*Gubri Hearing dengan Komisi X DPR
Sekdaprov Riau, H Wan Syamsir Yus menyalami mantan Kabiro Humas Pemprov, H Khairul Riski yang menduduki jabatan baru sebagai Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Riau
PEKANBARU – Gerbong mutasi di jajaran Pemerintahan Propinsi Riau kembali bergerak. Sebanyak 304 pejabat eselon II, III dan IV dilantik guna mengisi sejumlah posisi. Baik yang selama ini mengalami kekosongan, maupun mengganti pejabat yang memasuki masa purna bhakti.Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan oleh Sekretaris Daerah Propinsi Riau, H Wan Syamsir Yus mewakili Gubernur Riau, HM Rusli Zainal di Gedung Daerah, Kamis pekan kemarin.
Pejabat yang dilantik terdiri dari 18 orang eselon IIa, 11 orang pejabat eselon IIb, 107 orang pejabat eselon III serta pejabat eselon IV sebanyak 168 orang. Posisi yang bergeser diantaranya Biro Humas Pemprov Riau yang sebelumnya dijabat oleh H Khairul Riski beralih kepada Noverius. Khairul Riski sendiri mendapat promosi sebagai Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Riau.
Pada hari pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan, Gubernur Riau HM Rusli Zainal tengah berada di Jakarta guna mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR mengenai persiapan pelaksanaan ISG di Riau. Sementara Wakil Gubernur HR Mambang Mit yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Riau sedang mengikuti agenda partainya di Bali.
Gubernur Riau, HM Rusli Zainal didampingi H Syamsurizal saat forum Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR mengakui bahwa permasalahan ISG bukan hanya menyangkut teknis di lapangan, tapi juga terkait persoalan anggaran yang pencairannya harus melalui tahapan-tahapan sesuai aturan perundang-undangan. “ Sebenarnya dana itu sudah ada, tetapi untuk pencairan itu membutuhkan tahapan pencairan yang tidak mudah. Seperti diketahui, Maret saja baru diproses, jadi tidak bisa dipaksakan harus keluar secepatnya,“ paparnya seraya mengakui pihaknya telah berusaha mencarikan solusi dengan menggelar rapat bersama Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mencari solusi agar bisa terbayarkan masalah hutang Pemprov kepada KSO tersebut.
Gubri pada kesempatan itu juga mengapresiasi rencana Komisi X untuk melakukan kunjungan kerja ke Riau. Sebenarnya, tegas Gubri, secara prinsip venues di Riau seluruhnya sudah siap dipakai, tinggal penambahan hal-hal teknis menyangkut standar internasional saja.(*)
