Rabu, 13 Juni 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengumumkan sejumlah nama yang terpilih mengisi kekosongan di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Seperti diketahui, beberapa jabatan di kabinet sempat kosong pasca ditinggal wafat menteri dan wakil menteri terkait.

Jabatan Menteri Kesehatan misalnya tak berpenghuni menyusul wafatnya Endang Rahayu Sedyaningsih karena kanker paru-paru. Jabatan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) juga kosong setelah Widjajono Partowidagdo meninggal dunia saat mendaki Gunung Tambora. Jabatan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun telah lama kosong sejak Gita Wirjawan ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan.

Namun selain tiga jabatan yang kosong itu, ada satu jabatan yang mengalami pergantian kepemimpinan, yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Presiden Yudhoyono sendiri tak menjelaskan kenapa ia mengganti Kepala BPN. Ia hanya menyatakan, banyak masalah pertanahan yang ada di negeri ini. Berikut rincian keempat sosok baru yang bergabung di kabinet.

Menteri Kesehatan Dr. Nafsiah Mboi SpA, MPH

Nafsiah Mboi bukan nama baru di dunia kesehatan. Dokter spesialis anak lulusan Belgia itu pernah menjabat sebagai Ketua Komite Hak-hak Anak untuk PBB. Wanita kelahiran Sengkang, Sulawesi Selatan, 14 Juli 1940 itu juga pernah menjadi Direktur Departemen Kesehatan Perempuan dan Gender di Badan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

Nafsiah juga aktif di bidang Hak Asasi Manusia. Ia pun menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Nasional Perempuan. Nafsiah sempat berkarir sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kesehatan selama 35 tahun. Namun ia berhenti dari Kemenkes karena kemudian berkiprah di parlemen.

Periode 1982-1987, Nafsiah menjadi anggota MPR RI. Namun istri Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 1978-1988 Ben Mboi itu kemudian kembali ke dunia kesehatan. Tahun 2006, Nafsiah ditunjuk menjadi Sekretaris Nasional Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).

Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Nasional KPA, wanita berusia 72 tahun itu memang aktif mendalami penanggulangan HIV/AIDS. Di KPA, Nafsiah pun bekerja sama dengan pemerintah untuk menggagas ‘Komite Sentani’ untuk mengobati sedikitnya 5.000 orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di 6 provinsi di Indonesia yang rentan terkena HIV/AIDS.

Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf yang merupakan mitra kerja Kementerian Kesehatan tak meragukan rekam jejak Nafsiah di bidang kesehatan. Ia menegaskan Nafsiah merupakan sosok yang kompeten di dunia kesehatan.

Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron pun mengamini pengalaman Nafsiah yang mumpuni di bidang kesehatan. “Presiden memilihkan wanita dengan pengalaman cukup bagus. Usianya sudah sangat matang untuk membawa Kemenkes ke arah yang lebih baik,” kata dia.

Ali pun yakin tak akan kesulitan bekerja sama dengan Nafsiah karena mereka berdua sebelumnya sudah sering bekerja sama dalam kegiatan HIV/AIDS. “Kemenkes akan memiliki tambahan tenaga yang fresh. Kami bisa berjalan dengan lebih baik,” ucapnya optimis.

Kemampuan dan pengalaman Nafsiah itu pula yang membuat Presiden Yudhoyono menunjuknya. “Menteri Kesehatan saya percayakan kepada Ibu Dr. Nyonya Nafsiah Mboi. Beliau saya pandang cakap mengemban tugas,” ujar Yudhoyono. Pengabdian Nafsiah dalam memajukan kesehatan masyarakat membawanya ke tampuk kepemimpinan Kementerian Kesehatan yang sempat ditinggalkannya.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini

Rudi bukan nama asing di industri minyak bumi dan gas. Dia adalah Deputi Pengendalian Operasi BP Migas yang meraih gelar doktor di Jerman. Selama menjabat sebagai Deputi Operasi BP Migas itu, banyak pembenahan internal yang ia lakukan.

