“ Kalaupun dibilang kurang populer, kita tetap akan jalan terus. Peningkatan SDM melalui pendidikan tetap menjadi prioritas utama kita. Dalam agama kita juga ditegaskan, menuntut ilmu itu wajib hukumnya,”

 

H Khairul Anwar, SH

Walikota Dumai

 

Peningkatan program pendidikan mulai dari anak usia dini dan wajib belajar 9 tahun terus diupayakan pemko Dumai sebagai komitmen untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkwalitas di daerah.

 

KOMITMEN Pemerintah Kota Dumai untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia diaplikasikan melalui program Pro Pendidikan. Pemerintah dibawah kepemimpinan H Khairul Anwar-H Agus Widayat ini sangat memahami betul bahwa pendidikan merupakan instrumen penting untuk kelangsungan pembangunan kedepan. “ SDM masyarakat yang berkualitas merupakan modal besar bagi sebuah bangsa dan negara. Pembangunan fisik bisa terlihat kasat mata, sedangkan pembangunan manusia tak ada batasnya. Bagi pemimpin yang haus popularitas, pilihannya pasti yang pertama. Pasalnya, peningkatan SDM kerap dianggap kurang menguntungkan untuk membangun sebuah pencitraan,” ujar Walikota Dumai, H Khairul Anwar.

Menurut H Khairul Anwar, dirinya tidak membutuhkan pencitraan karena itu lebih mengarah kepada kepalsuan atau kepura-puraan. Hal terpenting baginya adalah bagaimana terus bekerja dan berkarya. Termasuk untuk dunia pendidikan yang menyangkut generasi masa depan dan kelangsungan pembangunan. “ Kalaupun dibilang kurang populer, kita tetap akan jalan terus. Peningkatan SDM melalui pendidikan tetap menjadi prioritas utama kita. Dalam agama kita juga ditegaskan, menuntut ilmu itu wajib hukumnya,” tegas Walikota, H Khairul Anwar.

Wakil Walikota Dumai, H Agus Widayat juga melontarkan hal yang sama. Menurutnya pemerintah daerah sangat peduli dalam upaya membentuk SDM yang andal dan siap bersaing di tengah masyarakat. “ Upaya terus dilakukan, salah satunya melalui peningkatan anggaran untuk pendidikan,” kata Agus Widayat yang ikut bertarung di Pilgubri 2013 sebagai calon Wakil Gubernur Riau ini.

Upaya peningkatan SDM berkualitas, sebagaimana dikatakan Agus Widayat yakni harus membekali anak dengan pendidikan umum dan agama, sehingga akan lahir generasi yang beriman dan berilmu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan komitmen Pemko yang ingin membekali generasi muda daerah ini dengan ilmu dan teknologi (Imtek), serta iman dan taqwa (Imtaq).

H Agus Widayat juga memberikan apresiasi atas penyelenggaraan berbagai lembaga pendidikan di Kota Dumai dan itu menjadi kontribusi berharga sebagai modal dasar membentuk generasi yang berkwalitas. “ Namun, mesti diingat, membentuk SDM berkualitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan sekolah, tapi juga merupakan tanggung jawab bersama orang tua. Hal itu terkadang yang belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara mengenai ketersediaan tenaga pendidik di Kota Dumai, saat ini bisa dikatakan tidak mengalami kekurangan. Persoalan yang muncul terkait terkonsentrasinya para guru hanya di pusat kota dan kecamatan. Dampaknya, sekolah-sekolah yang berada di kawasan pinggiran kerap kekurangan tenaga pengajar.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai, Sya’ari menyebutkan jumlah guru yang ada saat ini mencapai 2.500 orang dan sudah mencukupi. Menyangkut adanya sekolah yang mengaku kekurangan guru, pihaknya berjanji akan segera mencarikan solusi. “ Secara jumlah tidak kurang. Hanya penyebarannya saja yang belum merata. Melalui mutasi ini mungkin bisa diatasi,’’ ujarnya.

Guru yang akan dikirim adalah guru yang memang diperlukan keberadaannya dan sesuai dengan bidang ilmu. Bagi guru yang terpilih mengajar di daerah pinggiran kota, maka akan dibantu dengan tunjangan transport. Hal ini berbeda dengan guru yang mengajar di pusat kota.

Rencana pihak Dinas Pendidikan Dumai untuk menyebarkan guru pada sekolah-sekolah yang masih kekurangan didukung penuh DPRD Dumai. Malah, anggota dewan minta agar program pemerataan penempatan guru itu segera dilaksanakan. “ Harus disegerakan karena ini merupakan salah satu permasalahan pendidikan. Ini adalah momentum untuk menerjemahkan pemerataan pendidikan yang diamanahkan oleh undang-undang dasar,’’ ujar Jhon Fikar, anggota DPRD Dumai.(isa)