Dijelaskannya, terhadap dua tersangka yang sudah ditahan, masih dilakukan penyidikan. Keterlibatan mereka dalam kasus pembakaran eskavator tersebut terus diperdalam. Mengenai keterlibatan pihak lainnya, lanjut Arief, juga masih dilakukan penyelidikan. “ Pihak-pihak yang diduga terlibat tersebut masih dalam pengejaran,” ungkapnya.

Polisi Diminta Bijak

Menyikapi kasus yang terjadi di Rupat beberapa waktu lalu, Anggota DPRD Bengkalis, Misliadi SH.I meminta aparat kepolisian sedikit bijak. Diakuinya, secara hukum memang tersangka yang sudah ditahan saat ini salah. Namun perlu ada pertimbangan dari faktor-faktor lainnya. ” Insiden ini tak akan terjadi tanpa sebab. Itu yang harus disadari. Memang secara hukum salah, tapi pertimbangkan juga faktor-faktor lainnya,” harap Misliadi.(*)

Menurut data yang dihimpun, realisasi PAD pada tahun 2010 tercatat hanya sebesar 0,4 persen atau sebesar Rp111 Miliar dari total APBD yang mencapai Rp2,2 Triliun lebih. Artinya, sumber keuangan terbesar bukan hasil kerja keras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, melainkan hanya bersandar pada suntikan APBD dari pusat. Seperti dana perimbangan bagi hasil pajak sebesar Rp251 Miliar lebih dan bagi hasil bukan pajak (SDA) sebesar Rp2,068 Triliun, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 10 Miliar.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bengkalis Azmi R Fatwa mengatakan, minimnya PAD yang dihasilkan oleh Pemkab Bengkalis dipicu rendahnya kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing. Kreatifitas pimpinan SKPD dalam memaksimalkan
potensi yang ada masih diragukan. ” Dinas tekhnis menangani penerimaan serta potensi daerah, masih nihil untuk memberikan kontribusi guna menambah penerimaan daerah. Seharusnya SKPD memperhatikan hal ini dan meningkatkan pelayanan publik,” kata Azmi.

Sementara, Anggota DPRD Bengkalis H Salfian Daliandi menyebut sebenarnya PAD yang dihasilkan Pemkab Bengkalis dari tahun ke tahun bukannya tidak ada. Namun peningkatan itu
tidak signifikan. ” Memang masih banyak yang harus kita gali. Saya kira sumber masukan untuk daerah masih banyak, kalau kita mau menggalinya secara maksimal,” sebutnya, Selasa, (22/11/11).

Salfian mengatakan, saat ini Eksekutif dan Legislatif tengah menggodok beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan pungutan-pungutan retribusi untuk menggenjot PAD Kabupaten Bengkalis. ” Untuk memungut retribusi, tentu kita harus menyiapkan beberapa Perda, sehingga kita tidak bertentangan dengan aturan. Artinya retribusi yang dipunggut pemerintah tidak illegal,” urainya.

Disinggung soal kurangnya kreatifitas dan kinerja SKPD dalam menggenjot PAD, Salfian menilai Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD harus gesit menggela sumber masukan untuk daerah. ” Pemda jangan sampai terlena dengan besarnya dana bagi hasil kita dari pusat,” tutupnya.(*)

Kapolres Bengkalis, AKBP Toni Ariyadi Efendi SH SIK MH melalui Kasat Narkoba, AKP Meilki Bharata SH kepada sejumlah wartawan menyatakan tersangka sudah ditahan guna menjalani penyidikan lebih lanjut. “ Dari hasil tes urine, wanita itu diketahui positif sebagai pemakai,” ujar Meilki Bharata, Senin (21/11/11).

Dipaparkan Meilki, penangkapan tersangka ini berawal dari kecurigaan petugas piket di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Bengkalis. Saat memeriksa barang bawaan As, petugas di SPK curiga melihat ada gunting. Merasa ada yang janggal, petugas pun cermat memeriksa satu persatu bawaan As.

