  Angkutan  di  Perairan menyebutkan  semua  perusahaan bongkar muat wajib melaporkan  kegiatan  usahanya  setiap  tahun  kepada  pemberi  izin  (pemerintah)  dengan  tembusan badan otoritas pelabuhan atau unit pelaksana teknis (UPT),” Kata Jony dengan wajah gerah dan kesal, Rabu (11/4)

Menurutnya, Pihak RU II tidak seharusnya berkilah dengan menjadikan Administrasi Pelabuhan sebagai backing perizinan bongkar muat khususnya ketika ekspor limbah jenis green coke diareal terminal khusus yang masih berada diperairan Kota Dumai. Walaupun sehingga saat ini usaha bongkar muat menunggu terbitnya  PP tentang Angkutan di  Perairan  itu karena bidang usaha ini tidak diatur di dalam PP  No. 61/2009 tentang Kepelabuhanan,” ujar Jony.

Ditambahkannya, Ironisnya disatu sisi perusahaan besar seperti Chevron atau Wilmar Grup yang menjalankan usaha didermaga dan perairan Kota Dumai justru mau mendaftarkan diri dalam APBMI Kota Dumai. “ Kita tidak mau membangun imej ataupun  tudingan dengan mengatakan bahwa RU II terlibat permainan dalam melakukan kinerja muatan Green coke. Namun belum adanya jawaban dari management RU II, seolah mereka sendiri membangun konflik ini,” ucap Jony.

Penyampaian Ketua APBMI Kota Dumai seolah merujuk dari sikap dan pernyataan dari ketua lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lembaga Tranparansi Anggaran (Letra) Dumai. Dimana beberapa waktu lalu mengatakan ada borok dibatang tubuh RU II. “ Saya yakin Pertamina tak mau memakai jasa buruh angkut karena takut terbongkar permainan para oknumnya dalam penjualan green coke,” ungkap Ir. Muhammad Hasbi.

Menanggapi hal diatas, PT Pertamina RU II melalui Public Relation Section Head, Yefrizon mengatakan bahwa dirinya belum bisa menjawab persoalan tersebut dengan waktu yang tergesa gesa. Disebabkan hal ini harus dilaporkan dan dibicarakan kembali melalui rapat management RU II dan tentunya akan disampaikan kepada General Manager (GM). “ Kita akan panggil kembali saksi ahli untuk menuntaskan permasalahan ini jika itu ada menyentuh dengan APBMI dan pelanggaran terhadap undang undang,” Kata Yefrizon kepada Riau Pesisir, sekitar pukul 10.15 Wib, Rabu ( 11 / 04 / 2012 ) disela sela akan mengikuti rapat intern dengan management RU II (isa).

Kegiatan yang dipusatkan di Kabupaten Pelalawan itu tidak hanya menghadirkan Gubri, namun juga sejumlah menteri. Masing-masingnya adalah Menko Ekuin Hatta Rajasa, Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta dan Kepala BPPT Marjan Aziz Iskandar.

Workshop ini sendiri akan berlangsung selama dua hari yang diikuti perwakilan dari semua Provinsi di Sumatra. Dengan tujuan membangun komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara daerah, daerah dengan pusat, pusat dengan pusat dalam rangka mengakselerasi terbangunnya kisah sukses di daerah-daerah dengan menggunakan platform sistem inovasi untuk mendukung teknopolitan industri hilir sawit serta menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda dan mahasiswa khususnya di koridor Sumatra.

Menko Ekuin, Hatta Rajasa pada kesempatan itu menyampaikan perlu pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan guna mewujudkan visi Indonesia sebagai Negara maju dan sejahtera pada tahun 2025. ” Untuk mendukung itu, pemerintah telah menerbitkan Perpers Nomor 32 tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2010-2025 yang mengedepankan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Hatta Rajasa.

Lebih lanjut Hatta Rajasa mengatakan, dalam upaya mempercepat pembangunan dan daya saing daerah di koridor ekonomi Sumatra, Menko Ekuin telah bekerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga. Di antaranya, BPPT, Kemenristek, Kemendikbud, Kemenparkeraf, LPNK Ristek, pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Pelelawan serta Riset dan lembaga perguruan tinggi di Riau.” Dilaksanakannya workshop ini untuk menjaring saran dan masukan dari stokeholders dalam penguatan sistem inovasi untuk mendukung teknopolitan industri hilir kelapa sawit dalam rangka implementasi program MP3EI koridor Sumatra,” ungkapnya.

