DUMAI - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjuk Kota Dumai, sebagai daerah transit pemulangan sekitar kurang lebih 160 ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah di Malaysia. Namun atas penunjukan BNP2TKI tersebut, Kota Dumai sendiri belum siap menerima kedatangan ribuan TKI bermasalah dari Negara Malaysia ini, mengingat kondisi anggaran Dumai sangat minim. Demikian yang disampaikan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai, Syamsul Bahri, ketika dikonfirmasi Riaupeople.com, Senin (12/9/2011) diruang kerjanya.
Dia menyebutkan, ketidaksiapan pihaknya juga telah disampaikan langsung ke BNP2TKI di Jakarta. Saat pertemuan itu, Syamsul, menyampaikan beberapa keluhan yang salah satunya yakni minimnya anggaran daerah sehingga harus dibantu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Poin kedua yang juga kami sampaikan yakni surat Gubernur Riau yang isinya bahwa para TKI bermasalah harus dikirim menjadi dua bagian. Di mana Dumai hanya bisa menerima pemulangan TKI yang berasal dari Sumatra dan sebagian Jawa khususnya Jawa bagian barat. Selebihnya, atau para TKI yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi atau sebagian Jawa lainnya sebaiknya transit secara langsung ke masing-masing wilayah asal mereka,” ujarnya.
Sementara mengenai anggaran pusat (APBN,red) yang diminta tidak kunjung turun, kata Syamsul, maka Dumai akan tetap bersikeras menolak ribuan TKI bermasalah tersebut, sebab kondisi anggaran daerah tidak mampu untuk menalanginya. Bahkan dilanjutkan dia, waktu pertemuan itu, BNP2TKI sempat menyatakan jika kewenangan anggaran berada di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra).
Namun demikian, pihaknya tinggal menunggu keputusan atau hasil dari pertemuan selanjutnya dengan Menko Kesra, atas dana tersebut. Bahkan jika pada akhirnya hasil koordinasi dengan Menko Kesra tetap tidak ada anggaran yang turun, kata Syamsul, Wali Kota Dumai H Khairul Anwar sebenarnya masih tetap mempersilakan pemulangan para TKI bermasalah melalui Dumai, namun para TKI tersebut tidak sampai turun ke daratan dan langsung dinaikan kendaraan penumpang. “Begitu sampai di Pelabuhan Dumai, TKI itu langsung saja dinaikan pada mobil yang mengangkutnya,” ujar Syamsul meniru saran Walikota Dumai.
Ditanya mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk menghadapi ratusan ribu TKI bermasalah, menurut Syamsul Bahri Dumai membutuhkan sekitar Rp70 miliar sampai Rp80 miliar. “Dana sebesar itu saat ini juga masih dalam tahap penyusunan yang nantinya akan diajukan ke Menko Kesra. Mudah-mudahan di setujui dan Dumai siap untuk menampung ratusan ribu TKI bermasalah tersebut,” pungkasnya.***(adi)
