RiauPeople.com

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau diminta melakukan koreksi menyeluruh keberadaan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini dianggap hanya banyak menggerogoti APBD Riau saja. Pola pendanaan oleh APBD Riau secara reguler selama ini dianggap memanjakan perusahaan plat merah ini, sehingga tidak kunjung mandiri dan sulit bersaing. Hal  ini diungkapkan  anggota Komisi C DPRD Riau Abu Bakar Siddik kepada sejumlah wartawan diruang kerjanya, Kamis (22/9/2011).

Menurut Abu, tujuan didirikannya BUMD selain untuk memberikan kemudahan dan pelayanan bagi masyarakat, juga untuk mencari keuntungan atau profit untuk pemerintah. Akan tetapi yang terjadi selama ini BUMD  yang dibuat pemerintah daerah justru bergantung kepada dana anggaran dari APBD untuk beroperasi. “Walaupun ada satu dua perusahaan milik pemerintah daerah yang sudah mulai bagus manajemennya dan sedikit banyak telah memberikan masukan bagi pemerintah, seperti Bank Riau Kepri, PIR. Dan ini perlu di contoh BUMD lainya, yang selama ini menjadikan beban anggaran pemerintah dalam APBD,” katanya

Menurut Abu, selama ini progres dari BUMD pemerintah daerah masih belum tertata dengan baik dan benar, serta ditambah lagi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)-nya yang merupakan salah satu kendala untuk membuat perusahaan pemerintah  ini lebih profesional jika dibandingkan dengan BUMD daerah lain maupun BUMN. “Perusahaan itu didirikan pastinya ingin mencari dan mengejar keuntungan orientit yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian sekecil-kecilnya, dan itu adalah hukum di dunia perusahaan. Dan sekarang yang terjadi di perusahaan BUMD kita dari dulu sampai sekarang, malah sebaliknya, menekan keuntungan dan mengejar kerugian yang sebesar-besarnya,” ungkap politisi Partai Golongan Karya ini.

Untuk itulah, dewan meminta supaya pemerintah kembali melakukan evalusi terhadap semua BUMD, harus dilakukan audit dan perombakan sistem yang ada di dalam perusahaan. Karena kata Abu, sistem yang membuat segala sesuatunya berjalan baik atau tidak. “Kita tidak pernah belajar dari pengalaman selama ini, bahwa sistem manajemen di BUMD kita tidak berjalan dengan baik dan terkesan tertutup dan syarat akan kepentingan. Ke depannya pemerintah harus terus memantau dan evaluasi setiap saat, untuk membuat BUMD kita akan lebih baik ke depannya,” ujarnya.***(hrc)