Sementara Gubernur Riau, HM Rusli Zainal menyambut baik pelaksanaan workshop itu dan berharap bisa memberikan dampak positif, khususnya bagi pembangunan Riau. Selain itu, Gubri juga bertekat akan menjadikan Riau sebagai Central of Exelent Industri sawit se-Indonesia. Program Nasional Industri Hilir kelapa sawit 2010 menjadikan Riau kutup pertumbuhan ekonomi kawasan barat Industri dengan pemaksimalan pemanfaatan potensi industri hulu seluas 2 juta H a yang dipastikan dapat memberikan nilai tambah peningkatan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan di Riau. (hms)

Lebih lanjut dikatakannya, jangankan produk-produk yang kadaluarsa, makanan atau minuman yang kedapatan dari luar atau negeri jiran saja tidak diperbolehkan diperdagangkan di Ramayanan. “ Dari tahun 2007 lalu kita sudah diberikan edaran dan warning agar tidak menjual produk luar, cukup yang lokal saja, karena dampaknya berbalik kepada kita juga. Sehingga dari segi penjualan terkadang kita masih kalah, “ ucapnya.

Pihaknya berjanji akan mengecheck kembali serta menegur pemasok yang mensuplay produk yang akan di masuk ke Ramayana, seperti kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh prtugas yang ditunjuk. “ Perasaan saya, setiap hari petugas kita selalu melakukan sortir barang-barang yang kadaluarsa. Dan jika barang yang ditemukan oleh masyarakat sudah kadaluarsa maka kita akan menghentikan dan menegur pemasok makanan tersebut. Namun yang jelasnya barang itu akan kita kembalikan kepada pemasoknya,” pungkasnya.

Sedangkan di tempat berbeda, Kepala Disperindag Dumai, Drs H Djamalus melalui Kabid Perlindungan Konsumen pada Disperindag Dumai, Herlina sangat menyesalkan jika peristiwa itu benar adanya. “ Takutnya kepercayaaan masyarakat menjadi berkurang bahkan hilang, karena pusat perbelanjaan sekelas Ramayana masa ada produk yang sudah expired,“ ujarnya yang mengaku juga rutin melakukan pemeriksaan.(khl)

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pekanbaru, Syafrizal Bakar kepada wartawan mengatakan keterlambatan pembayaran tagihan listrik PJU itu karena menunggu APBD 2012 bisa dicairkan. Ditambah lagi dengan adanya selisih perhitungan tagihan antara Pemko dan pihak PLN. “ PLN masih memasukkan tagihan rekening  dari meteran yang sudah di cabut, sehingga terdapat selisih Rp 89 juta, kejadian tersebut berlarut-larut sehingga tunggakan semakin membengkak”, urainya.

Hanya saja dijelaskannya, selisih tersebut sudah dicocokkan dan direvisi kembali secara bersama-sama. Tagihan rekening yang sebelumya diajukan PLN dikurangi dengan kelebihan. “ Berdasarkan kesepakatan tersebut, seluruh tunggakan sudah kita lunasi hingga bulan Maret 2012 dengan anggaran 15 Miliar,” ungkap Syafrizal.

Pihaknya berharap agar kedepannya kejadian yang sama tidak terulang kembali. Baik tunggakan maupun kesalahan penghitungan dari pihak PLN sendiri. “ Dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan,” sebutnya.(jsn)

Ketua DPC INSA Kota Dumai, Badaruzaman Yossa menegaskan pengoperasian kapal tunda milik PT Pelindo I cabang Dumai wajib mengikuti Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran pada pasal 213 dan pasal 216. Agar tidak terjadi pengangkangan terjadap aturan, Badaruzaman menyebutkan pihaknya telah menemui pihak regulator dalam hal ini kantor Adpel  (Administrator Pelabuhan) kelas I Dumai. “ Kami selaku pengguna jasa sudah melakukan langkah koordinasi dengan pihak Adpel Dumai. Berdasarkan hasil koordinasi itu, Kepala Kantor Adpel Dumai berjanji akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap seluruh kapal tunda milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) itu,” ujar Badaruzaman Yossa saat ditemui kemarin.

Lebih lanjut Badar mengatakan, permasalahan utama dari kapal tunda yang dioperasikan PT Pelindo I cabang Dumai bukan terkait izin operasionalnya. Namun menyangkut masalah kelayaklautan  dari kapal tunda yang dioperasikan tersebut. “ Kalau izin operasionalnya jelas PT Pelindo punya. Namun bagaimana dengan kelayaklautan dan sertifikasi kapal tunda tersebut. Ini yang harus kita pertanyakan,” tegas Badaruzaman.

