Gubernur Riau Rusli Zainal memilih bungkam soal informasi yang menyebutkan dirinya turut menentukan adanya aliran dana sebesar Rp 1,8 miliar ke anggota DPRD Riau.
Bahkan usai mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri terkait persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau di Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Jumat (3/8/2012) tadi, Rusli memilih menghindar.
“Tidak. Tidak ada itu,” terangnya didampingi ajudan sambil menuju mobilnya.
Disinggung nama mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Riau Lukman Abbas yang mengatakan hal tersebut, Rusli yang mengenakan baju warna abu-abu mengatakan bahwa kondisi Lukman Abbas saat itu tengah tertekan.
“Mungkin beliau (Lukman Abbas) dalam situasi tertekan,” ucapnya.
Selain membantah telah menyetujui dana sebesar Rp 1,8 miliar, Rusli juga menjelaskan bahwa di dalam berita acara Lukman Abbas sudah disebutkan bahwa dirinya minta besaran angka tersebut untuk dibatalkan.
“Di dalam berita acaranya beliau (Lukman Abbad) juga sudah sebutkan kalau saya minta angka segitu untuk dibatalkan,” sambungnya.
Diketahui sebelumnya, Lukman Abbas memberikan keterangan baru terkait sidang suap PON Riau. Yakni ditemukannya fakta baru akan adanya aliran dana sebesar Rp 1,8 miliar sebagai uang lelah kepada DPRD Riau yang melakukan revisi dua peraturan daerah.
“Awalnya DPRD Riau minta uang pembahasan revisi perda untuk venue PON senilai Rp 4 miliar. Tapi permintaan itu ditolak karena terlalu mahal. Gubernur menginstruksikan agar untuk dua perda DPRD diberi Rp 1,8 miliar,” kata Lukman Abbas.
Permintaan itu dinilai memberatkan pihak Pemprov Riau sehingga menjelang revisi perda pada April 2012, Gubernur Riau menelepon dirinya dan meminta untuk tidak mengikuti permintaan wakil rakyat dan tetap bertahan di angka Rp 1,8 miliar.
“Malah gubernur pesan, jika DPRD tetap ngotot minta Rp 4 miliar, sebaiknya dibatalkan saja,” pungkasnya.
Sumber : nasional.inilah.com/read/detail/1890542/ditanya-soal-dana-18-m-gubernur-riau-bungkam
