PEKANBARU (riaupeople) – Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Riau menegaskan tidak terlibat dalam kasus suap pembahasan revisi Perda untuk penambahan anggaran venues olahraga yang menyebabkan 7 anggota DPRD Riau ditahan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK), Selasa (3/4) malam kemaren.
Wakil Ketua Harian PB PON Riau Zulkifli Saleh didamping Ketua Bidang Penyiaran dan Pelayanan Media (PPM) Chairul Riski kepada wartawan Rabu (4/4) di Sekretariat PB PON Jalan Gajahmada, Pekanbaru mengatakan, PB PON tidak tahu adanya tindakan tersebut.
Dia menyebutkan, PB PON hanya mengajukan tambahan dana terkait adanya kekurangan anggaran dalam pembangunan venue untuk PON. Pengajuan tambahan dana itu dilakukan melalui proses revisi Perda yang dilakukan oleh pihak DPRD Riau. ” Selama ini kita hanya menunggu adanya proses revisi Perda tersebut. Jadi kita tidak tahu sama sekali kalau KPK kemudian menemukan adanya upaya suap terhadap anggota DPRD Riau yang membahas revisi Perda tentang penambahan anggaran tersebut,” ungkapnya.
Zulkifli sendiri sangat menyayangkan terjadinya kasus ini. Sebab bukan tidak mungkin kalau kasus ini akan mempengaruhi persiapan PON yang sedang dilakukan di Riau. Apalagi Dispora dengan PB PON sudah sebuah satu kesatuan yang menjadi penentu suksesnya PON. ” Kalau Dispora yang mengurus pembangunan venue-venue untuk PON menghadapi masalah, tentunya masalah tersebut akan berpengaruh terhadap PON,” ungkapnya. Karena itu dia sangat berharap masalah ini dapat segera mungkin diselesaikan.
Menurut dia, penyelenggaraan PON di Riau harus didukung secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat Riau agar dapat terselenggara dengan sukses. Sebab suksesnya PON tidak hanya membanggakan pemerintah daerah saja, tapi juga seluruh masyarakat Riau ikut bangga.(rls)