Menurut Badar, segala aktifitas yang dilakukan oleh para pengguna jasa maupun PT Pelindo selaku pengelola pelabuhan harus tunduk dan taat terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku. “ Justru karena itulah kita meminta Adpel kelas I Dumai agar melakukan pemeriksaan terhadap kapal tunda milik PT Pelindo I yang dioperasikan di pelabuhan Dumai,’ tuturnya.

Sebelumnya Management PT pelindo cabang Dumai melalui Humas perusahaan negara tersebut saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti permasalahan dari kapal-kapal tunda dengan melakukan langkah awal membenahi seluruh dokumen kapal-kapal tunda tersebut. “ Masalah dokumen kapal-kapal tunda telah kita tindaklanjuti, bahkan ada beberapa dokumen yang telah diserahkan. Termasuk juga surat yang dilayangkan oleh pihak regulator dalam hal ini kantor Adpel Kelas I Dumai telah dibalas dengan melampirkan sertifikat yang telah selesai,” katanya.

Sementara Kepala Adpel Kelas I dumai Mulder Mustafa melalui kabid KLK (Kepala Bidang Kelayak Lautan Kapal) Victor Vicki Subroto M.Eng saat dikonfirmasi mengatakan jauh sebelumnya mereka telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap kapal-kapal tunda milik PT Pelindo. Hasilnya, seluruh sertifikat dari kapal tunda milik PT Pelindo I telah habis masa berlakunya dan untuk itu memang sudah kewajiban dari pemilik kapal untuk kembali mengurus sertifikat-sertifikat tersebut. “ Kita sudah bertemu dengan pihak management PT Pelindo I Cabang Dumai. Dalam pertemuan itu kita berikan solusi kepada mereka (PT Pelindo I Cabang Dumai) untuk dengan segera mengurus seluruh sertifikat kapal-kapal tunda miliknya yang telah habis masa berlakunya dengan cara, mengajukan permohonan kepada pihak DJPL (Derektorat jendral Perhubungan Laut). Nantinya DJPL akan mengeluarkan nota dinas berikut perintah untuk melakukan kembali proses pemeriksaan fisik dari kapal-kapal tunda milik PRT pelindo I itu sebelum sertifikat dikeluarkan,” jelasnya(**)

“Harga tipe 70 ke atas itu selalu di atas harga historis, jadi kenaikannya sangat signifikan, bahkan kenaikan, biasanya kenaikan sebesar 50 persen dalam tiga tahun, atau 100 persen (dua kali lipat) dalam lima tahun,” kata Filianingsih, di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa 20 Maret 2012.

Menurut Filianingsih, jika kenaikan lebih cepat, artinya harga tidak riil. Jika kondisi ini dibiarkan akan menjadi bubble. Hal ini terjadi karena ada demand dari orang yang punya uang, sementara supply itu-itu saja.

Untuk itu BI lalu kemudian menetapkan besaran aturan loan to value (LTV) untuk KPR maksimal sebesar 70 persen. Sehingga uang muka yang harus dimiliki nasabah sebesar 30 persen dari harga rumah yang akan dibayar. Hal ini khusus berlaku bagi rumah di atas type 70 meter persegi.

“Angka LTV 70 persen, ini berdasarkan fakta di lapangan juga. Kan ada variasi penawaran DP, dan kita juga melihat kemampuan dari masyarakat, makanya kita ambil DP 30 persennya sebagai angka tengah,” ujar Filianingsih• VIVAnews

*** Yang mau beli ataupun jual rumah silahkan kunjungi Riau Property

Dengan memiliki segala potensi pertanian, Kota Dumai khususnya sangat memungkinkan dikembangkan menjadi kawasan agribisnis asalkan sumber daya yang ada dioptimalkan. Komoditas yang unggul dikembangkan, misalnya tanaman jagung dan ubi kayu, yang bisa menghasilkan turunan pembuatan keripik pedas ciri khas Dumai. ” Selain komoditi hortikultura, kita tetap akan pertahankan dan lebih memperkuat komoditi tanaman padi sebagai komoditas strategis ketahanan pangan daerah. Wilayah pertanian Dumai sejauh ini masih prospek untuk dikembangkan dengan komoditi pertanian lainnya,” kata Wawako, H Agus Widayat saat ditemui, Kamis (15/3).