Sebungkus mie instan mengundang perhatian petugas. Saat dipegang, seperti ada sesutu di dalamnya. Petugas pun berinisiatif membuka. Saat itulah ditemukan ada sepaket sabu dan pirek. Tanpa basa-basi, petugas pun membawa wanita itu ke Sat Narkoba untuk diperiksa intensif.

Kepada petugas As membantah sabu itu miliknya. Menurutnya, mie instan berisi sabu dan pirek yang dibawanya itu merupakan titipan Ma, isteri dari salah satu tahanan Polres Bengkalis, Al yang juga tersandung kasus sabu. Al ditangkap awal Niovember silam. Sementara suaminya ditangkap pada Oktober 2011 lalu.

Meski membantah, petugas tak begitu percaya. Apalagi hasil tes urinenya positif dan As juga mengaku sebagai pengguna shabu-shabu.(*)

Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bengkalis, Indra Gunawan menyebutkan tim penilai Adipura telah turun beberapa waktu lalu ke Bengkalis. Diharapkan Piala Adipura yang sempat lepas tahun lalu bisa diraih kembali. ” Tim penilai Adipura dari provinsi sudah turun beberapa waktu lalu ke Bengkalis dan kita tetap optimis bisa meraih kembali Adipura pada tahun ini,” kata Indra Gunawan, Senin (21/11) kemarin.

Dijelaskan Indra, tim yang turun dari provinsi itu melakukan penilaian ke tiga lokasi, yakni perumahan masyarakat di Cik Mas Ayu Jalan Pembangunan dan Pasar Bengkalis. Sedangkan hasil penilaian tim bisa diketahui pada Desember mendatang. “ Apabila kita nanti masuk dalam nomisasi, maka yang akan turun selanjutnya tim dari pusat. Mereka turun secara diam-diam untuk melakukan penilaian ke Bengkalis,” ujarnya.

Dikatakannya, kesadaran masyarakat menjaga kebersihan termasuk faktor penentu paling utama. Pasalnya, salah satu penilaian kategori yakni kebersihan rumah masyarakat. ” Semua kekurangan telah kita upayakan untuk memeperbaikinya. Namun yang terpenting tangggungjawab masyarakat dalam menjaga kebersihan agar Piala Adipura tahun ini bisa kita raih,” tutupnya.(*)

Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh melalui Sekda Asmaran Hasan mengaku sangat menyangkan aksi anarkhis itu. Guna menghindari kembali terulangnya kejadian serupa, tokoh masyarakat maupun pemuda diminta berperan aktif. ” Kita himbau tokoh masyarakat dapat berperan. Masyarakat jangan sampai terprovokasi lagi,” ujar mantan Kasatpol PP Propinsi Riau ini.

Dikatakan Asmaran, Pemkab Bengkalis telah turun langsung ke lokasi pasca penyerangan yang dilakukan masyarakat ke lokasi PT SRL. Persoalan itu juga sudah dilaporkan ke Bupati Bengkalis. “ Kita sudah turun dan laporkan kepada pak bupati. Menyangkut persoalan hukum, kita serahkan kepada pihak kepolisian,” tegas Asmaran Hasan.

Menyangkut perizinan dan aktivitas PT SRL, Asmaran Hasan menyebutkan bahwa itu merupakan kewenangan pusat. Kendati demikian, dikatakannya Pemkab Bengkalis tetap tidak akan tinggal diam. Apalagi jika keberadaan perusahaan itu berpotensi menimbulkan konflik. ” Masalah perizinan itu akan dibahas di tingkat pemerintahan. Dalam hal ini, kita terus mengupayakan agar masyarakat tidak lagi terprofokasi oleh kepetingan. Kita ingin masyarakat menjalankan aktifitas seperti biasa, aman dan tentram,” jelasnya.(*)

Ketua Fraksi Lancang Kuning, Misliadi saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2011 menegaskan, Pemkab Bengkalis telah gagal merealisasikan kegiatan TA 2011, termasuk penyerapan APBD TA 2011 ini. Salah satu contoh, Program Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun ini tidak berjalan maksimal. ” Soal ADD ini Pemkab dinilai lalai, karena mepetnya waktu serta peningkatan anggaran pada APBD-P yang mencapai 300 persen disbanding pada APBD murni tahun ini. Sejumlah kebijakan Pemkab TA 2011 ini patut dipertanyakan,” tegas Misliadi.

