JAKARTA (riaupeople) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia sangat menyayangkan sikap Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir yang dianggap tidak memiliki kepedulian terhadap warganya yang tengah berjuang untuk penyelamatan Pulau Padang. Sebagai kepala daerah, bupati semestinya lebih peduli dan bukan malah meninggalkan masyarakatnya berjuang sendiri. “ Atas sikapnya yang tidak peduli terhadap masyarakat itu, saya akan melaporkan Bupati Kepulauan Meranti ke Menteri Dalam Negeri. Saya melihat tidak ada keberpihakannya selaku bupati terhadap masyarakat yang dipimpinnya,” tegas Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPD RI, Siti Nurbaya usai pertemuan di lantai VIII Gedung Nusantara III, Jum’at sore pekan lalu.
Siti Nurbaya sebagaimana disampaikan Koordinator FPMP3, M Ridwan kepada wartawan melalui sambungan telepon dari Jakarta menegaskan sebelum menjabat sebagai Sekjend DPD RI, dirinya bertugas sebagai Sekjend Kemendagri. “ Artinya, saya sangat faham dengan tugas dan tanggungjawab seorang bupati,” ujar Siti Nurbaya kesal sebagaimana ditirukan M Ridwan.
Pertemuan di lantai VIII itu sendiri dihadiri pimpinan DPD RI, Irman Gusman, sejumlah anggota DPD RI diantaranya Instiawati Ayus serta perwakilan masyarakat Pulau Padang yang menggelar aksi demonstrasi di Jakarta. Adapun hasil pembicaraan yakni DPD RI akan menindaklanjuti pengaduan resmi masyarakat Pulau Padang dan akan mengagendakan pertemuan dengan Menteri Kehutanan RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Dalam Negeri. “ Beberapa rekomendasi yang dihasilkan melalui pertemuan itu yakni rencana DPD RI untuk melakukan pembicaraan dengan Menhut, Meneg LH dan Mendagri,” sebut M Ridwan.
Pimpinan DPD RI, Irman Gusman saat pertemuan juga mengakui kehadiran anggota DPD RI, khususnya Dapil Riau dalam kerumunan masyarakat Pulau Padang yang tengah memperjuangkan haknya. Malah akibat kehadiran itu ada pihak yang menuduh anggota DPD RI sebagai provokator. ” Tidak apa-apa di tuduh provokator sepanjang yang dilakukan itu untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Pihak yang melontarkan tudingan itu hanya orang-orang yang kepanasan saja,” ungkap Irman Gusman.
Lebih lanjut dikatakan Irman, DPD RI bisa memahami persoalan yang terjadi hingga memicu terjadinya aksi demonstrasi. Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan pembangunan, seyogyanya harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut. “ Jika pembangunan atau masuknya investor tidak mampu memberi manfaat bagi masyarakat, ini tentu harus diperimbangkan kembali,” tegas Irman Gusman.
Sebelum menggelar pertemuan dengan perwakilan masyarakat di gedung DPD RI, Irman Gusman selaku pimpinan DPD RI mengutus anggota DPD RI Instiawati Ayus untuk menemui warga. Kunjungan Instiawati Ayus ke tenda warga yang melakukan aksi demo itu dilakukan pasca gagalnya rencana pertemuan Bupati, Menhut dan perwakilan masyarakat untuk membicarakan persoalan yang terjadi di Pulau Padang, Jum’at (6/1/12) sore lalu.
Kendati dalam kondisi kesehatan yang kurang prima, Instiawati Ayus tetap menjambangi Posko yang berada di depan DPR-RI. Dihadapan masyarakat, dirinya mengaku diutus pimpinan DPD RI untuk mengajak perwakilan masyarakat berdialog di gedung DPD RI. Pada kesempatan itu, Instiawati Ayus juga mengungkapkan keprihatinannya dan merasa terpanggil untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Pulau Padang. “ Beliau malah menegaskan, selaku wakil rakyat yang ada di DPD RI siap memberikan dukungan terhadap tuntutan masyarakat,” ujar M Ridwan menyampaikan pernyataan Instiawati Ayus.
Perjuangan yang dilakukan masyarakat Pulau Padang sudah cukup panjang. Dalam dua tahun terahir, sedikitnya sudah 17 kali masyarakat melakukan aksi demonstrasi. Baik di kantor Camat Merbau, areal operasional PT RAPP di Sungai Hiu, kantor Bupati dan DPRD Kepulauan Meranti, kantor Gubernur dan DPRD Propinsi Riau hingga di kantor Menhut RI, DPR RI dan pintu masuk Istana Negara. Namun hingga kini, apa yang menjadi tuntutan belum jua terealisasi. Aksi melukai diri dengan menjahit mulut sendiri belum mampu menggoyang SK Menhut RI.(*)