Dikatakannya lagi, untuk sentra pengembangan tanaman pangan di kota Dumai, sebagian besar berada di areal pertanian di Kecamatan Sungai Sembilan. Sedangkan, komoditas hortikultura seperti cabe merah keriting, sayuran dataran rendah, nenas mundam dan durian pelintung tersebar di beberapa kawasan pertanian di seluruh kecamatan yang ada.

Wawako menyadari taraf hidup perekonomian masyarakat petani saat ini belum terangkat sesuai yang diharapkan. Namun untuk itu, Pemerintah Kota (Pemko) Dumai memegang komitmen memajukan petani dengan meningkatkan program berkelanjutan melalui budidaya tanaman pangan dan hortikultura bernilai ekonomis.

Selanjutnya, di tahun 2012 ini Pemko akan mengembangkan pertanian sayuran organik dengan tujuan merambah pasar ekspor dengan sharing anggaran pemerintah pusat dan daerah. ” Kita akan upayakan sharing anggaran untuk fokus mengembangkan budidaya sayuran organisk seluas empat hektar dengan harapan dapat mendukung optimalisasi terminal agri bisnis di kota Dumai,” ungkapnya.(hin)

Bukan itu saja, kegiatan ini juga ada kaitannya dengan program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan bagi kelompok peternak sapi yang ada di Dumai. “ Karena semakin tingginya permintaan masyarakat akan daging, otomatis pendapatan dari peternak juga diharapkan dapat meningkat,“ ujar Agus Widayat.

Dikatakannya, bungkil dianggap perlu sebagai pakan ternak, selain sebagai upaya menuju swasembada daging, populasi sapi juga jadi perhatian khusus dengan memusatkan kepada ketersediaan pakan sapi. “ Oleh karena itu para kelompok tani khususnya dari ketua mereka dapat berkoordinasi dengan pelaku usaha yang mengolah Curde Palm Oil  (CPO) di kota industry dan pelabuhan ini, agar bisa mendapatkan jatah dari bungkil sawit untuk pakan sapi, “paparnya menjelaskan.

Pemko Dumai dikatakannya juga sudah bertindak sebagai penjembatan diantar dua pihak, untuk mendapatkan bungkil tersebut. Dengan lakukan rapat koordinasi terutama dengan owner perusahaan CPO yang beroperasi di Dumai. “ Sangatlah jelas, kita mengimbaukan agar pelaku usaha mengalokasikan bungkil sawit untuk memenuhi masyarakat sebagai “member” pakan ternak.,” sebutnya.

Diakuinya, memang sebelumnya sempat mengalami jalan buntu, karena pihak perusahaan menjelaskan sawit olahan mereka sudah masuk ke dalam areal belikat perusahaan bungkilnya. Namun setelah ditindak lanjuti ke pihak Bea dan Cukai Dumai, ternyata total bungkil yang hendak di ekspor hanya 25 Persen.“ Dari jumlah total ekspor yang ada, rata – rata bungkil per harinya bisa mencapai 600 Ton, dan jika disisakan 25 Persen saja berarti Dumai bisa kebagian dua Ton per harinya, dan saya rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan pakan, “ tukasnya.(isa)

Pertamina selaku pemasok tunggal BBM harus mengawasi mulai dari depot distribusi, transportasi hingga titik lokasi penjualan. Baik di lingkungan perusahaan maupun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). “ Adanya rencana kenaikan (BBM) ini pasti bakal dimanfaatkan oleh para spekulan. Mereka tidak boleh diberi ruang gerak. Untuk itu, Pertamina harus melakukan pengawasan ketat,” ujar Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit di Kantor Gubernur Riau.

Selain melakukan pengawasan secara ketat dan intensif, Wagub sebagaimana diberitakan riauterkini.com juga meminta agar persediaan BBM di Depot maupun di SPBU tidak berkurang. Jika terjadi kelangkaan bisa menjadi pemicu melonjaknya harga BBM di tingkat pengecer. “ Pertamina harus memberikan jaminan ketersediaan BBM. Jangan sampai begitu harga naik BBM jadi langka. Tidak kalah penting juga jaminan kelancaran pendistribusian,” sebut Mambang Mit.

