MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti H Irwan mengungkapkan minimnya alokasi program APBD Riau untuk daerah itu kepada rombongan Komisi B DPRD Riau sehingga berbagai persoalan yang dihadapi dengan tingkat kemiskinan mencapai 30 persen sulit untuk ditangani.

“Kami seperti di anak tirikan oleh Provinsi, alokasi dana APBD yang diberikan sangat kecil,” keluh dia.

Saat ini, ungkapnya, Kabupaten Kepulauan Meranti sangat membutuhkan dukungan dana APBD Riau yang akan dipergunakan untuk mendukung sektor strategis, yakni perkebunan, pertanian dan perikanan sebagai mata pencarian utama masyarakat setempat.

Dengan keterbatasan dana daerah, ujarnya, membuat daerah otonom baru ini belum mampu menuntaskan seluruh masalah kemiskinan yang sudah diprogramkan, ditambah lagi bencana kebakaran hutan beberapa tahun terakhir turut memperburuk perekonomian masyarakat.

“Dampak kebakaran hutan dan lahan yang cukup luas menyebabkan tingkat kemiskinan semakin bertambah, saat ini kami sedang memperjuangkan itu dan tentu saja berharap dukungan dari DPRD Riau untuk menekan angka kemiskinan serta memacu tingkat pembangunan ekonomi,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD Riau Manahara Manurung minta Komisi B untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat Kepulauan Meranti karena sejalan dengan bidang tugas komisi. Namun agar perjuangan DPRD Riau untuk Meranti lebih terarah ia meminta Pemda membuat proposal ke DPRD.

“Silahkan buat proposal untuk diperjuangkan karena 2015 ini APBD Riau mencapai 16 triliun rupiah,” sebutnya. (mcr).