PEKANBARU, Dinas PU Riau melalui Kabid Bina Marga, Ahmad Ismail membantah jika selama ini instansinya disebut tidak peka terhadap kerusakan jalan yang merata di berbagai daerah. Keterbatasan anggaran menjadi alasan. Bappeda dan DPRD Riau pun disebut-sebut sebagai penyebabnya.

Menurut Ismail, dalam setiap pengajuan anggaran yang diusulkan Dinas PU selalu saja dimentahkan oleh Bappeda Riau atau DPRD Riau sendiri saat pembahasan di Badan Anggaran (Banggar). Sementara laporan kebutuhan akan kerusakan jalan di Riau sudah sangat parah. Artinya sebagai intansi yang bertanggung jawab, sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik.

“Kami selama ini bukannya tidak merespon. Juga bukan tidak perduli dengan keadaan kerusakan jalan yang tersebar di hampir seti daerah. Cuma anggaran terbatas, kami sudah usulkan. Tetapi tidak semua kebutuhan yang diakomodir,” kata Ismail kepada wartawan, Kamis (16/2).

Hal ini sudah terjadi dalam setiap pengajuan anggaran. Namun setiap kali itu juga, anggaran yang diajukan tetap tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

Untuk panjang jalan provinsi saja di Riau terdapat sepanjang 3.030 kilometer. Dengan bentangan ini, ideal anggaran yang diperlukan untuk pemeliharaan adalah Rp1,5 triliun. Sementara anggaran yang tersedia hanya Rp75 miliar. Tentu saja dengan kondisi seperti ini, tidak memadai bagi Dinas PU untuk berbuat maksimal.

Karena menurut Ismail, dalam hitung-hitungan yang pernah disampaikan, dalam setiap kilometernya, diperlukan anggaran Rp500 juta. Sedangkan dana yang didapat, hanya Rp75 miliar. RiauOnline.com