Politisi partai Demokrat ini juga tidak menepis kemungkinan terjadinya inflasi akibat kenaikan harga BBM. Pasalnya, secara langsung akan diikuti dengan kenaikan harga barang dan jasa. Kendati begitu, pemerintah akan terus melakukan kontrol terhadap kenaikan harga agar tidak melonjak tajam. ” Kenaikan harga BBM ini tentunya akan mengakibatkan inflasi sehingga berpengaruh terhadap harga barang dan jasa. Maka perlu pengawasan terhadap kenaikan harga secara proporsinal dengan ukuran seberapa persen,” jelasnya.(*)

Disampaikannya, ada empat jenis kegiatan bongkar muat tersebut.”Diantaranya trend eksport CPO dan turunannya meningkat menjadi 28.7 Persen, kedua trend import CPO dan turunan juga meningkat sebanyak 756.8 Persen, sedangkan trend antar pulau muat CPO dan turunan meningkat menjadi 11.6 Persen, dilanjutkan dengan yang terakhir trend antar pulau bongkar CPO dan turunan juga naik sebesar 35.9 Persen,“ jelas Harianja lebih lanjut.

Menurutnya, untuk peningkatan trend bongkar muat CPO dan turunannya dari 3.779.492 Ton menjadi 4.863.894 Ton melalui pelabuhan Dumai berdasarkan beberapa hal. “ Seperti pertumbuhan produksi kapal sawit di Provinsi Riau rata – rata enam persen per tahun sesuai dengan studi “Hinterland” (belakang pelabuhan) tahun 2008 lalu yang diiringi dengan permintaan dari luar negri yang terus meningkat, “ tuturnya pria paruh baya ini.

Bukan itu saja, sejalan dengan pertumbuhan eksport CPO dan turunannya secara berkesinambungan Pelindo Cabang Dumai juga terus mengupayakan meningkatkan pelayanan dan penambahan seperti “Jalur Pipanisasi”. “ Pipanisasi tersebut dimaksud adalah jalur pipa yang siap sambung dengan jumlah 85 jalur kepada 11 “Stakeholder” (pemegang saham) CPO Dan turunannya saat ini, “ucapnya lagi.

Sehingga pelabuhan Dumai bukan lagi sebagai feeder untuk CPO dan turunannya. “Tapi kapal – kapal pengangkut CPO sudah “Direct Call” (panggilan langsung) kenegara tujuan, “kata pimpinan kantor yang baru saja disahkan menjadi kawasan kepabeanan yang telah disetujui oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia pada Nomor 12 / WBC.03 / 2011.

Sementara produksi CPO dan turunannya dari daerah luar seperti Sampit di Provinsi Kalimantan Tengah sudah ada yang di eksport melalui pelabuhan Dumai. “ Sehingga konsep Dumai dijadikan sebagai “Hubport” CPO dan turunannya sudah mulai berjalan, “ tutur Harianja.

Kapal – kapal pengangkut CPO dan turuannya itu yang telah berkunjung ke pelabuhan Dumai sudah semakin besar saja. “ Hal ini terlihat dari peningkatan Gross Tonage (GRT) kunjungan kapal dan turunannya dari tahun 2010 ke tahun 2011 yakni yang awalnya 5.863.684 GRT menjadi 6.930.656 GRT, “ tutupnya.(khl)

Badaruzzaman menyebutkan apa yang dilakukan oleh pihak PT Persero Pelindo I Cabang Dumai itu merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Apalagi aturan main itu sudah diamanatkan dalam undang-undang. ” Dengan adanya tindakan tegas, maka seluruh pengguna jasa akan merasa bahwa tidak ada tebang pilih dalam penegakan aturan,” sebutnya.

Menurutnya, pihak yang paling dirugikan jika terjadi sesuatu yang tidak diiginkan saat pelayanan penundaaan kapal adalah para pengguna jasa itu sendiri. Pasalnya, tidak ada jaminan pasti dari kegiatan yang tidak memiliki izin yang jelas itu. ” PT Persero Pelindo I khususnya pada cabang Dumai seharusnya tahu, jika dalam pelayanan penundaan terjadi insiden (kecelakaan) yang menyebabkan kapal yang ditunda mengalami kerusakan, proses ganti rugi akan semakin rumit. Bahkan, bisa saja pihak asuransi kapal tidak akan menerima klaim dari pemilik kapal dengan dalih saat kapal mengalami kecelakaan dibantu dengan kapal tunda yang tidak mendapatkan izin dari pihak regulator,” ujarnya.