Selain itu, terhadap bantuan langsung kepada masyarakat, berupa bibit untuk pertanian dan perkebunan, tiba-tiba dibatalkan oleh SKPD bersangkutan. Lantas persoalan proyek fisik tahun ini juga tidak maksimal. Sehingga timbul asumsi, kalau Pemkab Bengkalis tidak punya science of crisis terhadap kebijakan pembangunan yang sudah dirancang sendiri. ” Fraksi Gabungan Lancang Kuning berharap, agar dalam pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan program peningkatan ekonomi rakyat,” tandas Anggota DPRD Bengkalis Dapil Rupat ini. (*)

Kepala Dishubkominfo Bengkalis, Elfian Ramli belum lama ini menyebutkan perencanaan untuk pembangunan dermaga baru telah selesai dan pada TA 2012 mendatang, pihaknya akan prioritaskan pembangunan mengingat kondisi dermaga yang memprihatinkan. ” Kondisi dermaga yang ada saat ini sudah tidak kuat menahan beban yang lebih berat lagi. Dan untuk pelabuhan yang akan dibuat nanti, bisa menahan beban melebihi 8 ton keatas. Serta Kapal Roro yang akan berlabuh tidak harus menunggu terlalu lama, ketika kondisi arus kendaraan yang menyeberang ramai,” kata Elfian.

Jelas Elfian, dari perencanaan yang telah dibuat, Pelabuhan yang akan dibangun nantinya bisa menahan bobot muatan lebih dari 8 ton, mengingat tingginya arus kendaraan yang memakai sarana tersebut, terutama truk pengankut kebutuhan sembako dan material. ” Selain Air Putih, juga akan dibangun Dermaga baru di Sungai Selari dan Pelabuhan Dakal di Ketam Putih. Sedangkan pendanaan pembangunan Pelabuhan itu juga kita usahakan dari APBN dengan program Sharing Budget,” jelasnya.(*)

Dikatakan Herliyan Saleh, Kades bersama aparatur desa juga dituntut membuat planning atau perencanaan yang matang. Hal itu dilakukan dalam upaya memajukan desa yang merupakan jaminan suksesnya pembangunan. Apalagi Kades merupakan ujung tombak terhadap pembangunan roda pemerintahan di Kabupaten Bengkalis. ” Kades harus memahami peran dan tugasnya dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Lanjut Herliyan, Kades harus bisa menggali potensi desa yang ada dan juga harus visioner, kreatif dan inovatif. Dengan mengutamakan prinsip tata tertib pemerintahan dan bersih dari KKN. Kades juga harus mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap program Pemkab Bengkalis, terutama terhadap pengawasan proyek. ” Kades sebagai garda terdepan yang mengetahui kondisi lapangan harus bersikap tegas dan bila menemukan proyek yang tidak sesuai bestek. Segera dilaporkan ke saya,” tegas Herliyan Saleh mengingatkan.

Pada kesempatan itu, Herliyan juga menyebutkan Kades memiliki tanggungjawab untuk melakukan pembinaan wilayah, masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, serta melakukan pembinaan atas ketentraman dan ketertiban masyarakat. (*)

Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah menyebutkan akan turun langsung ke lapangan guna mengetahui akar persoalan. Pihaknya mengaku terkejut karena tidak pernah menduga masyarakat Rupat akan melakukan tindakan seperti itu. ” Saya terkejut mendengar kejadian di Rupat. Dan kami akan turun ke TKP untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, termasuk yang menjadi tuntutan masyarakat di Pulau Rupat,” kata Jamal Abdillah.