Rudi dikenal sebagai konsultan untuk berbagai proyek pengembangan lapangan Kontrak Karya Kerja Sama (KKKS). Ia juga menjadi trainer pada berbagai kursus teknis bagi karyawan di lapangan. Rudi bahkan sering menjadi narasumber pada berbagai seminar.

Pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, 1962 itu juga telah menghasilkan puluhan software engineering mengenai migas, dan menciptakan beberapa buku bertema migas. Selain mendesain, Rudi pun mampu memimpin dan beberapa kali mematikan semburan pada sejumlah sumur migas yang sedang blow out.

Namun meski ia mencatat karir cemerlang di sektor migas, karir awal Rudi justru dimulai di bidang akademis dengan menjadi dosen pada jurusan Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung tahun 1985. Selama menjadi dosen ini pula, Rudi melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar doktor di Jerman tahun 1991.

Selain sebagai dosen, Rudi juga peneliti yang menghasilkan puluhan karya ilmiah nasional maupun internasional. Dia ikut membangun laboratorium dan peralatan penelitian di ITB dan Lemigas. Hal itu mengantarkannya meraih penghargaan dari Ikatan Ahli Perminyakan Indonesia sebagai Inovator Nasional Bidang Migas pada tahun 2002.

Dari akademisi, Rudi mulai memimpin institusi. Pengalaman memimpin institusi itu dimulai saat ia dipercaya menjadi Sekretaris Jurusan Teknik Perminyakan ITB. Selanjutnya berturut-turut ia menjabat sebagai General Manager Sabuga; Direktur Penerbit, Direktur Operasi dan Keuangan, dan Direktur Utama PT LAPI ITB; serta Direktur Utama sebuah instansi konsultan.

Dalam organisasi sosial kemasyarakatan, Rudi juga pernah menjadi Sekretaris Pakar Bidang Teknologi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Barat, Dewan Pakar Persatuan Insinyur Indonesia (PPI), Dewan Pakar Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), dan Dewan Pakar Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM).

Rudi pernah mendapat penghargaan sebagai mahasiswa terbaik ITB tahun 1984, dosen teladan ITB tahun 1998, dan presenter terbaik IATMI. Rasanya tak ada cacat dalam catatan Rudi di dunia akademis dan migas. Itu yang membuat Yudhoyono mempercayakan jabatan Wakil Menteri ESDM di pundaknya.

Kepada Rudi, Yudhoyono berharap penghematan energi terus digalakkan. “Saya pandang Rudi memiliki kecapakan sebagaimana Profesor Widjajono. Ia dapat membantu menteri untuk mengembangkan sektor ESDM,” ujarnya.

Rudi sendiri bersyukur mendapat amanah tersebut meski menurutnya itu adalah tugas yang sangat berat. “Banyak hal yang telah dilakukan Pak Menteri ESDM Jero Wacik bersama almarhum Pak Wamen. Namun saya masih bisa berkontribusi untuk tujuan yang sama,” kata dia.

Sejumlah hal menjadi perhatian Rudi selaku Wamen ESDM yang baru, antara lain kilang minyak yang terbatas di RI sehingga ia berpendapat perlu ada kilang minyak tambahan untuk meningkatkan produksi minyak, dan terbatasnya infrastruktur pipa gas dari hulu ke hilir sehingga ia menganggap perlu ada pipanisasi gas untuk menyukseskan program konversi bahan bakar minyak ke bahan bagar gas.

Rudi juga menyoroti pentingnya diversifikasi energi sehubungan dengan fakta bahwa cadangan minyak Indonesia hanya mencapai 0,3 persen dari cadangan minyak dunia. Belum lagi cadangan gas Indonesia yang juga hanya mencapai 1,7 persen cadangan gas dunia.

Untuk itu Rudi bertekad meningkatkan sumber panas bumi sebagai energi alternatif, di mana Indonesia memiliki 50 persen cadangan panas bumi dunia. “Tak boleh menutup kemungkinan juga penggunaan energi nuklir,” kata dia.

Kepala BKPM Muhammad Chatib Basri

Chatib Basri selama ini dikenal sebagai ekonom, peneliti, dan profesional. Keahliannya di bidang makroekonomi, perdagangan internasional, dan ekonomi politik tak diragukan lagi.

