RiauPeople.com

PEKANBARU (riaupeople) – Sejumlah kontraktor lokal yang tergabung dalam Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKSI) Riau meradang. Pasalnya, hampir sebagian besar proyek-proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pokja Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Khusus Kegiatan-kegiatan Pekerjaan Konstruksi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau dinilai “sengaja” mengganjal peluang kontraktor lokal.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) AKSI, Syakirman didampingi Sekretaris Umum Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (Aspeknas) Riau, James Edwin menegaskan pihaknya telah melayangkan surat ke Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Khusus Dispora Riau. “ Kalau tidak direspon, kita bersama asosiasi dan kontraktor lokal lain akan membongkar dugaan konspirasi antara Pokja dengan BUMN yang telah memenangkan proyek,” tegasnya kepada wartawan, Rabu (7/12/11).

Syakirman sebagaimana diberitakan riauterkini menyebutkan Pokja membuat ketentuan tender yang menyulitkan kontraktor Riau untuk ikut dalam proyek pembangunan tempat pertandingan (venue) dan sarana penunjang Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII tahun 2012. Sehingga praktis pemenang proyek-proyek PON itu didominasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “ Kita kontraktor lokal Riau bukan tidak mampu mengerjakan proyek-proyek PON tersebut. Baik dari segi dana maupun teknis konstruksi. Persoalan sekarang kita tidak diberi kesempatan. Pokja Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Khusus Dispora Riau sengaja membuat aturan tender yang mustahil dapat dipenuhi kontraktor lokal,” ungkap Syakirman.

Persyaratan lelang yang berlebihan dari panitia tersebut seperti dikatakan Syakirman yakni keharusan adanya 17 staf ahli dalam satu kegiatan. “ Anehnya, kami tidak menemukan dalam dokumen lelang pada bagian BOQ/RAB mengenai pembayaran gaji tenaga ahi tersebut. Yang ada hanya pembayaran untuk Mandor, tukang pekerja. Jadi jika tidak mencantumkan adanya biaya untuk tenaga ahli itu berarti proses pelalangan tersebut terafiliasi kepada BUMN, yang mana tenaga ahilinya sudah dibayar oleh Negara,” tukas Syakirman.

Syakirman memaparkan, dominasi BUMN dalam proyek-proyek PON bisa dilihat dari pengumuman lelang melalui LPSE. Antara lain, paket pembangunan 2 unit asrama atlet di komplek Sport Center Rumbai, yang ditetapkan panitia sebagai calon pemenangnya oleh PT Adhi Karya (persero) dengan harga penawaran Rp51,2 miliar.

Kedua, paket pembangunan venue baseball dan softball yang dimenangkan PT Waskita Karya dengan harga penawaran Rp34,9 miliar. Ketiga, renovasi Hall F Purna MTQ untuk dijadikan venue Sepak Takraw dicalonkan PT Pembangunan Perumahan (PP) Cabang IX sebagai pemenang dengan harga penawaran Rp19,9 miliar. Selanjutnya venue Panahan di Kampus Universitas Islam Riau dengan harga penawaran Rp11,1 miliar. “ Keselurahan pemenang lelang tersebut dimenangkan sebagian besar oleh kontraktor berbadan usaha milik negara atau BUMN,” papar Syakirman.(*)