Pada sisi lain, Sekretaris Jenderal Forum Kapal Herman Bukhari secara tersirat mengatakan dengan beroperasinya kapal tunda milik PT Persero Pelindo I di kolam bandar Dumai tanpa izin dari Syahbandar secara otomatis juga berdampak terhadap tarif jasa yang dikenakan kepada pengguna jasa kapal tersebut. Pembayaran tarif jasa penundaan yang dilakukan oleh perusahaan plat merah itu tentunya harus dipertanyakan pertanggungjawabannya. ” Kalau proses aktifitasnya saja tidak diketahui oleh pihak regulator, maka bagaimana mempertanggungjawabkan tarif dari jasanya. PT Persero Pelindo itu bukan perusahaan kecil loh, dia perusahaan yang dibentuk oleh negara guna memberikan pendapatan bagi Negara. Jadi, tidak mungkin tidak tahu prosedur-prosedur yang harus dijalankan oleh oleh orang-orang yang duduk di dalam perusahaan itu,” tuturnya.

Baik Badar maupun Herman mengatakan, sudah sewajarnya PT Persero Pelindo melaksanakan apa yang telah ditetapkan undang-undang dalam menjalankan roda usahanya. Selain itu, sudah sewajarnya pula Adpel selaku regulator mengambil tindakan tegas setelah surat teguran sebagai langkah awal tindakan tidak ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut. ” Jangan jadikan pengurusan dan pembenahan dokumen sebagai alasan, karena kita pengguna jasa tahu pembenahan dan pengurusan dokumen itu juga muaranya ke regulator. Kita minta tolong aturan yang sudah berlaku dijalankan agar pelabuhan Dumai semakin tertib,” harapnya.(Boby)

“Rencana kenaikan BBM ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab, contohnya penimbunan BBM. Kita akan tetap awasi jangan sampai masyarakat dirugikan,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai Drs H Djamalus Rabu,(7/3).

Setakat ini, pantauan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai sendiri belum ada ditemukan praktik illegal tersebut. Kendati kenaikan BBM ini masih belum pasti, namun Djamalus tetap mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan ada praktik penimbunan BBM.

“Sejauh ini masih belaum ditemukan, tapi kami mengimbau kepada masyarakat jika ada melihat penimbunan BBM silahkan lapor. Karena jika dibiarkan akan merugai masyarakat sendiri,” ujar Djamalus mengakhiri.(dik)

Terkuaknya pelanggaran yang dilakukan PT Pelindo I Cabang Dumai itu bermula dari operasional kapal tunda mereka. Pada pasal 213 ayat 1 hingga 4 Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 secara tegas mengatur bahwa perusahaan BUMN itu wajib menyerahkan dokumen kapal tundanya kepada pihak syahbandar selaku regulator yang bertanggungjawab terhadap seluruh aktivitas pada kawasan pelabuhan. Anehnya, aturan yang diamanatkan oleh Undang-undang itu terkesan diabaikan begitu saja oleh pihak PT Pelindo I Cabang Dumai. Buktinya, hingga kini dokumen kapal tunda itu tidak pernah diserahkan kepada syahbandar.

Hal ini juga dibenarkan Kepala Kantor Adpel Kelas I Dumai, Capt Mulder Mustafa S.E melalui Kepala Seksi Syahbandar Adpel kelas I Dumai, Capt Ivan Apriano Polin yang menyebutkan bahwa selama menjabat pihaknya tidak pernah menerima satupun dokumen kapal tunda milik PT Persero Pelindo I Cabang Dumai yang dioperasionalkan untuk melakukan proses penundaan kapal-kapal yang akan sandar atau selesai sandar pada dermaga. ” Belum ada satupun dokumen dari kapal-kapal tunda milik pelindo yang diserahkan kepada kita sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2008,” katanya.

Capt Ivan Apriano Polin menambahkan, hingga kini pihaknya belum pernah mengeluarkan izin untuk aktivitas layanan penundaan yang dilakukan oleh kapal tunda milik BUMN tersebut.  ” Bagaimana kita dapat memberikan izin aktifitas untuk kapal-kapal tundanya, sementara dokumennya saja hingga saat ini masih belum diserahkan kepada kita,” ujarnya.

Sementara Kabid KLK (Kepala Bidang Kelayak Lautan Kapal) Adpel Kelas I Dumai, Victor Vicky Subroto M.Eng juga mengaku belum pernah melakukan proses pemeriksaan dokumen kapal tunda PT Pelindo I Cabang Dumai. ” Kita dibidang KLK sama sekali belum pernah melakukan proses pemeriksaan dari seluruh dokumen kapal tunda milik PT Pelindo I yang dioperasikan di pelabuhan Dumai,” tuturnya.