Jamal menyebutkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus pengrusakan itu kepada aparat kepolisian. Namun proses yang dilakukan harus tetap menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah. Tidak kalah pentingnya, apa yang menjadi pemicu persoalan juga harus diselidiki. “ Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Kita sepakat, hukum harus ditegakkan. Siapa saja yang melanggar hukum harus ditindak. Namun untuk kasus ini tentu harus diselidiki juga kenapa masyarakat berani bertindak seperti itu, ada apa dibalik emosi mereka,” harap Jamal Abdillah.

Pada sisi lain, Kapolres Bengkalis AKBP Toni Ariadi Effendi didampingi Kasat Reskrim AKP Arif Fajar, Kasat Intel AKP Yudi Falmi, Kapolsek Rupat dan Rupat Utara kabarnya sudah meninjau ke TKP. Namun belum diperoleh informasi terbaru pasca turunnya para petinggi polisi itu ke lokasi.

Diberitakan sebelumnya, sekitar tiga ratusan massa yang berasal dari sejumlah desa di Rupat mengamuk dan membakar berbagai fasilitas maupun peralatan milik PT Sumatera Riang Lestari. Massa awalnya sudah terkonsentrasi di desa Pergam dan Terkul. ” Saya mendapat informasi Kamis pagi. Ratusan massa bergerak menuju lokasi operasional PT SRL yang tersebar di beberapa desa di Pulau Rupat. Tapi sejauh ini apa motivasi atau tuntutan dari gerakan massa tersebut masih belum diketahui secara pasti,” ujar H Ismail, salah seorang pemuka masyarakat Rupat.

Manajemen PT SRL melalui siaran persnya yang disampaikan Humas, Abdul Hadi membenarkan adanya aksi anarkis massa tersebut. Disampaikannya, aksi kerusuhan massa mulai terjadi sekitar pukul 11.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB, yang dilakukan sekitar 300-an warga Pulau Rupat. ” Masyarakat memaksa meminta areal HTI perusahaan, sementara perusahaan tidak berwenang dan tidak berhak memindah tangankan areal tersebut kepada pihak lain. Untuk menghentikan kegiatanpun perusahaan tidak mungkin karena harus menyelesaikan RKT 2011. Apalagi ini sudah akhir tahun,” terang Abdul Hadi.(*)

Saat proses persalinan yang dibantu bidan Masleni itu tidak terlihat keganjilan. Namun saat bayi keluar, terlihat kondisi yang memprihatinkan. Bayi mungil itu ternyata lahir dalam kondisi an ancephal atau tidak memiliki tulang pada bagian atas kepala.

Melihat pemandangan yang tidak biasa, pihak keluarga kemudian melarikan bayi mungil itu ke RSUD Duri guna mendapatkan perawatan lebih maksimal. Namun sesampainya di RSUD, mereka malah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan. Bayi mungil yang masih merah itu sempat dibiarkan lebih kurang 1 jam. Hal itu membuat orang tuanya gusar. Ditengah rasa paniknya, suami Leni atau ayah bayi itu kemudian menghubungi wartawan untuk minta difasilitasi.

Dokter Umum di RSUD Duri, Dr Nur Ikhwani saat ditemui wartawan membantah pihaknya mengabaikan bayi yang butuh pertolongan itu. Pihaknya berdalih hanya meminta surat rujukan dari bidan yang membantu proses persalinan. “ Kami tidak pernah punya niat untuk mengabaikan pasien. Kita hanya minta surat rujukan dari bidan yang membantu proses persalinan dan ini adalah prosedur,” terang Nur ikhwani.