Pria Minangkabau yang lahir 22 Agustus 1965 ini juga pernah duduk sebagai Penasihat Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia periode 2006-2010, Sherpa Indonesia untuk G-20 tahun 2008, dan Deputi Menteri Keuangan untuk G-20 periode 2006-2010.

Saat ini, selain mejabat sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional, Chatib Basri juga mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ia juga merupakan pendiri CReco Research Institute, komisaris di beberapa perusahaan publik, dan konsultan di berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia, USAID, AUSAID, OECD, UNCTAD, ADB, dan IMF.

Chatib Basri yang saat ini berusia 46 tahun menamatkan pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi UI tahun 1992. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Australia National University dan meraih gelar Master of Economic Development pada tahun 1996. Ia pun memperoleh gelar PhD di bidang ekonomi dari universitas yang sama lima tahun kemudian.

Tak semua tahu jika ayah Chatib Basri, Chairul Basri, adalah kakak dari sastrawan Asrul Sani. Itu pula yang membuat Chatib kecil lebih senang mempelajari politik, sastra, dan seni ketimbang ilmu ekonomi. Ia bahkan sempat beberapa kali mengikuti pementasan teater di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Mengapa Yudhoyono menjatuhkan pilihan pada Chatib Basri? Ia menyatakan, selama ini Chatib cukup aktif memberikan pandangan kepada pemerintah soal ekonomi dan dunia usaha dalam kapasitasnya sekali Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional.

Yudhoyono berpesan kepada Chatib untuk menjaga investasi dan perdagangan. “Kedua wilayah ini harus kita jaga baik karena investasi dunia dalam keadaan yang sulit. Masalah investasi saya percayakan kepada Kepala BKPM yang baru untuk meningkatkan peluang investasi di negeri kita,” kata Yudhoyono.

Kini dengan terisinya posisi kepala BKPM, Yudhoyono berharap Menteri Perdagangan Gita Wirjawan bisa fokus mengurus masalah perdagangan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga.

Sementara itu Menteri Perindustrian MS Hidayat menilai sosok Chatib Basri tepat memimpin BKPM. Chatib ia sebut memiliki konsep investasi dan pernah terlibat dalam penyusunan roadmap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Kepala BPN Hendarman Supandji

Ingatan publik kepada sosok Hendarman Supandji mungkin belum lekang. Ia sempat menjabat sebagai Jaksa Agung RI pada kabinet Yudhoyono. Masa tugasnya sebagai Jaksa Agung berada pada rentang waktu 9 Mei 2007-24 September 2010.

Sesungguhnya bisa saja Hendarman sampai saat ini masih menjabat sebagai Jaksa Agung. Namun tahun 2010, keabsahan jabatannya diperdebatkan akibat keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan Yusril Ihza Mahendra atas UU No. 16 Tahun 2004 terkait masa jabatan Jaksa Agung.

Ketua MK Mahfud MD berpendapat, sejak 22 September 2010 saat dikeluarkannya putusan MK itu, Hendarman bukan lagi Jaksa Agung yang sah. Dua hari kemudian, 24 September 2010, Presiden Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden terkait pemberhentian Hendarman sebagai Jaksa Agung.

Namun kini, Yudhoyono kembali memasukkan pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah, 6 Januari 1947 itu ke dalam kabinet dengan memberinya jabatan baru sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional. Latar belakang hukum Hendarman justru menjadi alasan bagi Yudhoyono untuk menunjuknya.

Yudhoyono menilai, persoalan tanah yang terjadi di tengah masyarakat seringkali terkait soal hukum – bidang di mana Hendarman dianggap cakap. “Saya pandang tepat untuk mengangkat Hendarman agar penyelesaian sengketa agraria yang masalah utamanya mengaitkan masalah tanah dengan masalah hukum, dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga tepat memimpin lembaga ini,” kata dia.

Presiden Yudhoyono akan melantik Hendarman bersama Nafsiah Mboi, Rudi Rubiandini, dan Chatib Basri Kamis, 14 Juni 2012, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. (sj)

• VIVAnews