Baik Ivan maupun Vicktor mengatakan, terkait indikasi pelanggaran yang terjadi itu, pihaknya telah mengambil langkah dengan menyurati management perusahaan negara tersebut. Dalam surat yang dikirimkan itu, Adpel meminta agar dokumen kapal tunda yang dioperasikan segera diserahkan. ” Kita bukan tidak melakukan tindakan. Kita sudah layangkan surat teguran kepada PT Pelindo, namun hingga saat ini surat yang dikirim itu belum ditanggapi. Dalam waktu dekat ini kita akan kembali mengambil tindakan,” ujar mereka.

Menyikapi persoalan yang ada, General Manager PT Persero Pelindo I Cabang Dumai, Harianja melalui Humas Arlem Susanto Purba saat dikonfirmasi mengaku pihaknya hingga saat ini belum menyerahkan seluruh dokumen maupun warta kapal tunda milik perusahaan tersebut kepada pihak Syahbandar sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2008. Hanya saja pihaknya berdalih, hal itu bukan berarti Pelindo tidak mematuhi Undang-undang yang berlaku. ” Kita bukan tidak mematuhi Undang-Undang nomor 17 tahun 2008. Justru kita sedang berusaha melaksanakan Undang-undang tersebut. Saat ini kita sedang melakukan pembenahan dokumen-dukumen kapal milik perusahaan untuk selanjutnya iserahkan kepada pihak Syahbandar,” jelas Arlem Susanto.(bob)

Rapat yang juga dihadiri beberapa rombongan dari Dinas PU Provinsi Riau, sejumlah satker terkait dari Dinas PU Dumai serta beberapa pelaku usaha yang kawasannya bakal dijadikan areal Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) itu digelar di ruang Media Center, Jalan Putri Tujuh Dumai Timur.

Disamping mendengarkan keterangan dari dua belah pihak, Khairul juga menegaskan kepada sejumlah rekan rapatnya terutama mulai dari Dinas PU Dumai hingga pelaku usaha yang hadir agar melakukan pendataan yang akurat. “ Karena kalau tak macam itu, nanti ujung – ujungnya Wali Kota Dumai jugo yang disalahkan, padahal saya sendiri sudah berikan warning dan deadline mengenai pendataan ini,  ya selagi kita diberikan kepercayaan oleh pusat, jika Dumai dijadikan kawasan MP3EI ini. Dan sesuai harapan kita, agar Dumai dapat maju dan berkembang sesuai yakni menjadikan Kota Pengantin Berseri,“ pesan Dumai 1 ini.

Ia juga menyampaikan, diprioritaskan pada tahap penimbunan wajib selesai di tahun ini juga. “ Kalau tidak, pupuslah harapan kita jika akhir Desember ini tak siap jugo. Sudahlah kena denda, kontrak pun jadi putus. Oleh karena itu kita sangat menginginkan sekali kerjasamanya dari semua pihak untuk mendukung program pusat ini. Kalau misalnya Dumai maju nanti hasilnya untuk masyarakat Dumai juga,” ujar Wali Kota Dumai, Khairul Anwar.

Sedangkan di luar ruangan usai rapat terbuka, Simon Ginting selaku Ketua Rombongan Kementrian PU RI yang membidangi wilayah Sumatera khususnya Riau membeberkan hasil putusan rapat tersebut kepada sejumlah awak media. “ Tahun 2012 ini, langkah awal dari pengerjaan proyek rigit ini adalah lakukan tahap penimbunan terlebih dahulu. Hal itu berdasarkan UU Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari batas waktu yang ditentukan. Penimbunan berakhir pada tanggal 10 November 2012 mendatang, dengan deadline selambatnya tanggal 31 Desember 2012. Jika waktu tersebut belum juga selesai, maka perjanjian kontrak dianggap putus, “ungkap Simon menjelaskan.

Untuk pembuatan jalan rigit tetap diproyeksikan sebagai proyek multiyears yang pengerjaannya selama dua tahun dan diharapkan 2014 sudah bisa selesai. Dengan rincian, tahun 2012 ini selesai penimbunan juga diupayakan meneruskan pembangunan sepanjang satu Kilometer. “ Tahun 2013 selesai sampai 10 Kilometer dan tahun 2014 selesai semuanya. Diantaranya Jalan simpang batang – Parit Kitang sepanjang 12.5 Kilometer dengan dana kemungkinan diperkirakan  Rp140 Milyar, Jalan Dumai – Pelintung 20 Kilometer sebanyak Rp145 Milyar. Sedangkan untuk jalan Dumai lainnya yang dipasang rigit juga sepanjang 30 Kilometer. Yakni Jalan Soekarno – Hatta, dimana  tahun 2012 ini sedang berjalan dan harus selesai tiga Kilometer. Kemudian tahun berikutnya delapan Kilometer dan pada 2014 sepanjang 15 Kilometer,” jelasnya.(khl)

Walikota Dumai, H Khairul Anwar mendatangani prasasti tanda diesmikannya Silo Holcim di Dumai.