Lebih lanjut dikatakan Nur Ikhwani, pihaknya juga sempat menganjurkan agar bayi dirujuk ke rumah sakit yang ada di Pekanbaru karena kondisinya memprihatinkan. Namun dari pihak keluarga tidak ada yang memberikan jawaban. “ Mereka diam saja. Karena disini juga lagi banyak pasien, maka kita layani yang lain dulu. Namun kami tetap memberikan pelayanan kok, kita sudah konsultasi ke dokter anak,” tambahnya.

Nur Ikhwani juga mengaku pihaknya tidak mempersoalkan jika bayi itu harus dirawat di RSUD Duri. Hanya saja layanan medis yang dilakukan disesuaikan dengan peralatan yang ada. “ Kita tidak masalah kalau mau dirawat disini. Sekarang bayinya sudah kita masukkan ke incubator. Biasanya bayi dengan kondisi begini tidak akan berumur panjang, tapi mudah-mudahan yang kuasa memberikan keajaiban,” ujar Nur Ikhwani.(*)

Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Misliadi menegaskan agar pemerintah mengkaji ulang izin yang dikantongi PT SRL. Pihaknya mencium ada kejanggalan dibalik terbitnya izin perusahaan tersebut di wilayah Rupat. “ Tidak mungkin rasanya Menteri Kehutanan memberi izin di kawasan yang terbentuk dari proses endapan. Pemerintah harus mengkaji ulang kembali izin yang diberikan itu,” ujar anggota dewan daerah pemilihan Rupat ini saat dihubungi wartawan.

Terkait aksi yang dilakukan massa, Misliadi menyebutkan hal itu bisa jadi merupakan klimak dari rasa kecewa masyarakat. Apalagi dari pihak pemerintah terkesan kurang serius menindaklanjuti permasalahan yang terjadi. “ Kendati begitu, aksi yang bersifat anarkhis tentunya sangat kita sesalkan sekali. Kita menghimbau masyarakat agar bisa menahan diri,” ajak Misliadi.

Menurut informasi yang dihimpun, warga sudah lama meminta PT SRL agar segera hengkang dari Pulau Rupat. Puncaknya, warga yang sudah terpancing emosi membakar sejumlah alat berat yang tengah beroperasi. “ Usir SRL dari Rupat, mereka hanya membohongi masyarakat,” teriak massa yang sudah beringas.

Tidak puas sebatas berorasi, ratusan massa yang datang dari sejumlah desa langsung membakar lima ekskavator atau beko milik perusahaan. Massa juga mendorong satu beko ke dalam kanal yang ada di lahan tersebut, Kamis (17/11) sekitar pukul 10.00.

Melihat warga yang sudah tidak terkendali, sebagaimana diberitakan riaupos.co.id para karyawan dan pekerja di PT SRL memilih menyelamatkan diri. Massa dilaporkan juga sempat membakar satu tugboat dan beberapa kapal yang menyimpan minyak. “ Perusahaan tidak pernah menghargai keberadaan masyarakat tempatan. Selain itu mereka juga melanggar sejumlah kesepakatan yang ada. Padahal sudah beberapa kali dilakukan pertemuan, baik yang difasilitasi Upika maupun langsung dengan managemen perusahaan di Pekanbaru,” ujar warga Rupat, Safarin dalam orasinya.

Adapun kesepakatan itu antara lain perusahaan diminta tidak beroperasi dulu hingga ada penyeesaian masalah sengketa lahan dengan masyarakat. Kemudian perusahaan diminta mengambil jarak 15 kilometer dari pantai guna menjaga lingkungan. Namun sejumlah kesepakatan itu diabaikan oleh pihak perusahaan. “ Kami minta bupati, gubenur juga presiden agar menanggapi keresahan yang sudah lama dipendam ini,’’ ujar Safarin.

Amuk massa berhasil dikendalikan setelah sejumlah personil kepolisian sampai dilokasi. Perintah polisi agar massa menghentikan aksinya langsung diikuti. “ Kita sudah ingatkan masyarakat agar tak melakukan tindakan anarkis. Setelah kita peringatkan, tak ada lagi aksi pembakaran,” ujarnya Kapolsek Rupat Syahrudin Tanjung.

