DUMAI – Hingga saat ini, persoalan tanah konsesi tak kunjung ada solusi. Sementara, masyarakat berharap banyak agar pemerintah berpihak. Kepastian atas kepemilikan tanah menjadi hal yang sangat mutlak. Apalagi diatasnya sudah berdiri ribuan rumah yang dibangun masyarakat.
Sayangnya, dari dulu hingga kini persoalan tanah konsesi terkesan hanya jadi “dagangan” politisi untuk meraup simpati. Terutama pada momen agenda politik, baik Pileg, Pilkada maupun Pilgubri. Setelah agenda usai, pembahasan juga selesai.
Janji tentang penyelesaian tanah konsesi ini juga pernah diungkapkan Wakil Walikota Dumai, Agus Widayat atau yang kini akrab disapa Aguswi. Sebagaimana dilansir halloriau.com pada Mei 2013 lalu, Wakil Walikota Dumai H Agus Widayat menyebutkan bahwa ada sekitar 1.000 hektar tanah yang akan diserahkan kepada pemerintah untuk dikelola. ” Setelah selesai melakukan pendataan seluruh tanah konsesi yang ada di Dumai, tim langsung menemui instansi terkait di Jakarta. Seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian keuangan, Kementerian ESDM dan BPN guna membahasa persoalan tanah konsesi,” kata Agus Widayat setahun yang lalu jelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.
Agus Widayat yang saat itu juga menjadi Ketua Tim Pembebasan Tanah Konsesi menjelaskan, dari hasil pertemuan di Jakarta belum lama ini, tim mendapat angin segar, karena sebentar lagi tanah konsesi akan diserahkan kepada Pemko Dumai untuk dikelola. ” Dari beberapa pertemuan, alhamdulillah tim sudah mendapatkan petunjuk, Insya Allah dalam waktu dekat, pemerintah Pusat akan menyerahkan tanah konsesi kepada Pemerintah Kota Dumai untuk dikelola. Sebagaimana yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikannya, tim hanya diminta melengkapi beberapa administrasi agar persoalan tanah konsesi segera tuntas. Agus berharap, masyarakat bersabar dan berdoa untuk penyelesaian status tanah tersebut. Ditegaskannya, pihaknya serius menangani persoalan tanah konsesi di Kota Dumai, guna menjawab permintaan warga khususnya warga yang tinggal diatas tanah konsesi. ” Pemko Dumai dan PT CPI hingga kini tetap komit untuk sesegera mungkin dapat merealisasikan penyelesaian tanah konsesi di kota Dumai,” tegasnya.
Usai Pilgubri, Agus Widayat kembali mengumbar angin segar. Melalui situs Dinas Perhubungan Kota Dumai, Agus Widayat mengatakan bahwa dokumen penyelesaiaan lahan konsesi akan di teken oleh Presiden RI sebelum Pilpres. “ Pemerintah kota Dumai komit untuk menyelesaikan persoalan tanah konsesi PT Chevron di Dumai. berbagai tahapan sudah kita lalu saat ini tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) RI.” Kata Wawako, Minggu (11/5/14) di Gedung Pendopo.
Menurut Wawako, Kepres itu akan di teken sebelum Pilpres. “ Dari informasi yang kita dapatkan, Keppres akan di teken sebelum Pilpres,” tambah Wawako.
Kini, janji yang dilontarkan sudah setahun lebih usianya. Namun kondisinya masih tetap sama. Tanah konsesi tetap tak jelas ujungnya. Masyarakat tetap dalam selimut kegamangan dan ketidakpastian atas kepemilikan tanah dan bangunan.
Sementara orang dalam PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) saat dihubungi, Senin (29/9/14) kemarin mengaku memang pernah mendengar pernyataan Wakil Walikota Dumai, Agus Widayat tentang upaya penyelesaian tanah konsesi. “ Dulu memang ada kita dengar saat pertemuan beliau (Wawako Dumai,red) di Bukit Batrem. Dikatakan penyelesaian tanah konsesi tinggal sedikit lagi. Padahal belum ada sama sekali,” ujar sumber di PT CPI ini.
Menjawab wartawan tentang ada tidaknya kemungkinan pelepasan tanah konsesi, dikatakannya kemungkinan itu bisa saja. Tergantung pembicaraan para pihak yang terkait dengan persoalan tanah konsesi. “ Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Tapi untuk saat ini belum ada,” ujarnya.
Tanah konsesi PT CPI banyak ditemui di tiga kelurahan. Yakni Kelurahan Bukit Batrem, Kelurahan Bumi Ayu dan Kelurahan Teluk Binjai. Diatas tanah konsesi di kelurahan tersebut, saat ini sudah berdiri ribuan rumah yang dibangun oleh masyarakat.(isa)