DUMAI (riaupeople) – Dumai bagai magnet baru bagi kalangan investor. Setelah beberapa investasi baru yang merambah Kota Dumai, kali ini kembali masuk investor PT Holcim Indonesia Tbk Dumai. Perusahaan pemasok semen itu kini sudah mulai beroperasi di kawasan Pelindo Dumai, tepat disebelah Dermaga A. “ Setahu saya ini kali ketiga, Dumai dipercaya sebagai kawasan untuk pengepakan semen. Nantinya akan bertambah perusahaan baru lagi dengan nama PT Bosoa. Masuknya para investor ke Dumai ini kita harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Walikota Dumai, H Khairul Anwar saat meresmikan fasilitas Silo dan pengepakan Holcim Dumai, Rabu (22/2).

Wali Kota Dumai, H Khairul Anwar SH juga berharap dengan hadirnya Holcim bisa ikut membantu pembenahan infrastruktur di Kota Dumai.

Masuknya Holcim sedikit banyaknya makin menunjukkan geliat investasi di sektor infrastruktur. Selain itu kehadiran investor juga menunjukkan keseriusan cukup tinggi. Keseriusan ini ditandai dengan diresmikannya dua Silo yang ada di daerah Riau, mulai dari Perawang, tanggal 21 Februari lalu, dan Dumai tanggal 22 Februari 2012.

Presiden Direktur Holcim Indonesia, Eamon Ginley merasa tersanjung dengan hadirnya dua kepala daerah, yakni Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi dan Wali Kota Dumai, H Khairul Anwar SH saat peresmian di kedua tempat itu. “ Kita berterimakasih atas dukungan dan kemudahan yang diberikan pemerintah. Dengan beroperasinya dua Silo baru ini, nantinya diharapkan dapat menambah lengkapnya fasilitas kami di Sumatera, “ungkap pria bule berkebangsaan Selandia Baru ini.

Lebih lanjut dikatakannya, tahun 2011 lalu juga telah dilakukan peresmian Silo di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. “ Pastinya dengan kehadiran kami disini mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan hal ini merupakan inovasi baru kami supaya lebih dekat lagi dengan konsumen,“ harap Eamon.(rls)

Pada kesempatan itu, Yuji Hamada juga menawarkan kesiapannya untuk memfasilitasi kebutuhan pembangunan, pendidikan dan investasi Riau kepada pemerintah Jepang. Seperti yang diberitakan riauonline.com, Gubernur Riau HM Rusli Zainal mengatakan kondisi Riau yang aman dan kondusif menjadi daya tarik tersendiri bagi investor menanamkan modalnya. Tanpa faktor itu, mustahil investor mau mengucurkan uangnya. Dan Gubernur Riau juga menyampaikan terimakasih atas dukungan yang akan diberikan karena dukungan seperti itu sulit didapatkan oleh daerah tanpa ada landasan yang kuat. Di sisi lain, Riau yang terus berkembang, sangat membutuhkan dukungan investasi Jepang termasuk juga dukungan dalam program pendidikan karena sesuai dengan visi Riau dalam rangka memberantas kebodohan. (rilis humas pemprov riau)

Terjadinya infllasi pada awal tahun 2012 ini, kata Kepala BPS Provinsi Riau Abdul Manaf, disebabkan oleh peningkatan indeks pada kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman rokok, perumahan ,air, lisatik, gas, kesehatan dan lain sebaginya. “Naiknya indeks harga kelompok bahan makanan diperkirakan akibat cuaca yang tidak menentu seperti yang diberitakan riauonline.com. Sehingga terjadinya kekuarangan pasokan bahan makan. Selain itu cuaca ekstrim berdampak pada sulitnya lalu lintas pasokan bahan makanan dari satu daerah- kedaerh lainnya di Indonesia,” jelas Abdul Manaf. Terjadinya inflasi lanjutnya, juga akibat dari perayaan hari besar agama, seperti perayaan natal, tahun baru