Humas PT SRL, Abdul Hadi saat dihubungi mengaku sangat menyayangkan tindakan anarkhis yang dilakukan masyarakat itu. Padahal masih banyak upaya yang bisa dilakukan guna menyelesaikan persoalan yang ada. Apalagi sejauh ini pihak perusahaan selalu membuka pintu untuk berkomunikasi. “ Ini sudah terjadi dan kita serahkan sepenuhnya kepada aparat hukum untuk menindaklanjutinya. Kita tidak pernah menutup pintu komunikasi selama ini, tidak tahu juga kenapa jadi begini. Mudah-mudahan kedepan segala sesuatunya bisa dibicarakan dan kejadian ini tidak sampai terulang lagi,” ujar Abdul Hadi kepada riaupeople.com, Jum’at (18/11/11).(*)

Kedua desa itu dinilai sukses menyelenggarakan Pilkades sebagai tonggak demokrasi yang paling dekat dengan masyarakat setempat. ” Bupati akan turun ke Bukit Batu dan Siak Kecil besok pagi. Ada tiga agenda yang akan digelar, yaitu penyerahan  mobil ambulance di Puskesdes Tenggayun serta pelantikan Kades Pangkalan Jambi dan Kades Sungai Siput,” Kata Kabag Humas Setdakab Bengkalis, Basri, Kamis (17/11/11) kemarin.

Dijelaskan Basri, pelantikan Kades di kedua kecamatan tersebut sudah disesuaikan dengan jadwal bupati dan telah dikoordinasikan dengan camat di masing-masing wilayah sejak beberapa waktu lalu. ” Bupati memilih waktu yang paling tepat agar sejumlah agenda dapat berjalan sekaligus,” imbuhnya

Terpisah, Sekcam Bukit Batu, Zulkifli SH MM membenarkan persiapan pelaksanaan pelantikan Kades Desa Pangkalan Jambi sudah selesai dilakukan. ” Kemarin kita sudah turun langsung ke Pangkalan Jambi untuk mengecek segala sesuatunya agar tidak ada hambatan pada acara pelantikan nanti,” tutup Zulkifli.(*)

Penundaan dilakukan karena terdakwa belum menerima surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Padahal pagi itu di ruang sidang sudah hadir Hakim Ketua, Jonson P SH MH didampingi dua Hakim Anggota, Bagus Trenggono SH dan Edwin Adrian SH serta JPU, Wisnu, dan terdakwa Aliyas.

Hakim Ketua langsung memutuskan menunda sidang yang agendanya adalah pembacaan dakwaan oleh JPU. Sebab, terdakwa yang datang tanpa didampingi pengacara itu belum menerima surat dakwaan. Sidang atas terdakwa Aliyas ini ditunda hingga Kamis (24/11) mendatang. Agendanya digabungkan, yakni pembacaan dakwaan sekaligus mendengar keterangan saksi-saksi.

Baru saja hakim mengetuk palu, Aliyas yang saat itu mengenakan baju batik biru langsung bergegas. Terdakwa yang tampak terburu-buru langsung menuju mobil sedan merah dan berlalu meninggalkan Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis.

Aliyas dilaporkan Herman Sani ke Polsek Bengkalis atas kasus pengancaman. Berjalan beberapa waktu, proses penyelidikan pun meningkat menjadi penyidikan. Selanjutnya kasus ini dinyatakan P-21 oleh jaksa. Sejak ditetapkan sebagai tersangka hingga statusnya kini terdakwa, Aliyas belum pernah ditahan.(*)

Manager Produksi BBM Pertamina RU II Sungai Pakning, H Chusnul Arifin mengatakan kegiatan yang dilaksanakan itu dalam rangka menunjang program pemerintah di bidang pembinaan generasi muda. Target yang ingin dicapai yakni menjadikan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa yang memilik kemampuan hard skill dan softskill yang relatif seimbang. ” Pertamina sebagai perusahaan plat merah banyak mengambil peran dalam membantu pemerintah. Ini kita laksanakan dalam bentuk tanggungjawab sosial perusahaan atau yang kita sebut Corporate Social Responsibility atau CSR,” kata Chusnul.

Kegiatan yang dilakukan melibatkan pelajar tingkat SLTP se- Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil. Sementara lokasi dipilih di Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin (BP/RB) Production Sungai Pakning.(*)

Jamal Abdillah kepada riaupeople.com menyatakan tekadnya maju bukan karena Bengkalis ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Musda. Namun dilatarbelakangi niat untuk bisa berbuat lebih banyak lagi di Riau ini. “ Tanah Riau ini telah memberikan banyak hal kepada saya, makanya saya juga akan memberikan pengabdian terbaik bagi negeri ini. Kalau Allah mengizinkan dan kawan-kawan OKP memberikan dukungan, saya siap pimpin KNPI Riau kedepan,” ujar Jamal Abdillah melalui telpon selulernya, Rabu (16/11/11) malam tadi.

Dikatakan Jamal, KNPI sebagai laboratorium pemuda harus mampu memberikan karya serta pengabdian terbaik. Termasuk menyiapkan figure kepemimpinan Riau kedepan. Melalui wadah KNPI diharapkan mampu menggembleng pemuda untuk jadi pemimpin di negeri ini. “ KNPI yang penuh warna ini sangat sehat, terutama dalam mengelola perbedaan agar kita lebih matang,” ujar Jamal Abdillah.

Guna mewujudkan keinginannya itu, Jamal Abdillah mengaku telah melakukan konsolidasi dan menjambangi sejumlah OKP yang ada di propinsi. Dari silaturrahnmi dan komunikasi yang dibangun itu, pihaknya berkeyakinan akan memperoleh dukungan. “ Konsep saya tidak muluk-muluk. Saya hanya menawarkan, bagaimana membangun sinergitas pemuda guna melahirkan kepemimpinan Riau yang kuat untuk kedepan,” ujar Jamal Abdillah.

Jamal juga menegaskan, keinginannya maju sebagai calon Ketua KNPI Riau tidak ada kaitannya dengan agenda partai. Namun didasari kerisauannya terhadap kepemimpinan pemuda kedepan. Tidak kalah pentingnya, KNPI harus bisa menyatukan kepentingan wilayah pesisir dan daratan. Kalau itu bisa diwujudkan, KNPI akan menjadi kekuatan yang akan diperhitungkan. “ Kita berharap KNPI bukan menjadi alat kepentingan salah satu partai politik, namun menjadi kawah penggodokan kepemimpinan para pemuda. Warna KNPI tidak boleh berubah, ,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Sebagai bukti komitmennya, Jamal Abdillah menyatakan tidak akan mencalonkan diri dengan underbow PKS. Namun dirinya lebih memilih maju dengan OKP yang lain. Hanya saja perahu OKP mana yang akan ditumpanginya, Jamal Abdillah masih merahasiakannya. “ Ini bukti komitmen saya, bahwa tidak boleh ada bendera partai di KNPI,” papar Jamal Abdillah.

Menjawab riaupeople.com dirinya bakal terganjal dengan poin 6 pada persyaratan pencalonan yakni harus berdomisili dan memiliki KTP Pekanbaru, Jamal Abdillah mengaku telah mempertanyakan hal itu dan persyaratan tersebut sudah tidak diberlakukan lagi. “ Waktu pengambilan formulir pendaftaran masalah itu sudah diclearkan. InsyaAllah tidak ada masalah,” ujar Jamal Abdillah.(*)

Kapolres Bengkalis, AKBP Toni Ariadi Efendi SIK SH MH didampingi Kepala Unit Buser Bengkalis, Ipda Nofi Posu dan Kepala Tim Reskrim, Aiptu  S Manik, Rabu (16/11/11) siang menyebutkan kedua tersangka memiliki alamat ganda. Mereka diringkus saat beristirahat di Hotel Tan Ameh. Aparat juga menemukan sejumlah barang bukti berupa senjata api illegal jenis FN 9 mm dengan merk Ingglis made ini Kanada serta 6 butir peluru. “ Mereka kita ringkus, Selasa (15/11/11) pukul 7 malam. Kawanan ini pemain lama dan diduga terlibat perampokan brankas PT Capella Duri dan Acai kemarin,” ujar AKBP Toni Ariadi Efendi, SIk.

Kawanan ini saat memberikan keterangan kepada polisi membantah sebagai pemilik senjata api itu. Mereka berdalih senjata itu milik temannya yang sedang dalam pengejaran aparat kepolisian. Hanya saja mereka mengakui adanya pesanan dari seseorang untuk “main” di Mandau. “ Bukan kami yang punya, itu milik teman kami yang lari itu. Kemarin ada yang minta kami untuk beraksi di Mandau,” ujar mereka kepada polisi.

Menurut kabar berkembang, kawanan itu rencananya akan merampok uang gaji karyawan salah satu perusahaan yang ada di Duri. Namun gerak-gerik mereka lebih dahulu tercium oleh aparat kepolisian., “ Mereka bisa dijerat dengan  Undang-undang Darurat nomor 12  Tahun 1952 dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimalnya hukuman mati atau seumur hidup,” ujar Kapolres Bengkalis.(*)

Penyegelan dilakukan karena hingga kini tidak ada itikad baik dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Sementara pihak ahli waris mendapat kabar kalau ganti rugi lahan itu telah direalisasikan melalui pihak kecamatan. Sayangnya, apa yang menjadi hak ahli waris tidak diberikan.

Wismartoni (33) selaku ahli waris menyebutkan persoalan itu sebenarnya sudah muncul saat kantor itu dibangun pada tahun 1982 lalu. Waktu itu pihaknya meminta pemerintah agar menyelesaikan persoalan terkait perjanjian yang pernah dibuat dengan Taher (Alm) yang saat itu menjabat sebagai Penghulu. “ Tanah seluas 18×22 meter yang digunakan untuk pembangunan kantor ini dulunya adalah pinjam pakai. Perjanjian itu dilakukan bersama almarhum pak Taher yang waktu itu adalah Penghulu. Karena tidak ada realisasi dari perjanjian yang dilakukan, pada tahun 2007 lalu kami mempertanyakannya dengan Pemkab Bengkalis melalui Lurah Dumai barat. Tapi sampai sekarang hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan,” ungkap Wismartoni kepada riaupeople.com, Minggu (13/11/11)..

Sementara Darwis (53), orang tua dari Wismartoni mengaku pihaknya mendapat informasi Pemkab Bengkalis telah membayarkan ganti rugi melalui Pemerintahan Kecamatan Mandau. Namun sampai sekarang tidak ada penjelasan apapun dari pihak kecamatan. “ Sudah lama saya menunggu jawaban dari pihak pemerintah. Namun sampai sekarang ini belum ada tanda-tanda penyelesaian. Saat kami mempertanyakan, pihak Pemda sepertinya selalu buang badan,” ujarnya sedikit kesal.

Lurah Duri Barat, Suyatno SH saat dikonfirmasi melalui telpon selulernya mengaku akan segera mencarikan solusi terbaik. Dirinya mengaku sedang dalam perjalanan menuju Duri dan berjanji akan memberikan penjelasan kembali. “ Kita akan carikan solusinya. Saya dalam perjalanan menuju Duri, nantilah kita sambung lagi,” ujarnya singkat.

Sedangkan Sekcam Mandau, M Samsul belum berhasil dikonfirmasi karena telepon selulernya tidak bisa dihubungi. (mir)